Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2024

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan umum, Ruang lingkup, Pengelola pengaduan, Jenis pengaduan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Tata cara penyampaian pengaduan masyarakat, Pembuktian pengaduan masyarakat, Pemantauan dan status penanganan pengaduan masyarakat, Perlindungan terhadap pelaporan dan terlapor, Pembiayaan, Ketentuan penutup,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kuala Tungkal

Tanggal Penetapan

03 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

03 Juli 2024

Tanggal Berlaku

03 Juli 2024

Sumber

BD 2024 (10) : 23 hlm

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024 (10) : 23 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan; b. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme; c. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara khusus; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; UU No.12 Tahun 1956 telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU NO.31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002 telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2006 telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; PP No.68 Tahun 1999; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri No.120 Tahun 2018; Ketentuan umum, Ruang lingkup, Pengelola pengaduan, Jenis pengaduan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Tata cara penyampaian pengaduan masyarakat, Pembuktian pengaduan masyarakat, Pemantauan dan status penanganan pengaduan masyarakat, Perlindungan terhadap pelaporan dan terlapor, Pembiayaan, Ketentuan penutup,
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024. 23 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2024

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT