Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan manajemen yang baik untuk mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen yang baik diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi yang memadai baik untuk Direksi ataupun Dewan Pengawas. Untuk menjamin tersedianya SDM sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Prosedur dan Persyaratan Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten TK.II Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 1991. Peraturan Daerah Kabupaten TK II Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 1992, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Dewan Pengawas, Tugas dan Wewenang, Penghasilan dan Jasa Pengabdian, Pemberhentian, Direksi, Kepegawaian, Pembinaan, Ketentuan Lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAMPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, LD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendampatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
-Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahuri 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 ten.tang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten.tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan ini mengatur dan menetapkan tentang Pedoman Penyusanan APBDesa, yang terdiri dari III BAB dan 4 Pasal, dengan rincian Bab sebagai berikut:
- BAB I Ketentuan Umum;
- BAB II Pedoaman Penusunan; dan
- BAB III Ketentuan Peuntup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Tidak ada
Tidak ada
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016
Dalam Perbub ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Lombok Tengah.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019
ENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, LD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
-bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menyusun kembali pendelegasian kewenangan Bupati kepada camat yang ditetapkan dengan peraturan bupati
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah; Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat
Peruran Ini mengatur dan menetapkan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, yang teriiri dari VI BAB dan 11 Pasal dengan rincian Bab sebagai berikut:
- BAB I Ketentuan Umum;
- BAB II Prinsip. Tujuan, dan Keweangan Camat;
- BAB III Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Keweangan Camat;
- BAB IV Pembinaan; dan
- BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Perbub No 36 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
tidak ada
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
Untuk tertibnya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pengangkatan Perangkat Desa, Mekanisme Pengangkatan, Pendaftaran Bakal Calon, Penyaringan, Rekomendasi Camat, Penetapan dan Pelantikan, Perangkat Desa Dari Unsur PNS, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Larangan dan Sanksi, Unsur Staf Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2019
PERBUP Kab. Lombok Tengah No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, LD Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
-bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah
-bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
Peraturan ini mengatur dan menetapkan tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah, terdiri dari XI Bab dan 81 Pasal, dengan rincian Bab sebagai Berikut:
- BAB I Ketentuan Umum;
- BAB II Ruang Lingkup;
- BAB III Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- BAB IV Pemuktahairan data dan data pemilih;
- BAB V Pencalonan;
- BAB VI Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa;
- BAB VII Kampaye;
- BAB VIII Pemungutan dan Perhitungan Suara;
- BAB IX Pemungutan Suara Ulang;
-BAB X Penetapan hasil Pemilihan; dan
- BAB XI Ketentuan Penutip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
- Perbub No 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana diubah dengan Perbub 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa;
- PerbubNo 8 tahun 2018 tentang Pedoman pemutakhiran data dan Daftar Pemilih dalma Rangka Pemilihan Kepala desa Serentak Kab. Lombok tengah;
- Perbub No 9 tahun 2018 Tentang Tata cara Pencalonan, Penetapan calon, dan Kampenye calon Kepala Desa;
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah; dan
-Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, sebagaimana telah dua kali diubah teakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36.a Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
-
tidak ada
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi Daerah - Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18.a Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, LD Lombok Tengah, Register Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18.a Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. Dengan berlakunya Perda Kabupaten Lombok Tengah No. 6 Tahun 2016 tentang Organisadi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 90 ayat (3) PERDA No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengurangan atau Pengahapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengubah Peraturan Bupati No, 18.a Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Pengahapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 39 Tahun 2007;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
PERDA No. 1 Tahun 2007;
PERDA No. 14 Tahun 2010;
PERDA No. 6 Tahun 2016;
PERBUP Lombok Tengah No. 89 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) No. 44, LD Lombok Tengah, Register Tahun 2018 Merupakan Hasil Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18.a Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu merubah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lombok tengah Nomor 89 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dan lampiran dalam peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang tata cara Pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang tata cara Pemungutan Pajak Daerah
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni Pasal (1), Pasal (2), Pasal (3), Pasal (4), Pasal (5), Pasal (6), Pasal (7), Pasal (8), Pasal (9), Pasal (11)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013
-
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
