Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2021

Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Nama, objek, dan subjek retribusi 2. Golongan Retribusi 3. Tingkat penggunaan jasa 4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 5. Struktur dan besaran tarif retribusi 6. wilayah pemungutan 7. Tata cara pemungutan retribusi 8. Tata cara pembayaran 9. Tata cara penagihan retribusi 10. Tata cara perubahan tarif

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

14 September 2021

Tanggal Pengundangan

14 September 2021

Tanggal Berlaku

14 September 2021

Sumber

LD.2021/200

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 380 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Lamandau No. 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pelayanan publik

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/200

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. bahwa kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengarnanatkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
1. Nama, objek, dan subjek retribusi 2. Golongan Retribusi 3. Tingkat penggunaan jasa 4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 5. Struktur dan besaran tarif retribusi 6. wilayah pemungutan 7. Tata cara pemungutan retribusi 8. Tata cara pembayaran 9. Tata cara penagihan retribusi 10. Tata cara perubahan tarif

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2021

Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT