PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU NO. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP 60 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPan-RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; SEMendagri No. 061/7737/SJ Tanggal 30 Desember 2014; PerKPK No. 2 Tahun 2019 .
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendali gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 25 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2021/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 yng telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 08 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas, tata cara pembayaran tunjangan hari raya dengan gaji ketiga belas, pengendalian internal, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 26 Tahun 2021
PENGELOLAAN DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2021/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiyaaan penyelenggaraan pendidikan usia dini dan penyelenggaraan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 398 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendikbud No. 81 Tahun 2013; Permendikbud No. 4 Tahun 2016; Permendikbud No. 9 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan, sasaran, sumber dana dan alokasi, komponen penggunaan dana, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana; penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 27 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
perubahan kelima atas peraturan bupati pohuwato nomor 26 tahun 2014 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD/27/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupat Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk dengan adanya dokter spesialis dermatologi dan venereologi (Kulit dan Kelamin), Dokter Patologi dan adanya perubahan tarif untuk pelayanan / tindakan medis non operatif, perlu mengubah peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014tentang peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.30 Tahun 2014; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.12 Tahun 2018; Permendagri No.79 Tahun 2018; PERDA No.1 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato diubah yakni ketentuan lampiran 3 ditambahkan 1 yaitu Poli Kulit dan Kelamin, ketentuan lampiran huruf H di ubah dan di tambahkan 5 angka ketentuan lampiran huru k di tambahkan 1 , ketentuan lampiran ditambbahkan 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA KABUPATEN POHUWATO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pemerataan pembagian remunerasi berdasarkan tugas pokok, fungsi, beban kerja, risiko kerja serta tanggung jawab.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 120 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 176/OMK.05/2017; Berita acara hasil rapat perubahan jasa pelayanan JKN Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Darah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Darah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
perubahan kedua atas peraturan bupati pohuwato nomor 59 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD/29/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penjabaeran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan dalam BAB I huru f E angka35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan /atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 tAHUN 2004; UU No.28 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.18 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERDA No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Belanja operasional sebesar Rp 647.650.990.357,60 yang terdiri atas Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja hibah, Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 305.884.428.324,60 yang terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 11.392.455.108.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 30 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022
Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Taun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia dan dalam Rangka Mengurangi perkembangan, penyebaran dan penularan penyakit malaria di kabupaten pohuwato.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2014; Permenkes No. 949/Menkes/SK/VIII/2004; Keputusan Menkes No. 293/Menkes/SK/2009.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Eliminasi Malaria Di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, kebijakan strategi, penemuan penderita malaria, tahapan dan eliminasi, peran seta pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, peran serta unit pelayanan kesehatan dan masyarakat akademis dalam eliminasi malaria, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 32 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Yang Terintegrasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah Non Teregister Di Kabupaten Pohuwato
Mencabut :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegritas dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pohuwato
petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional di kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2021/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegritasi dengan Program jaminan Kesehatan Nasional di kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2019; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 21 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional DI Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, azas, prinsip, sistem dan ruang linkup penyelenggaraan, ruang lingkup penyelenggaraan, manfaat, lingkup dan jenis pelayanan kesehatan, pengorganisasian, penyelenggarapelayanan kesehatan, pembiayaan, pengelolaan informasi, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Terdiri dari 44 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 33 Tahun 2021
perubahan atas peraturan bupati pohuwato nomor 47 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwatro tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato nomor 47 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 12 tahun 2011; UU No.23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2012; Perda No.4 Tahun 2021; Perda No.4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021.
Terdiri dari 5 halaman Tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
