Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Lamandau No. 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
PERDA Kab. Lamandau No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERDA Kab. Lamandau No. 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERDA Kab. Lamandau No. 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
PERDA Kab. Lamandau No. 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
PERDA Kab. Lamandau No. 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Lamandau
PERDA Kab. Lamandau No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
PERDA Kab. Lamandau No. 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
PERDA Kab. Lamandau No. 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
PERDA Kab. Lamandau No. 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengadaan dan Cetak Peta Di Bidang Pertambangan dan energi
PERDA Kab. Lamandau No. 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
PERDA Kab. Lamandau No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERDA Kab. Lamandau No. 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tempat Ijin Usaha
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Kebersihan dan Angkutan Sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Lamandau
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Sertifikat Kalaikan Kapal, Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Pendaftaran Kapal dan Surat Tanda Kecakapan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Rumah Barak/Sewa
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air

Download file:

Perda Lamandau No.1 Tahun 2024.pdf

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Tahun 2024 No. 217, TLD No. 264

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

- bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting demi terwujudnya pemerataan pembangunan di daerah secara merata dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undangundang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan, kebijakan kemudahan berusaha dan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan fiskal sebagai obyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya penyesuaian kembali terhadap jenis dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lamandau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi: a. klasifikasi dan jenis; b. pajak daerah; c. retribusi jasa umum; d. retribusi jasa usaha; e. retribusi perizinan tertentu; f. insentif pemungutan pajak dan retribusi; g. ketentuan penyidikan; h. ketentuan pidana; i. ketentuan lain-lain; dan j. ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
mencabut: - Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tempat Ijin Usaha; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Kebersihan dan Angkutan Sampah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Sertifikat Kalaikan Kapal, Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Pendaftaran Kapal dan Surat Tanda Kecakapan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Rumah Barak/Sewa; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggandaan dan Cetak Peta Dibidang Pertambangan dan Energi; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
63 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 13 Tahun 2014

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No. 13 Th 2014 ttg ...naga Kerja Asing.pdf

RETRIBUSI

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/No.116

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/III/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING; BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV PERIZINAN; BAB V GOLONGAN RETRIBUSI; BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PERPANJANGAN IMTA; BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB IX WILAYAH PEMUGUTAN RETRIBUSI; BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI; BAB XV TATA CARA PENAGIHAN; BAB XVI KADALUWARSA; BAB XVII KEBERATAN; BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XX PEMANFAATAN; BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XXII PENYIDIKAN; BAB XXIII KETENTUAN PIDANA; BAB XXIV PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 25 Tahun 2012

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO 25 TAHUN 2012 te...asi dan Olahraga.pdf

RETRIBUSI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2014/25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IX SANKSI ADMINISTRASI; BAB X TATA CARA PENAGIHAN; BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN; BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIV PENYIDIKAN; BAB XV KETENENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
disisipkan I (satu) Pasal Yaitu Pasal 29A

Download file:

PERDA NOMOR 04 TAHUN 2016... KETERTIBAN UMUM.pdf

ketentraman dan ketertiban umum

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/150

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentraman dan ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lamandau yang tentram dan tertib, maka perlu adanya regulasi yang jelas sehingga mampu melindungi lingkungan dan warga masyarakat;
Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH; BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT; BAB IV TERTIB JALAN; BAB V TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM; BAB VI TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN KOLAM; BAB VII TERTIB LINGKUNGAN; BAB VIII TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU; BAB IX TERTIB BANGUNAN; BAB X TERTIB SOSIAL; BAB XI TERTIB KESEHATAN; BAB XII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN; BAB XIII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kab Lamandau No 1 Tahun 2019.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/181

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu di revisi untuk menyesuaikan beberapa ketentuan yang diatur dalarn Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Larnandau (Lembaran Daerah Kabupaten Larnandau Tahun 2016 Nomor 142, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192), terjadi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Larnandau.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07 /2010; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016; BAB II JENIS PAJAK DAERAH; BAB III PAJAK HOTEL; BAB IV PAJAK RESTORAN; BAB V PAJAK HIBURAN; BAB VI PAJAK REKLAME; BAB VIl PAJAK PENERANGAN JALAN; BAB VIll PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN; BAB IX PAJAK PARKIR; BAB X PAJAK AIR TANAH; BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET; BAB XII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN; BABXVII KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVIII KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN; BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK; BAB XX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRATIF; BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB XXII HAK MENDAHULU; BAB XXIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BABXXIV INSTANSIPEMUNGUT; BABXXV INSENTIF PEMUNGUTAN; BABXXVI KETENTUAN KHUSUS; BAB XXVII KETENTUAN SANKSI; BABXXVIII PENYIDIKAN; BABXXIX KETENTUAN PIDANA; BABXXIX KETENTUAN PERALIHAN; BABXXX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019
80 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kab Lamandau No 2 Tahun 2019.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/182

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07 /2010;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK; BAB Ill DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BABIV WILAYAH PEMUNGUTAN ; BABV TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG; BAB VI PENDATAAN; BAB VII PENETAPAN; BAB VIII TATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN; BABIX KEDALUWARSA PENAGIHAN ; BABX KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN; BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANSANKSI ADMINISTRASI; BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIBAN PEMBAYARAN PAJAK ; BAB XIII PEMERIKSAAN ; BAB XIV KETENTUAN KHUSUS; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BABXVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kab. Lamandau No. 3... atau Tera Ulang.pdf

pelayanan publik

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/200

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. bahwa kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengarnanatkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
1. Nama, objek, dan subjek retribusi 2. Golongan Retribusi 3. Tingkat penggunaan jasa 4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 5. Struktur dan besaran tarif retribusi 6. wilayah pemungutan 7. Tata cara pemungutan retribusi 8. Tata cara pembayaran 9. Tata cara penagihan retribusi 10. Tata cara perubahan tarif

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
24

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut

PERDA Kab. Lamandau No. 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Download file:

Perda Lamandau No. 6 Tahu...a Telekomunikasi.pdf

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No.186

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
1. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; 2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif; 3. Struktur dan besarnya tarif; 4. Alokasi pemanfaatan; 5. Masa retribusi dan saat retribusi terutang; 6. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; 7. Tata cara penagihan; 8. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan; 9. Kadaluwarsa; 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 11. Insentif Pemungutan; 12. Sanksi Administratif; dan 13. Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 99 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 87 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 18 Tahun 2012

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO 18 TAHUN 2012 te...dirikan Bangunan.pdf

Perizinan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2012/18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN BANGUNAN; BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT BANGUNAN JASA; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII SANKSI ADMINSTRASI; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
32 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 19 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO 19 TAHUN 2012 te... Pelayanan Pasar.pdf

RETRIBUSI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2012/19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN; BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIV PENGHAPUSAN RETRIBUSI KEDALUWARSA; BAB XV KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVII PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT