Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 13A Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip kegiatan rehabilitasi RTLH, perencanaan kegiatan, kriteria rumah tidak layak huni, persyaratan penerima kegiatan rehabilitasi RTLH, pembiayaan, pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 13A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

13A

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

01 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

01 Januari 2017

Tanggal Berlaku

01 Januari 2017

Sumber

BD.2017/No.13A

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 470 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwal1313AP_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perwali Kota Semarang No. 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI - PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASi
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13A, BD.2017/No.13A
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, khususnya di bidang perbaikan rumah warga miskin, diperlukan fasilitasi Pemda dalam bentuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni; bahwa agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidka layak huni di kota semarang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang pedoman pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kota semarang; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpes No 15 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 41 Tahun 2016; Perwal Semarang No 65 Tahun 2016; Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip kegiatan rehabilitasi RTLH, perencanaan kegiatan, kriteria rumah tidak layak huni, persyaratan penerima kegiatan rehabilitasi RTLH, pembiayaan, pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017. 7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 13A Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT