Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2016

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VI PENCEGAHAN BAB V UPAYA KHUSUS BAB VI PENANGGULANGAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII FORUM KOORDINASI BAB IX PENGHARGAAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PlDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

05 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

05 Desember 2016

Tanggal Berlaku

05 Desember 2016

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 179

Subjek

NARKOTIKA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 26 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 179
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
ABSTRAK:	a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermaanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pen get ah u an, n am u n di sisi lain dapat pu la menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama; b. bahwa Kabupaten Konawe sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan lat Adiktif lain nya; c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya di laksan akan oleh Pem eri n tah Daer ah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgu naan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peratu ran Peru ndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 ten tang Pemerintahan Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 2473); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tam bah an Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145). 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB VI PENCEGAHAN BAB V UPAYA KHUSUS BAB VI PENANGGULANGAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII FORUM KOORDINASI BAB IX PENGHARGAAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PlDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016. 28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2016

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT