Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA) Entitas: Kabupaten Nunukan

Menemukan 123 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2017

Perangkat Desa

Desa Struktur Organisasi

Download :
PERDA 6-2017 ; PERANGKAT DESA.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2016

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
PERDA-NO-06-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2011

DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP POLITEKNIK NUNUKAN

Pendidikan

Download :
Perda Nomor 7 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
PERDA 7-2017 ; PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA-NO-07-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2018

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN NUNUKAN

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERDA 7-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2010

IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Nomor 7 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2019

Retribusi Izin Trayek

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA 7-2019.pdf

Abstrak

PERATURAN - DAERAH - RETRIBUSI - IZIN - TRAYEK

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara: 66/9/2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

a. berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan kewenangannya melalui penetapan retribusi izin trayek terhadap kapal/speed boat GT<7 yang melakukan kegiatan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan; b. berkaitan dengan huruf a, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yaitu menetapkan retribusi izin trayek angkutan sungai dan danau dan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan di Kabupaten Nunukan yang merupakan sumber pendapatan yang potensial dalam memperlancar roda perekonomian, perdagangan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional dan mempererat hubungan antarsuku di Kabupaten Nunukan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Trayek;
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 0 8 ); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 0 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IX TATA ACARA PEMBAYARAN BAB X TATA CARA PENAGIHAN BAB XI KEBERATAN BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan bupati ini terdiri dari 11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Nunukan No. 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka

Download :
PERDA-NO07-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO-07-2015.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA) Entitas: Kabupaten Nunukan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.