Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 18 Tahun 2012

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN BANGUNAN; BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT BANGUNAN JASA; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII SANKSI ADMINSTRASI; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

17 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/18

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 694 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 18 TAHUN 2012 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2012/18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN BANGUNAN; BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT BANGUNAN JASA; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII SANKSI ADMINSTRASI; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
32 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521