Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tabalong dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai;bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong, perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI;REKONSILIASI;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
14 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu l,angkah pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja bagi pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan;
bahwa untuk meningkatkan efektifitas kine{a Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai motivasi kerja dan meningkatkan kesejahteraan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5), darr Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturart Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
b. Sumber penghasilan tetap dan tunjangan;
c. Tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa;
d. Kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
5 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian
khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
program pembinaan lingkungan sosial, perlu
memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh
tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta
anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan
pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari
dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran dan Besaran BLT DBHCHT, Kriteria Penerima BLT DBHCHT, Mekanisme Penyaluran, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
ABSTRAK:
bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Jenis Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelolaan Keberatan, Personil dan Kebutuhan Peralatan Kerja, Waktu Pelayanan, serta Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
26 Halaman; Lampiran 14 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke Tahun 2024-2043.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021;Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2012
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup yang diatur dalam ketentuan ini yaitu tujuan penataan wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, dan kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
44 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme;
c. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara khusus;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
UU No.12 Tahun 1956 telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU NO.31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002 telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2006 telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; PP No.68 Tahun 1999; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri No.120 Tahun 2018;
Ketentuan umum, Ruang lingkup, Pengelola pengaduan, Jenis pengaduan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Tata cara penyampaian pengaduan masyarakat, Pembuktian pengaduan masyarakat, Pemantauan dan status penanganan pengaduan masyarakat, Perlindungan terhadap pelaporan dan terlapor, Pembiayaan, Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
23 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERDAYAAN TALENTA DIGITAL MELALUI LAYANAN RUMAH TALENTA
DIGITAL ANJUK LADANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong transformasi digital, diperlukan
percepatan penguasaan teknologi digital oleh aparatur sipil
negara dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya
manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya
manusia digital di Kabupaten Nganjuk, diselenggarakan
layanan pemberdayaan melalui Rumah Talenta Digital
Anjuk Ladang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberdayaan Talenta Digital Melalui
Layanan Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II
Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun
2019
tentang
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika;
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENYELENGGARAAN OMAH TANDANG
BAB III
PEMBIAYAAN OMAH TANDANG
BAB IV
KERJASAMA
BAB V
PENGHARGAAN
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2024
PERBUP Kab. Lampung Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 191; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
38 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, LD Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024; bahwa dalam rangka efektifitas pengaturan perjalanan dinas
serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang maka
dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 .
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun
2021.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun
2024 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan
Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun
2024.
3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan bagi Badan Hukum yang Melaksanakan Investasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi bagi masyarakat, diperlukan upaya kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi di wilayah Kabupaten Tangerang; bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah perlu memberikan insentifberupa pembebasan pokok bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi badan hukum yang melaksanakan investasi; bahwa untuk menciptakan kepastian hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan insentif berupa pembebanan pokok bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2024.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang pembebasan pokok bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi badan hukum yang melaksanakan investasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
