Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 21 Tahun 2012

Retribusi Pengadaan dan Cetak Peta Di Bidang Pertambangan dan energi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MEMUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IX SANKSI ADMINISTRASI; BAB X TATA CARA PENAGIHAN; BAB XI KEBERATAN; BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA; BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengadaan dan Cetak Peta Di Bidang Pertambangan dan energi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

17 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 510 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 21 TAHUN 2012 tentang Retribusi Pengadaan dan Cetak Peta Di Bidang Pertambangan dan energi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Lamandau No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2012/21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengadaan dan Cetak Peta Di Bidang Pertambangan dan energi
ABSTRAK:	bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Bidang Pertambangan Dan Energi merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MEMUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IX SANKSI ADMINISTRASI; BAB X TATA CARA PENAGIHAN; BAB XI KEBERATAN; BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA; BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521