Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 10 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Tanah Terlantar

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

26082024024612.pdf

lampiran_31122024041106.pdf

Perda Kabupaten Pangandar...mor 6 Tahun 2024.pdf

Tanah Terlantar - Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD. 2024 (6); 17 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Tanah Terlantar

ABSTRAK:

bahwa tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; bahwa tanah yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di Kabupaten Pangandaran masih banyak dalam keadaan telantar sehingga perlu dilakukan penataan kembali dan optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan semua tanah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan, penertiban dan pendayagunaan Kawasan dan tanah telantar di daerah perlu pengaturan mengenai penertiban kawasan telantar dan pelaporan tanah telantar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang hubungan negara dengan tanah, objek penertiban kawasan terlantar dan tanah terlantar, pembentukan tim terpadu penertiban tanah terlantar, tahapan pelaksanaan, pendayagunaan, pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
17 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

13062024021633.pdf

lampiran_31122024041252.pdf

Perda Kabupaten Pangandar...mor 5 Tahun 2024.pdf

Hak Penyandang Disabilitas - Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. 2024 (5) ; 39 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah menghormati, melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan bagi setiap Warga Negara Indonesia; bahwa penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibutuhkan agar tidak ada Penyandang Disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan oleh diskriminasi, terbatasnya kesetaraan, dan kebebasan; bahwa dibutuhkan aturan hukum untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, perencanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, evaluasi, koordinasi, partisipasi penyandang disabilitas, pendanaan, penghargaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
39 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024.pdf

KABUPATEN - LAYANAN - ANAK

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Pangandaran Tahun 2024 No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 44 Tahun 2017; PP No. 78 Tahun 2021; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen PPPA No. 8 Tahun 2014; Permen PPPA No. 12 Tahun 2022; Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kabupaten Layanan Anak, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan KLA; Perencanaan KLA; PRA-KLA; Pelaksanaan KLA; Evaluasi KLA; SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Layanan Anak; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023
20 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Abstrak

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download file:

3. PERDA NOMOR 3 TAHUN 20...WASAN KEBANGSAAN.pdf

PENDIDIKAN - PANCASILA - DAN - WAWASAN - KEBANGSAAN

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Pangandaran Tahun 2024 No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

ABSTRAK:

Bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengalaman nilai Pancasila diperlukan adanya pengaturan adanya pengaturan tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang meliputi Ketentuan umum, Penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, Muatan materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, Partisipasi Masyarakat, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
11 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

2.PERDA NOMOR 2 TAHUN 202...AN PSU PERUMAHAN.pdf

PENYEDIAAN - PENYERAHAN - DAN - PENGELOLAAN - PRASRANA - SARANA - DAN - UTILITAS - UMUM - PERUMAHAN

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Pangandaran Tahun 2024 No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

ABSTRAK:

Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, pengelolaan, penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum guna menunjang pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; Perda Kab. Pangandaran No. 39 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang meliputi Ketentuan Umum, Wewenang, Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Pelaporan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 ... KESEHATAN HEWAN.pdf

PENYELENGGARAAN - PERTERNAKAN - DAN - KESEHATAN - HEWAN

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Kab. Pangandaran Tahun 2024 No. 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

Bahwa perlu adanya perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan kesehatan hewan sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2019; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 29 Tahun 2023; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; Perrpes No. 48 Tahun 2013; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2012.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Kawasan, Peternakan, Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penelitian dan Pengembangan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
39 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pangandaran No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Perbup Kab. Pangandaran No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petrunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran
PERBUP Kab. Pangandaran No. 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERBUP Kab. Pangandaran No. 36 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Retribusi Terminal
PERBUP Kab. Pangandaran No. 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Trayek
PERBUP Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
PERBUP Kab. Pangandaran No. 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERBUP Kab. Pangandaran No. 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran
PERBUP Kab. Pangandaran No. 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran
PERBUP Kab. Pangandaran No. 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERBUP Kab. Pangandaran No. 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2023

Download file:

12062024071353.pdf

Perbup Pengandaran Nomor 23 Tahun 2024.pdf

Retribusi Daerah - Tata Cara Pengelolaan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD. 2024 (23); 52 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100, Pasal 102 ayat (4), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta ketentuan Pasal Pasal 93 ayat (6), Pasal 116 ayat (3), Pasal 119 ayat (9), Pasal 123 ayat (3), Pasal 124 ayat (5), Pasal 126 ayat (10), Pasal 130 ayat (8), dan Pasal 131 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, tata cara penyetoran penerimaan retribusi ke kas daerah, kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi, tata cara pengajuan keberatan retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan retribusi, tata cara pemeriksaan retribusi, tata cara penagihan retribusi, kedaluwarsa penagihan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi, sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor: 21 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 tahun 2021, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2022, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2023 dicabut.
52 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Pangandaran No. 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Download file:

12062024074653.pdf

Perbup Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024.pdf

Perangkat Daerah - Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD. 2024 (11) ; 4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa penetapan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; bahwa kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023, namun sehubungan perlu adanya penguatan peran Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyesuaian struktur organisasi Dinas Pertanian berdasarkan analisis beban kerja, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat (3) Pasal 62, perubahan Pasal 98, dan Lampiran huruf Y.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 diubah.
4 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

Perbup Kab. Pangandaran No. 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Pangan Pemerintah Daerah

Download file:

13062024023949.pdf

Perbup Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024.pdf

Cadangan Pangan - Penyelenggaraan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD. 2024 (9); 10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, gejolak harga pangan dan/atau kekurangan pangan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pangandaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 2015; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, cadangan pangan pemerintah daerah, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, pelaksana penyaluran, mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, kerja sama, pembiayaan, pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2021 dicabut.
10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Download file:

12062024075648.pdf

Perbup Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024.pdf

BLUD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD. 2024 (2); 15 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian layanan umum di bidang kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa sehubungan dengan adanya dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan berupa ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 35, Pasal 62, penambahan ayat (8) Pasal 63, perubahan Pasal 64 ayat (5), Pasal 65, Pasal 72, Pasal 145.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT