Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 8 Tahun 2017

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang berbagai hak keuangan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD. Ini meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPRD. Menetapkan tunjangan, fasilitas, dan manfaat lain yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, seperti tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung kinerja mereka.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

08 September 2017

Tanggal Pengundangan

02 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

02 Oktober 2017

Sumber

LD.2017/NO.8

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 547 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 8-2017 ; HAK KEUA DAN ADM DPRD NUNUKAN NUNUKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan ini mengatur tentang berbagai hak keuangan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD. Ini meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPRD. Menetapkan tunjangan, fasilitas, dan manfaat lain yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, seperti tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung kinerja mereka.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017. Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka peraturan daerah Kabupaten Nunukan nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Nunukan nomor 6 tahun 2006 tentang kedudukan protokoleran dan keuangan pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan, serta peraturan lainnya sepanjang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 17 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521