Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-SANKSI ADMINISTRASI-PEMBEBASAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2020/NO.31
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Sesuai Perda Kaltim No.1 Tahun 2011 Pasal 22 tentang Pajak Daerah telah diubah terakhir
dengan Perda Kaltim No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kaltim No.1, Gubemur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Pajak Bahan Bakar Kendaaraan Bermotor (PBBKB). Dalam rangka meringankan beban wajib pungut terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah virus Covid19,
maka dipandang perlu memberikan kebijakanPembebasan Sanksi Adminstratif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Pergub tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2016; Perda kaltim No.1 Tahun 2011; Perda Kaltim No.9 Tahun 2011
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembebasan sanksi Administrasi PBBKB diberikan terhadap semua wajib pungut PBBKByang masa pajaknya terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 30 Juli 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang INSENTIF PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KEDUA
DAN SETERUSNYA
ABSTRAK:
Dalam rangka meringankan beban masyarakat
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu untuk
memberikan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan
dan/atau pembebasan Pajak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Gubernur NTB Nomor 7 Tahun 2018
Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas
Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan
Seterusnya yang selanjutnya disebut Insentif Pajak BBNKB II
adalah pembebasan dari pengenaan tarif dan denda administrasi
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kepemilikan
Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya yang diberikan kepada
Wajib Pajak dalam masa tertentu. Obyek pemberian Insentif pajak BBNKB II adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Pemberian Insentif Pajak BBNKB II mulai berlaku sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Pelayanan pemberian Insentif Pajak BBNKB II dilaksanakan pada masing-masing kantor UPTB-UPPD di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
-
Teknis pelaksanaan pemberian Insentif Pajak
BBNKB II
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB)
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi
Bali telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
b. bahwa sPusat
Pengendalian Operasi
Penangguesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
061/2523/SJ tanggal 13 Juli 2009 perihal Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
c. bahwa untuk penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali perlu disusun Pedoman
Penyelenggaraan
langan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS
PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2009.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KOMITE SEKOLAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan Pendidikan Menengah sesuai kebijakan Pendidikan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah;
1.UU No.23 tahun 2000 ;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.29 Tahun 1990 ;5.PP No.48 Tahun 2008 ;6.PP No.19 Tahun 2005 ;7.PP No.17 Tahun 2010 ;8.PP No.27 Tahun 2014 ;9.PMPN No.69 Tahun 2009;10.PMPKRI No.75 Tahun 2016 ;11.Perda No.7 Tahun 2012 ;12.PerGub Banten No.42 Tahun 2016;13.PerGub Banten No.66 Tahun 2016;14.PerGub Banten No.86 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 15
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK SERTA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, teratur dan tertib, perlu pengaturan Angkutan konvensional serta Angkuta Sewa Khusus sebagai dasar dalam memberikan Izin Penyenggaraan Angkutan di Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
Undang-undang nomor 13 tahun 1964; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengAN Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: kriteria pelayanan; pengusahaan; penetapan wilayah operasi dan jaringan trayek perkotaan melampaui Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; kuota; perizinan; pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
11 halaman; Lampiran 15 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 30 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali agar dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna di daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ruang lingkup meliputi : Jenis Andalalin, kewenangan, jenis dan kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Sanksi Administrasi; dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi. Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin antara lain: Perumahan; Apartemen; Toko/rumah toko/kantor/rumah kantor; Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran; Hotel/motel/penginapan; Rumah sakit/klinik; Industri/pergudangan; Sekolah/perguruan tinggi; Tempat kursus; Restoran/rumah makan; Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga; Terminal/pool kendaraan/gedung parkir; Pelabuhan/bandara; Bengkel kendaraan bermotor; Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas; dan Perpaduan/kombinasi antara jenis kegiatan/usaha tersebut.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
14 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Rencana Kerja Perangkat Desa,Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
-
-
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa susunan organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah telah ditetapkan berdasarkan Pergub No.69 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No.176 Tahun 2021. Dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur sehingga Pergub sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.10 Tahun 2019; Perda No.9 Tahun 2017; Pergub No.7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.169 Tahun 2021; Pergub No.22 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan tugas pokok, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, satuan pelayanan, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
70 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak, diperlukan perhatian Pemerintah Daerah sebagai bantalan sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah; bahwa dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi perlu menganggarkan bantuan sosial melalui Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 134/PMK.07 /2022; Perda No. 5 Tahun 2021; Pergub No. 66 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerima, Bentuk, dan Besaran Bab III Kriteria Bab IV Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Bab V Pendanaan Bab VI Pelaporan Bab VII Monitoring dan Evaluasi Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
