Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 449 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERDA NOMOR 19 TAHUN 2016.pdf

Penanggulangan Kemiskinan

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 187

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangannya perlu dilakukan dengan program terpadu diantara lembaga dan dunia usaha serta dengan melibatkan partisipasi masyarkat agar berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe;
1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAB V PELAKSANMN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KONAWE BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X LARANGAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
30

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 18 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Irigasi di Wilayah Kabupaten Konawe

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERDA NOMOR 18 TAHUN 2016.pdf

Irigasi

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 186

Peraturan Daerah (Perda) tentang Irigasi di Wilayah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan daerah dibidang pertanian, serta dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan mendukung peningkatan pendapatan petani, maka perlu kebijakan pengembangan sistem pengelolaan irigasi di wilayah Kabupaten Konawe; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi di Wilayah Kabupaten Konawe.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi diundangkan Tanggal 4 Juli 1959. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (lembaran negara tahun 1960 nomor 104,tambahan lembaran negara tahun 1960 nomor 2043); 3. Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (lembaran negara tahun 197 4 nomor 38); 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438); 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara tahun 1997 nomor 140) ; 6. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (lembaran negara tahun 1982 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3225) ; 9. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 ten tang Analisa Dampak Lingkungan; 10. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (lembaran negara tahun 2004 nomor 45, tambahan lembaran negara nomor 4385); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 12. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737); 13. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20 tambahan lembaran negara nomor 4816); 14. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air (lembaran negara tahun 2008 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4858); 15. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah (lembaran negara tahun 2008 nomor 83, tambahan lembaran negara nomor 4859) ; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air; 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 10/PRT/M/2015 tentana Rencana 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah irigasi; 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi; 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 18/PRT/M/2015 tentang luran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Irigasi; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi; 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI BAB IV KELEMBAGAAN BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM IRIGASI BAB VII PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI BAB X PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI BAB XV PENGAWASAN BAB XVI LARANGAN- LARANGAN BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
49

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Lambang Daerah Kabupaten Konawe

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERDA NOMOR 15 TAHUN 2016.pdf

Lambang Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 183

Peraturan Daerah (Perda) tentang Lambang Daerah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Konawe; b. bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbul kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa lambang daerah merupakan manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita - cita luhur bangsa; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lam.bang Negara (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BAB I PENGERTIAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEMBINAAN BAB IV KETENTUANPE NUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
6

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Hukum Adat Suku Tolaki Kabupaten Konawe

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016.pdf

Hukum Adat Suku Tolaki

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 180

Peraturan Daerah (Perda) tentang Hukum Adat Suku Tolaki Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan arah terpadu dalam pelaksanaan Hukum Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe perlu suatu aturan tertulis maupun tidak tertulis untuk dijadikan acuan pelaksanaan adat Istiadat Suku Tolaki dalam memberi nilai tambah secara rata sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberi kedudukan kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai dengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan Adat Tolaki, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; b. bahwa hasil musyawarah kesepakatan temu budaya Tolaki pada festival budaya daerah III di Unaaha Kabupaten Konawe Tanggal 9 November 1996 telah terbentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur hirarki dan sistem koordinasi organisasi masyarakat Adat Tolaki untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Tolaki, Dewan Adat Tolaki Provinsi, Dewan Adat Tolaki Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat Tolaki, Dewan Adat Tolaki Kecamatan dan Dewan Adat Tolaki Desa/Kelurahan; c. bahwa Peraturan Hukum Adat Suku Tolaki yang telah berlangsung selama ini belum dituangkan secara tertulis, sehingga dengan perkembangan tuntutan zaman dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan daerah otonom sehingga perlu
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi diundangkan Tanggal 4 Juli 1959. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 103; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah; 17. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAM UMUM BAB II SUMBER HUKUM BAB III DASAR HUKUM BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
18

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Abstrak

Narkotika

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016.pdf

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 179

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

ABSTRAK:

a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermaanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pen get ah u an, n am u n di sisi lain dapat pu la menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama; b. bahwa Kabupaten Konawe sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan lat Adiktif lain nya; c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya di laksan akan oleh Pem eri n tah Daer ah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgu naan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peratu ran Peru ndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 ten tang Pemerintahan Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 2473); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tam bah an Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145). 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VI PENCEGAHAN BAB V UPAYA KHUSUS BAB VI PENANGGULANGAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII FORUM KOORDINASI BAB IX PENGHARGAAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PlDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
28

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Konawe

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016.pdf

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBAR DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 177

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan sehingga negara melalui pemerintahnya wajib memenuhinya sebagai konsekuensi Negara hukum; b. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pemenuhan rasa keadilan tanpa harus dibatasi oleh keterbatasan ekonomi serta kewajiban negara untuk memenuhi aspek tersebut; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2018); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Huk:um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BABV HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAB VII PENDANAAN BAB VIII TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BAB IX TATA CARA PELAPORAN KINERJA PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BAB X LARANGAN BAB XI SANKSI BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
19

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Konawe No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
PERDA Kab. Konawe No. 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Konawe
PERDA Kab. Konawe No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
PERDA Kab. Konawe No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Konawe
PERDA Kab. Konawe No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe
PERDA Kab. Konawe No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe
PERDA Kab. Konawe No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
PERDA Kab. Konawe No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe
PERDA Kab. Konawe No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
PERDA Kab. Konawe No. 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe
PERDA Kab. Konawe No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
PERDA Kab. Konawe No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Serta Staf Ahli
PERDA Kab. Konawe No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
PERDA Kab. Konawe No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
PERDA Kab. Konawe No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Serta Staf Ahli
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli beserta seluruh peru bahannya;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah beserta seluruh perubahannya;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah beserta seluruh perubahannya;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Konawe beserta perubahannya;

Download file:

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016.pdf

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBAR DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 174

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI STAF AHLI BAB VII KEPEGAWAIAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
19

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Konawe No. 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Download file:

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBAR DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 169

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipandang perlu dilakukan penyempumaan kembali guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan Kemandirian Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 17. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Pembangian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46); 19. Peraturan daerah kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 Ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 92); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah di Ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
PERATURAN DAERAH KONAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
4

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 32 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Tongauna Utara Di Kabupaten Konawe

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perda Konawe No. 32 Tahun 2015.pdf

Pembentukan-Kecamatan-Tongauna-Utara

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD. 2015/ NO. 32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Tongauna Utara Di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

Untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memekarkan Kecamatan Tongauna Utara dari Kecamatan Tongauna yang berada dalam Wilayah Kabupaten Konawe. Wilayah Kecamatan Tongauna Utara memenuhi syarat untuk dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah Desa dan Kelurahan maupun jumlah penduduk. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.6 Tahun 1988; PP No.26 Tahun 2004; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; PP No.43 Tahun; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Kecamatan Tongauna Utara di Kabupaten Konawe dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, eselonering, uraian tugas dan tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan Tongauna, meliputi; 1. Kelurahan Tongauna 2. Kelurahan Mataiwoi 3. Kelurahan Puosu 4. Kelurahan Mekar Sari 5. Kelurahan Sendang Mulya Sari 6. Desa Asao 7. Desa Lalonggowuna 8. Desa Momea 9. Desa Andeposandu 10. Desa Ambepulu
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolahan Keuangan, Kekayaan dan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

No 31 Tahun 2015.pdf

Pengelolahan-Keuangan-Kekayaan-Badan-Usaha-Milik-Desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD. 2015/ NO. 31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolahan Keuangan, Kekayaan dan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Sebagai implikasi yuridis dari terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk menjalin ketertiban, keterarahan, kelancaran dan kejelasan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, kekayaan dan Badan Usaha Milik Desa pada deluruh desa di Kabupaten Konawe, dipandang perlu melakukan sinkronisasi yurids terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru tersebut; Sinkronisasi yuridis sebagaimana dimaksud di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Pasal 5 ayat 2 UUD Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri No 4 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015; Perda Kabupaten Konawe No 8 Tahun 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Pengelolaan Kekayaan Desa; 4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
38 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT