Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi Izin Usana Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama Obyek , Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah Bab III Golongan Retribusi Bab IV Ketentuan Dan Jangka Waktu Berlakunya SIUP Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktufr Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VIII Saat Retribusi Terutang Bab IX Masa Retribusi Daerah Bab X Wilayah Pemungutan Bab XI Tata Cara Pemungutan Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Tata Cara Penagihan Bab XV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Pelaksanaan Dan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pealihan Bab XXI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usana Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jepara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Jepara

Tanggal Penetapan

22 September 2001

Tanggal Pengundangan

22 September 2001

Tanggal Berlaku

22 September 2001

Sumber

LD.2001/NO.15

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jepara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 116 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Jepara Tahun 2001 No 13.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2001/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usana Perdagangan
ABSTRAK:	bahwa untuk menlngkatkan pelayanan kepads masyarakat dan tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan, maka perlu diatur penyelen ggaraan lzin Usaha Perda gangan di wilayah Kabupaten Jepara; bahwa lzin UJsaha Perdagangan merupa kan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ; bahwa bardasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan lzin Usaha Perdagangan serta penarikan Retribusinya, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pamerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999; Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VI/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPPIKep/7/1997; Keputusan Menteri Porindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daereh Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000; Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama Obyek , Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah Bab III Golongan Retribusi Bab IV Ketentuan Dan Jangka Waktu Berlakunya SIUP Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktufr Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VIII Saat Retribusi Terutang Bab IX Masa Retribusi Daerah Bab X Wilayah Pemungutan Bab XI Tata Cara Pemungutan Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Tata Cara Penagihan Bab XV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Pelaksanaan Dan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pealihan Bab XXI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2001. 14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi Izin Usana Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT