Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.471 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2010

Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwal Yogyakarta No. 38 ...Pemindahan Taman.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2010

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja

Download file:

Permen No.38-2010.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2010

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PP 38 Tahun 2010.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 38 Tahun 2010

Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

Perbup Kulon Progo No.38 ...Daerah Air Minum.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2010

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL NOMOR 38 TAHUN 201...UPOKSI KELURAHAN.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2010

Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Abstrak

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

Download file:

km._no._38_tahun_2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2010

Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang Dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwal Magelang Tahun 2010 No 38_ocr.pdf

peraturan walikota - pemeliharaan barang

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD.2010/No.38

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang Dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu mengatur Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas Dan Fungsi; Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dan Penganggaran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.
28 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 Tahun 2010

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DIY No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Download file:

Pergub DIY No. 38 Tahun 2...ang Milik Daerah.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 39 Tahun 2010

Pembentukan Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...tan Sumalata-ocr.pdf

pembentukan desa lelato kecamatan sumalatan kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa lelato kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 39 Tahun 2010

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Kolut No.39 Tahun 2010.pdf

PELAYANAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2011 / NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pelayanan administrasi Kependudukan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuatkan pembagian witayah keria UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara; b. bahwa dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepentingan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara lebih efisien dan efektif melalui UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kecamatan sebagai unsur penunjang operasionaf di lapangan; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara tentang Pelayanan Admrinistrasi Kependudukan dan Penatatan Sipil di UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3479; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 4844, 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi renggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 1124,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4674: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 566); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a$7): 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 20118 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 teniang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan secara Nasional; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II WILAYAH KERJA UIPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA UTARA, BAB III TUGAS - TUGAS UPTD KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN STPIL KABUPATEN KOLAKA UTARA, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2010.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .