Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pandeglang
Nomor
10
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Pandeglang
Tanggal Penetapan
29 April 2024
Tanggal Pengundangan
29 April 2024
Tanggal Berlaku
29 April 2024
Sumber
LD Tahun 2024 Nomor 10
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 65 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mengubah sebagian :
  1. PERBUP Kab. Pandeglang No. 57 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan