Hasil Pencarian - ditemukan 3919 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1962
Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960
Sensus

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
   

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1959
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang

Perizinan, Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1958
Kenaikan Tarip Uang Rambu

PNBP Perizinan, Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
   

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1954
Undian

Perizinan, Pelayanan Publik

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1951
Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
   

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960
Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

APBD APBN Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017
Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017
Inovasi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015
Sistem Penyediaan Air Minum

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2015
Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2014
Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Dan Penggunaan Produk Pornografi

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2014
Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir