Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Nama, Subyek Dan Obyek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Izin Usaha Perdagangan Bab VI Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Masa Retribusi, Saat retribusi Terutang dan Surat pemberitahuan Retribusi Terutang Bab IX Tata Cara Penetapan Retribusi Bab X Tata Cara Pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIII Tata Cara Pembetulan, PembatalanPengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Bab XIV Keberatan Bab XV Pengembalian Kelebihan Retribusi Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Penyidikan Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Kota Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Magelang

Tanggal Penetapan

10 Juli 2001

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2001

Tanggal Berlaku

13 Juli 2001

Sumber

LD.2001/NO.53

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Magelang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 84 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Magelang Tahun 2001 No 13.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2001/NO.53
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan kelancaran berusaha dan pelaksanaan perizinan di wilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan; bahwa untuk menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah dalam membina serta mengembangkan usaha perdagangan perlu diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); baha untuk melaksanaka maksud tersebt diatas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan; Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep.7/1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP.Kep/10/1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP.Kep/3/2001; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2001; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Nama, Subyek Dan Obyek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Izin Usaha Perdagangan Bab VI Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Masa Retribusi, Saat retribusi Terutang dan Surat pemberitahuan Retribusi Terutang Bab IX Tata Cara Penetapan Retribusi Bab X Tata Cara Pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIII Tata Cara Pembetulan, PembatalanPengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Bab XIV Keberatan Bab XV Pengembalian Kelebihan Retribusi Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Penyidikan Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2001. 20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521