Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (1); UU No.7 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018.
Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan tugas terdapat pada Pasal 3 dengan pembiayaan pelaksanaan tugas tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55 Tahun 2020
PERBUP Kab. Penajam Paser Utara No. 18 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021 Peraturan Bupati Kab. PPU Nomor 55 Tahun 2020
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Penajam Paser Utara No. 27 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD. No.56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU NO 23 tahun 2009; PP NO 109 tahun 2000; PP No 23 tahun 2005; PP No 55 tahun 2005; PP No 3 tahun 2007; PP NO 19 tahun 2010; PP No 71 tahun 2010; PP NO 12 tahun 2017; PP NO 18 tahun 2017; PP No 12 tahun 2019; Peremendagri No 16 taun 2007; Permendagri No 32 tahun 2011; Permendagri No 52 tahun 2012; Permendagri No 62 tahun 2017; Permendagri No 64 tahun 2020; Perda PPU No 12 tahun 2009
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
43 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,bertakwa, dan berahlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu mengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap; pendidikan karakter anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk peserta didik yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur; untuk memberikan arah kebijakan pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2017; Permendikbud No.20 Tahun 2018.
Materi Pokok: Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi; Pelaksanaan Pendidikan anti korupsi untuk peserta didik dilakukan dengan memberikan sosialisasi anti korupsi ataupun mengadakan kegiatan yang mendukung Pendidikan Anti Korupsi sedangkan untuk tenaga pendidik dilakukan pembinaan tentang Pendidikan Anti Korupsi; Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah perlu diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan yang profesional, penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi; berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (2) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Permendagri No.112 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (2) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana kode etik di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018.
Materi Pokok: Kode Etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas dan kredibilitas pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perwujudan tata kerja berdasarkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Penjelasan prinsip pengadaan Barang/Jasa, Isi Kode Etik unit kerja, larangan, serta sanksi bagi yang melanggar kode etik yang sudah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2); Penjelasan Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan tugas melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku personil UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kode Etik pada Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Peraturan yang akan diatur: Setiap orang yang menjadi narasumber dan/atau tenaga ahli yang diperbantukan pada UKPBJ wajib menaati Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: ketentuan PP No.12 Tahun 2019 pasal 163 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja. Untuk selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 sebesar Rp8.805.363.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial; sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/ KM.7/ 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020 sebesar Rp3.205.500.599,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan kekurangan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Perbup No.42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2020; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; Permenkeu No.151/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan No.15/KM.7/2020; Keputusan Menteri Keuangan No.28/KM.7/2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No.5 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No.20 Tahun 2019; Perbup No.42 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Perbup No.51 Tahun 2020.
Materi pokok: Perubahan pada pasal 1; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu pasal yakni Pasal 2A tentang lampiran Perubahan ringkasan penjabaran Perubahan APBD; Diantara Pasal 5D dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5E tentang penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Perbup No.51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi sebesar Rp. 8.805.363.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda Kab.Penajam Paser Utara No.5
Tahun 2020; Perbup No.42 Tahun 2020.
Materi Pokok: Perubahan Pasal 1; Diantara Pasal 2C dan Pasal 3 disisipkan (1) satu pasal, yakni Pasal 2D berbunyi Ringkasan perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Diantara Pasal 5C dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5D berbunyi Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Perbup No.42 Tahun 2020
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi perangkat daerah/unit kerja dan pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan penyelamatan arsip yang bernilai guna; dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja selaku pencipta arsip dan pengelola arsip.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2002; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Perbup Kab. Penajam Paser Utara No.18 Tahun 2018; Perbup Kab. Penajam Paser Utara No.34 Tahun 2018.
Materi Pokok: Ruang lingkup peraturan ini meliputi penilaian arsip, Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengelola ke Unit Kearsipan, Pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan; Penilaian arsip terbagi menjadi berdasarkan JRA dan berdasarkan nilai guna Arsip; Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dari Unit Pengolah dan kepala Unit Kearsipan setelah melewati retensi Arsip Aktif; Pemusnahan Arsip terdiri dari pemusnahan dengan JRA dibawah 10 (sepuluh) Tahun, pemusnahan dengan JRA diatas 10 (sepuluh) Tahun, pemusnahan tanpa JRA dan pemusnahan arsip khusus; Penyerahan Arsip terdiri dari penyerahan dari perangkat daerah, penyerahan dari Kementerian/Lembaga Negara dan penyerahan dari Organisasi Politik/ Organisasi Kemasyarakatan/
Perseorangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Tata cara penyerahan Arsip Statis organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: sesuai dengan ketentuan PP No.28 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (2) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif; dalam rangka menjamin keselamatan dan
kelestarian arsip di unit kerja, memudahkan penemuan kembali arsip (Retriival), dan menjamin keamanan penyimpanan arsip inaktif baik fisik maupun informasi sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna,
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2002; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Perbup Kab, Penajam Paser Utara No.18 Tahun 2018; Perbup Kab, Penajam Paser Utara No.34 Tahun 2018.
Materi Pokok: Peraturan ini sebagai pemberian pedoman dalam rangka Pengelolaan Arsip Inaktif di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk menjamin ketersedianaan Arsip Inaktif sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja meliputi pengurusan arsip dan penyelamatan dan pelestarian Arsip Inaktif; Tahapan Pengurusan Arsip Inaktif meliputi pendaftaran Arsip Inaktif, penataan kembali Arsip Inaktif, Pemusnahan Arsip dan Penyerahan Arsip dengan penjelasan telah diatur dalam pasal-pasal pada peraturan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Penyusutan Arsip di lingkungan swasta dan/atau perorangan karena sifat khusus, tugas dan fungsinya dapat diatur dalam ketentuan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: dalam rangka menjaga efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang telah ada; pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah perlu dilakukan dengan sistem penatausahaan yang baik sehingga dapat memiliki nilai guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara; untuk melaksanakan ketentuan Perda No.11 Tahun 2018 Pasal 54 ayat (3) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kab. Penajam Paser Utara No.11 Tahun 2018.
Materi Pokok: Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum; Pengamanan administrasi meliputi Inventarisasi dan penyimpanan secara tertib, pemasangan label kode lokasi dan kode barang dan penyelesaian bukti kepemilikan; Pengamanan fisik meliputi Pemanfaatan sesuai tujuan, penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka, penyimpanan bukti kepemilikan, pemasangan tanda kepemilikan, pemagaran dan penjagaan; Pengamanan hukum antara lain upaya pengadilan perdata maupun pidana dan penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa; Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh
pengelola barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di masing-masing PD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Perbup No.23 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Perbup No.23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perbup No.23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No.5 Tahun 2020.
Materi Pokok: Peraturan ini merupakan perubahan keempat atas Perbup No.23 Tahun 2018 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diubah pada Pasal 16B yaitu merubah besaran TPP Bagi Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Pejabat Eselon III/a, Eselon III/b, Eselon IV/a, dan Eselon IV/b, Tenaga Auditor Fungsional, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Dokter Spesialis dan Jabatan Fungsional Lainnya pada Inspektorat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Peraturan yang diubah: Perbup No.23 Tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Perbup No.5 Tahun 2020.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
