Logo
Login

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Cipta Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup UU ini adalah: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
11
Bentuk
Undang-undang (UU)
Bentuk Singkat
UU
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
02 November 2020
Tanggal Pengundangan
02 November 2020
Tanggal Berlaku
02 November 2020
Sumber
LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769 hlm.
Subjek
PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - KESEHATAN - KETENAGAKERJAAN - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENDIDIKAN - PERIKANAN DAN KELAUTAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PERINDUSTRIAN - PERUMAHAN, PERMUKIMAN - CIPTA KERJA
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 3301663 kali

UJI MATERI

PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020

FILE-FILE PERATURAN

UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  2. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Dicabut sebagian dengan :
  1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Diubah dengan :
  1. UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  2. UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  3. UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
  4. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Mencabut :
  1. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Mengubah :
  1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  2. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  3. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  4. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  5. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  6. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  7. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  8. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  9. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  10. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  11. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  12. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  13. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  14. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  15. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  16. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  17. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  18. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  19. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  20. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  21. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  22. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  23. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  24. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  25. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  26. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  27. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  28. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  29. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  30. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  31. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  32. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  33. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  34. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  35. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  36. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  37. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  38. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  39. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  40. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  41. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  42. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  43. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  44. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  45. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  46. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  47. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  48. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  49. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  50. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  51. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  52. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  53. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  54. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  55. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  56. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  57. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  58. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  59. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  60. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  61. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  62. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  63. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  64. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  65. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  66. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  67. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  68. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  69. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  70. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  71. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  72. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  73. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  74. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  75. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  76. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  77. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  78. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  79. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  80. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  81. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  82. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan