PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,012 detik

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Mengubah :
  1. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2000
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2000
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kudus Nomor 20 Tahun 1992
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2000
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

APBD

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2000
Sumber Pendapatan Desa

Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2000
Kerjasama antar Desa

Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2000
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan