pemda - kartu kredit - penyelenggaraan - penggunaan - tata cara
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD 2023/23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2008;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021;
Permendagri No. 79 Tahun 2022.
1. Ketentuan Umum;
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
3. Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah; Kuasa Bendahara Umum Daerah; Penggunaan Anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran; PPTK; PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD; BP/BPP; Administrator KKPD);
4. UP KKPD (Penentuan Proposal UP; Permintaan Uang Persediaan KKPD; Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD; Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD, dan Administrator KKPD);
5. Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan KKPD (Perjanjian Kerja Sama; Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD; Pengajuan KKPD; Penerbitan KKPD; Aktivasi dan Penggunaan KKPD);
6. Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD (Penatausahaan Bukti-bukti; Penagihan dan Penyelesaian Tagihan; Pengujian Nota Pencairan Dana; Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD; Pembayaran Tagihan KKPD);
7. Biaya Pengguanaan KKPD;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
52 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965;
UU No. 25 TAhun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 8 Tahun 2008;
Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2021.
1. Ketentuan Umum; 2. RKPD; 3. Waktu Pelaksanaan; 4. Perubahan RKPD; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2023
masyarakat - gotong royong - pelaksanaan - petunjuk teknis
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2023/21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Ke XX Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XX sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XX Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana teah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PP No. 11 Tahun 2019;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 42 Tahun 2005;
Permendagri 114 Tahun 2014;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Pebup Kab. Kutai Kartanegara No. 63 Tahun 2021;
Perda Kab Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2022;
Perbup Kab. Kutai Kartanegara No. 59 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis untuk pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XX bagi organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
41 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan
PENDIDIKAN KESETARAAN - PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA - PENDIDIKAN DASAR - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - CALON PESERTA DIDIK BARU - PENERIMAAN - PETUNJUK TEKNIS
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2023/16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan
ABSTRAK:
Guna meningkatkan akses layanan pendidikan yang obyektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, perlu adanya pedoman dalam penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak), Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar), Pendidikan Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama) dan Pendidikan Kesetaraan; Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru di daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana teah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pengumuman Pendaftaran;
4. Persyaratan (Persyaratan PAUD; Persyaratan SD; Persyaratan SMP);
5. Jalur PPDB (Jalur Zonasi; Jalur Afirmasi; Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Jalut Prestasi);
6. Pendaftaran;
7. Seleksi;
8. Pengumuman Penetapan CPDB;
9. Daftar Ulang;
10. Perpindahan Peserta Didik;
11. Panitia PPDB;
12. Pelaporan;
13. Larangan dan Sanksi;
14. Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi;
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Kesetaraan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, perlu disempurnakan agar memperjelas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa; Lampiran V pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa perlu dihapus karena bersifat teknis yang dapat berubah setiap tahun menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965;
UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Perbup Kutai Kartanegara No. 63 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang diubah sebagai berikut; Pasal 5 ayat (3); Pasal 10; Pasal 13; Pasal 20 ayat (1). Dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dihapus sebagai berikut; Pasal 5 ayat (2), ayat (5).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerag sesuai kemampuan keuangan daerah dan untuk melaksanakan surat kementerian dalam negeri direktorat jenderal bina keuangan daerah nomor 900.1.1/35948/Keuda Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perlu dilakukan perubahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Perbup Kab. Kutai Kartanegara No. 65 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, diubah sebagai berikut: Pasal 5.
Beberapa ketentuan dalam peraturan ini disisipkan, sebagai berikut; diantara Pasal 4 dan Pasal 5; diantara Pasal 5 dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaram Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
405 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 11 Tahun 2023
tunjangan hari raya - gaji ketiga belas - anggaran pendapatan dan belanja daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2023/11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigas Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Kukar No. 6 Tahun 2022
Dalam PERBUP ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
PERBUP Kab. Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2023
gugus - tugas pendamping - desa kukar idaman - perubahan - peraturan - bupati - nomor 6 tahun 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2023/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman"
ABSTRAK:
Untuk efektifitas pelaksanaan tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (PENDEKAR IDAMAN) dalam rangka melaksanakan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Gugus Tugas Pendamping Desa “Kukar Idaman”.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendes PDTT No. 19 Tahun 2020; Perda Kab. Kukar No. 17 Tahun 2010; Perda Kab. Kukar No. 6 Tahun 2021
Perbup ini menjelaskan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman".
Pasal 1 Ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pendamping Desa “KUKAR IDAMAN”; Pasal 8 PENDEKAR IDAMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Peraturan yang diubah Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2023; Pasal 1; Pasal 8.
3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah pada Tahun 2023, perlu adanya penyesuaian Standar Satuan Harga dengan kondisi aktual di pemerintah daerah; didalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 masih terdapat beberapa item standar harga satuan baik Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang belum menjadi lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan revisi lampiran Peraturan Bupati tersebut; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 33 Tahun 2020;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Permenkeu No. 83/Pmk. 02/2022;
Perbup Kab. Kutai Kartanegara No. 31 Tahun 2022.
Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023 di tambah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kukar No. 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023
178 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 06 Tahun 2023
desa - kukar idaman - gugus - tugas - pendamping desa - dengan - rahmat tuhan yang maha esa
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2023/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman" dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani yang tertuang dalam Program Dedikasi Ke-3 Program Kukar Bebaya huruf f, diperlukan untuk membentuk Gugus Tugas Pendamping Desa, Sebagai bagian dari Fasilitasi Aparatur Desa dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pendamping Desa “Kukar Idaman”.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendes PDTT No. 19 Tahun 2020; Perda Kab. Kukar No. 17 Tahun 2010; Perda Kab. Kukar No. 6 Tahun 2021
Dalam PERBUP ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi GTPDKI; Pengangkatan dan Pemberhentian; Honorarium, Operasional dan Perjalanan Dinas; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
