Hasil Pencarian - ditemukan 3919 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 490 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 3553 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 406 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1962
Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 456 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960
Sensus

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

  Pemerintah Pusat
Diakses 160 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1958
Kenaikan Tarip Uang Rambu

PNBP Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 196 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

  Pemerintah Pusat
Diakses 395 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1954
Undian

Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 211 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1951
Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana

  Pemerintah Pusat
Diakses 52 kali

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 90 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960
Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 9030 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

APBD APBN Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 14234 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal

Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 2539 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 2189 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017
Inovasi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 1089 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

  Pemerintah Pusat
Diakses 2694 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015
Sistem Penyediaan Air Minum

Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 575 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2015
Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

  Pemerintah Pusat
Diakses 284 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2014
Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Dan Penggunaan Produk Pornografi

Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat
Diakses 251 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2014
Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir