Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2016

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAB V PELAKSANMN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KONAWE BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X LARANGAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

05 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

05 Desember 2016

Tanggal Berlaku

05 Desember 2016

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 187

Subjek

KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 42 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 19 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penanggulangan Kemiskinan
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 187
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangannya perlu dilakukan dengan program terpadu diantara lembaga dan dunia usaha serta dengan melibatkan partisipasi masyarkat agar berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe; 1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAB V PELAKSANMN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KONAWE BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X LARANGAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016. 30

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2016

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT