Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 23 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBINAAN; BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIX SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA; BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVI P E N Y I D I K A N; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

17 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/23

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 694 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 23 TAHUN 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Lamandau No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2012/23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
ABSTRAK:	bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBINAAN; BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIX SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA; BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVI P E N Y I D I K A N; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521