Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui berbagai
tahapan, salah satunya yaitu tahapan Penyusunan Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;
bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Wonogiri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembiayaan, Pengendalian Dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
6 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
anggota Satuan Pelindungan Masyarakat serta untuk
menunjang peran, tugas dan fungsi anggota Satuan
Pelindungan Masyarakat dalam upaya menjaga
keamanan ketertiban serta pelindungan masyarakat
maka perlu diberikan Honorarium sebagai penunjang
dalam melaksanakan tugasnya serta;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf e
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan
Masyarakat, anggota Satuan Pelindungan Masyarakat
berhak mendapatkan biaya operasional dalam
pelaksanaan tugas;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis
Pemberian Honorarium Kepada Anggota Satuan
Pelindungan Masyarakat;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat
yang meliputi
Pemberian Honorarium, Mekanisme Usulan Penerima Honorarium, Penyaluran Honorarium, Pendanaan, Pertanggungjawaban, Monitoring Dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
perlu memberikan lnsentif kepada petugas pemungut agar
dapat bekerja denganjujur, bersih dan bertanggungjawab; bahwa agar pemberian Insentif tepat sasaran, maka perlu
mengatur pemberian lnsentif pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat
diberikan Insentif apabila mencapai target tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Insentif, Tata Cara Perhitungan, Pemberian dan Penganggaran Insentif, Pertanggungjawaban Insentif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2021 dicabut.
7 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam
menyediakan dan memberikan kemudahan dan
bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi
masyarakat;
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam memiliki tempat tinggal yang layak huni,
pelaksanaannya perlu dilakukan dengan prinsip
keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan
masyarakat;
bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13A
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Rehabilitasi RTLH di Kota Semarang, sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum
dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak
layak huni sehingga perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
yang meliputi
Kriteria RTLH, Bentuk Bantuan, Penerima Bantuan, Jenis Bantuan, Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan, Tata Cara Penyelenggaraan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di Kota Semarang dicabut.
17 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System)Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PAN dan RB No. 37 Tahun 37 Tahun 2012; Permen PAN dan RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 33 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Mekanisme Pengaduan; Tindak Lanjut; Hasil Audit Investasi Atas Laporan/Pengaduan; Perlindungan Terhadap Whistle Blower; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
10 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD Kab Bogor tahun 2023 No 10
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
