Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

Menemukan 14.635 peraturan dalam 0,057 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 189 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 189 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 189, BD.2021/NO.189, LL. PROV. KALBAR: 13 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bawha berdasarkan Peraturan Gubernur no. 69 tahun 2017 telah ditetapkan pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan kerja Provinsi kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945, UU no. 25 tahun 1956, UU no. 1tahun 1970, UU no.13 tahun 2003, UU no.5 tahun 2014, UU no.23 tahun tahun 2014, PP no.18 tahun 2016, PP no 11 tahun 2017, PerPres no.21 tahun 2010, Permendagri no. 12 tahun 2017, Perda no.8 tahun 2016, Pergub no. 118 tahun 2021
ketentuan Umum, Pembentukan dan wilayah kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentua lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
12 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Download file:

2021pg00320189.pdf

PELAKSANAAN - PERDA - NOMOR - 14 - 2017 - HAK - KEUANGAN - ADMINISTRASI - PIMPINAN - ANGGOTA - DPRD

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 189, BD 2021/ Nomor 189

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi serta untuk efektivitas penerapan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, dana operasional pimpinan DPRD, belanja penunjang kegiatan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
17 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 188 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 188 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK Unit pelaksana Teknis panti sosial anak provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 188, BD.2021/NO.188, LL. PROV. KALBAR: 12 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan gubernur no. 68 tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.40 tahun 2004; UU no.11 tahun 2009; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no 11 tahun 2017; PP no.2 tahun 2018; Permendagri no. 12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.116 tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah kerja; Kedudukan; Tugas dan Fungsi seta sususnan organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan ; pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
11 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 187 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat

Mengubah

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 187 Tahun 2021 ocr.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG sotk UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 187, BD.2021/NO.187, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan PerGub nomor 146 tahun 2021 sebagaimana tellah diubah dengan pergub nomor 169 tahun 2021 telah ditetapkan pembentukan SOTK unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lanjut usia mulia dharma provinsi kalimantan barat berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf d permendagri no 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi sosial lansia dan penyandang disabilitas, perlu dilakkan evaluasi terhadap Unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lansia mulia dharma provinsi kalimantan barat. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka pergub nomor 146 tahun 2021 tentang SOTK Unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lansia mulia dharma Provinsi Kalimantan Barat , perlu dilakukan perubahan Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d , perlu menetapkan peraturan gubernur tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 146 tahun 2021 tentang pembentukan SOTK Pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lansia mulia dharma Provinsi kalimantan barat.
Pasal 18 ayat 6 UUD tahun 1945 UU no. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi kalimantan barat UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP no. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah Permendagri no 12 tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah Perda no. 8 tahun 2016tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan barat Pergub no.116 tahun 2021 tentang SOTK Dinas Sosial Provinsi kalimantan Barat
Peraturan ini mengubah Pergub no. 146 tahun 2021pasal 2 ayat 3 dan ayat 4

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
mengubah Pergub no. 146 tahun 2021
4 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 186 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 186 Tahun 2021 ocr.pdf

pencabutan peraturan gubernur nomor 145 tahun 2021 tentang SOTK unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lanjut usia mustika dharma provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 186, BD.2021/NO.186, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur no.145 tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Permendagri no.12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016;Pergub no. 116 tahun 2021
Mengatur tentang pencabutan Peraturan Gubernur no.145 tahun 2021 tentang SOTK Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lansia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Gubernur no.145 tahun 2021
4 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

2021pg00320185.pdf

PENJABARAN - APBD - 2022

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 185, BD 2021/No.185

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.2 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.2 Tahun 2012; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perda No.13 Tahun 2021
Peraturan ini berisi 4 Pasal yakni Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
5 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 184 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 113 Tahun 2020 tentang PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 36 Tahun 2017 tentang PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr lmp 2.pdf

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr 1.pdf

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr lmp 3.pdf

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr lmp 4.pdf

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr lmp 5.pdf

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr lmp 6.pdf

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr lmp 7.pdf

Pergub No 184 Tahun 2021 ocr lmp 8.pdf

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 184, BD.2021/NO.184, LL. PROV. KALBAR: 321 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengamanan administrasi dan kejelasan status kepemilikan barang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no.36 Tahun 2017 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur nomor 113 tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.235 tahun 1956; UUno.1 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.27 tahun 2014; Permendagri no.56 tahun 2015; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.19 tahun 2016; Permendagri no. 108 tahun 2016; Permendagri no.77 tahun 2020; Perda no.8 tahun 2016; Perda no.3 tahun 2019; Pergub no.64 tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kode Register; Kode Barang; Kode Lokasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
7 halaman peraturan dan 314 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 183 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Mengubah

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 183 Tahun 2021 ocr.pdf

Perubahan kedua pergub no.170 tahun 2021 tentang Pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua di provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 183, BD.2021/NO.183, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimasa pandemi Covid19, telah ditetapkan Pergub no.170 tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kedua si Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur no.176 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur no.170 tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.25 Tahun 1956; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; PP no.55 tahun 2016; PP no.12 tahun 2019; Permendagri no.1 tahun 2021; Perda no.8 tahun 2010; Perda no.8 tahun 2016; Perda no.5 tahun 2020; Pergub no.22 tahun 2013; Pergub no. 65 tahun 2019; Pergub no.29 tahun 2021; Pergub no.170 tahun 2021
Peraturan ini merubah pergub no. 170 tahun 2021 pada pasal 7

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
pergub no. 170 tahun 2021
4 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 183 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download file:

2021pg00310183.pdf

Keagamaan pendidikan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 183, BD 2021/183

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021
Terdiri dari 22 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Tim Pengembangan Dan Pemberdayaan Pesantren, Pendanaan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
mengatur mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
13 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 182 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 182 Tahun 2021 ocr.pdf

Sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system) tindak pidana korupsi

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 182, BD.2021/NO.182, LL. PROV. KALBAR: 17 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK:

bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi, serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan terhadap setiap pengaduan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no. 25 tahun 1956; UU no.28 tahun 1999; UU no.31 tahun 1999; UU no.13 tahun 2006; UU no.14 tahun 2008; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.30 tahun 2014; PP no.71 tahun 2000; PP no.42 tahun 2004; PP no.60 tahun 2008;PP no.53 tahun 2010; Permendagri no.80 tahun 2015; Permenpanrb no. 52 tahun 2014;
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Pelapor/ Whistleblower; Mekanisme Pengaduan; Tindak Lanjut; Ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan whistleblower; Perlindungan terhadap whistleblower; Penghargaan; Sanksi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT