Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2013
Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

KEbijakan pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan kualitas dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Pelayanan Publik, yang terdiri atas : 1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP; 3. PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB, PENYELENGGARA, DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK; 4. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; 5. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; 6. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI; 7. PERAN SERTA MASYARAKAT; 8. PENGAWASAN; 9. SANKSI; 10. KETENTUAN PERALIHAN; 11. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2013.
26 Halaman

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2013
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NO 10 Thn 2013 Rancangan Perda IMTA Kalsel.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai pembangunan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi ; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif 6. Struktur Dan Besarnya Tarif ; 7. Wilayah Pemungutan ; 8. Kewenangan Pemungutan; 9. Pemanfaatan Penerimaan; 10. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran; 11. Masa Retribusi, Saat Terutangnya Retribusi, Dan Penetapan Retribusi; 12. Sanksi Administrasi; 13. Penagihan; 14. Keberatan; 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi ; 17. Kedaluwarsa Penagihan ; 18. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 19. Insentif Pemungutan ; 20. Ketentuan Penyidikan ; 21. Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kab. Bantul No. 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Penyelenggaran Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No.2-th-2012.pdf

Abstrak

PERIZINAN-USAHA-JASA-KONSTRUKSI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota ditempat domisilinya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Iujk, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, Hak Dan Kewajiban, Penunjukan Pejabat Penerbit Iujk, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Dan Sanksi Administratif

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
Ketentuan mengenai Subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi orang perseorangan serta badan usaha jasa konstruksi, Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Ketentuan tata cara pemberian/penggantian IUJK, Ketentuan mengenai tata cara pelaporan, Penunjukan pejabat dan tata cara rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi, Tata cara pelaporan pertanggungjawaban, Ketentuan pelaksanaan pembinaan, Ketentuan pelaksanaan pembinaan, Tata cara pengaduan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota
18 halaman

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012
Surat Izin Usaha Perdagangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012
Wajib Daftar Perusahaan

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2012
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2012
Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014
Izin Usaha Jasa Kontruksi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA 03 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

PERIZINAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi

ABSTRAK:

Usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan disektor perekonomian, sosial dan kebudayaan yang dapat menunjang kehidupan dalam bentuk material maupun spritual guna mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tempat domisilinya maka perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Per. MenPU No. 144/PRT/M/2010; Per. MenPU No. 04/PRT/M/2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990 Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Usaha Jasa Konstruksi; 3. Perizinan; - Bagian Kesatu : Izin Usaha Jasa Konstruksi - Bagian Kedua : Klasifikasi dan Kualifikasi IUJK - Bagian Ketiga : Permohonan Izin - Bagian Keempat : Syarat Perizinan - Baian Kelima : Jangka Waktu Penerbitan Izin - Bagian Keenam : Penomoran IUJK - Bagian Ketujuh : Penomoran IUJK - Bagian Kedelapan : Proses IUJK 4. Hak dan Kewajiban; - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan - Bagian Ketiga : Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Diberi Kewenangan Menerbitkan IUJK 5. Pembinaan: - Bagian Kesatu : Pembinaan Pemegang IUJK - Bagian Kedua : Lingkup Pembinaan 6. Tanda Daftar Usaha Oerang Perseorangan; 7. Sanksi Administrasi; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Sistem Informasi; 11. Ketentuan Khusus; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup. dan dilengkapi dengan lampiran‐lampiran, yaitu : 1. Lampiran I : Laporan IUJK Oleh Bupati Kepada Gubernur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
26 halaman

Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013
Ketenagalistrikan

BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
07 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

KETENAGALISTRIKAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenagalistrikan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan
Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2012; Per. Mendagri No. 32 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Kep. Menteri ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; ; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketenagalistrikan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Kewenangan Pengelolaan; 4. Usaha Ketenagalistrikan; - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri - Bagian Ketiga : Izin Operasi - Bagian Keempat : Penerbitan Izin Operasi Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri - Bagian Kelima : Masa Berlaku - Bagian Keenam : Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik - Bagian Ketujuh : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum - Bagian Kedelapan : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 5. Penggunaan Tanah; 6. Harga Jual Tenaga Lisrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik; 7. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 8. Hak dan kewajiban; - Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin - Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Konsumen 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Penyidikan; 11. Sanksi; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2013.
29 halaman

Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012
Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA 02 THN 2012 (2) - rezise.pdf

Abstrak

PERIZINAN - USAHA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

Untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya Peraturan mengenai Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmendagri No. 71 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda No. 8 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Lokasi Sarang Burung Walet dan Pengusahaannya 4. Ketentuan Perizinan 5. Pengambilan Sarang Burung Walet 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Sanksi Administrasi 8. Penyidikan 9. Ketentuan Pidana 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2012.
12 halaman

Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2012
Izin Gangguan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA 09 THN 2012 (9) - rezise.pdf

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2012
Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA 10 THN 2012 (10) - rezise.pdf

Abstrak

Kabupaten Tapin

Nomor 16 Tahun 2012
Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Tapin No. 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Download :
16 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2014
Pengelolaan Pasar Tradisional

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup No. 18 th 2014 ttg Pengelolaan Pasar Tradisional.pdf

Abstrak

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2014
Penunjukan Labolatorium Penguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PENUNJUKAN LABOLATORIUM PENGUJI KUALITAS AIR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.467

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Labolatorium Penguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan pengujian kualitas air di Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan No. 1267 Tahun 2004; Permenkes No. 741 Tahun 2008; Permenkes No. 492 Tahun 2010; Perda Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penunjukan Labolatorium Penguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup pelayanan, pendanaan dan besaran tarif layanan, pemanfaatan dana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Usaha Pertambangan Mineral

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2014
Pelimpahan Wewenang Bupati Boalemo Kepada Camat Di Kabupaten Boalemo

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI BOALEMO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BOALEMO

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/NO.485

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Boalemo Kepada Camat Di Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk merespon dinamika perkembangan penyelenggaran pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 4 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Boalemo Kepada Camat di Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, kedudukan dan tugas, kewenangan yang dilimpahkan, camat yang diberikan pelimpahan kewenangan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2012
Izin Pendirian Bangunan Kabupaten Konawe Utara

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Konawe Utara No. 07 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Izin-Pendirian-Bangunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2012/No. 30, LL 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pendirian Bangunan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

Bahwa da!am rangka menciptakan tertib bangunan di kabupaten konawe utara agar sesuai dengan perunutukan dan pola penataan ruang RT/RW Kabupaten Konawe Utara dan sekaligus memberi kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh Izin mendirikan Bangunan. Maka per!u diadakan Peraturan Daerah Konawe Utara tentang IMB; Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Dasar hukum: UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.4 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002: UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 1993; Permen PU No. 63/PRT/Tahun 1993; Permen PU No. 41/PRT/Tahun 1988; Kep Mendagri No. 7 Tahun 2003; Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 1996; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas Tujuan Dan Lingkup 3. Ketentuan Perizinan 4. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi 5. Golongan Retribusi 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Pengecualian Retribusi 9. Label IMB 10. Pemutihan IMB 11. Wilayah Pemungutan 12. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 13. Tata Cara Pemungutan 14. Tata Cara Pembayaran 15. Tata Cara Penagihan 16. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 17. Tata Cara Pembetulan Serta Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 18. Tata Cara Penyelesaian Keberatan 19. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran 20. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi 21. Pengawasan Dan Penertiban 22. Pelaporan 23. Pencabuta Izin/Pembatalan Pemberian Izin 24. Sanksi Administrasi 25. Penyidikan 26. Ketentuan Pidana 27. Ketentuan Lain-Lain 28. Ketentuan Peralihan 29. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012.
13

Kabupaten Boalemo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Boalemo

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BOALEMO

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PP No. 9 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Boalemo No. 4 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, pertambangan mineral, wilayah pertambangan rakyat, izin pertambangan rakyat, hak dan kewajiban, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, berakhirnya izin pertambangan, usaha jasa pertambangan, pendapatan negara dan daerah, pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 54 halaman dengan lampiran

Kabupaten Boalemo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014
Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

BANGUNAN GEDUNG

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta untuk meningkatkan ketertiban, pengendalian dan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 36 Tahun 2005; UU No. 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2007 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Boalemo No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Boalemo No. 8 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Bangunan Gedung termasuk di dalamnya mengatur tentang fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF), tim ahli bangunan gedung, retribusi, peran serta masyarakat, sanksi administratif, sanksi pidana, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 118 halaman dengan lampiran

Hasil Pencarian
Menemukan 5.906 peraturan (dalam 0,004 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 5.906 peraturan (dalam 0,004 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 5.906 peraturan (dalam 0,004 detik)