PERBUP Kab. Muna No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna
PERBUP Kab. Muna No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha
PERBUP Kab. Muna No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERBUP Kab. Muna No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERBUP Kab. Muna No. 38 Tahun 2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERBUP Kab. Muna No. 11 Tahun 2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERBUP Kab. Muna No. 34 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
PERBUP Kab. Muna No. 33 Tahun 2011 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
PERBUP Kab. Muna No. 32 Tahun 2011 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal
Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tarrah dan Bangunan;
Peraturan Bupati Muna Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Berbasis
Daring;
Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan;
Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentangTata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi
Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Muna (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PAJAK DAERAH,
BAB III RETRIBUSI DAERAH,
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN,
BAB V KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
a. Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan;
b. Peraturan Bupati Muna Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
c. Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
d. Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Muna Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel;
e. Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
f. Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
g. Peraturan Bupati Muna Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi;
h. Peraturan Bupati Muna Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
1. Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun
2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
J. Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
k. Peraturan Bupati Muna Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tarrah dan Bangunan;
m. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 5 Tahun
2014 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna;
n. Peraturan Bupati Muna Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah
Kabupaten Muna;
o. Peraturan Bupati Muna Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Berbasis
Daring;
p. Peraturan Bupati Muna Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telkomunikasi;
q. Peraturan Bupati Muna Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
176
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menetapkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 sesuai dengan lampiran Keputusan tersebut. Pemerintah Daerah perlu melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dengan melakukan beberapa perubahan berbagai kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Penajam Paser Utara No. 9 Tahun 2023; Perbup Penajam Paser Utara No. 36 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
1339 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Tahun 2024 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala
BPN No. 11 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Rencana Struktur Ruang Bab IV Rencana Pola Ruang Bab V Ketentuan Pemanfaatan Ruang Bab VI Peraturan Zonasi Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
70 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa makna Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan
bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka sebagai salah satu bentuk
tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah memberikan bantuan
terhadap Masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan; bahwa sebagai wujud pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah
menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023
tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa,
namun perlu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta
pembinaan masyarakat desa secara cepat dan tepat, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa, perlu
disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah
dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada
Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian Bantuan Keuangan, Pengelolaan, Penyaluran kepada Pemerintah Desa, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 dicabut.
53 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Paser Tahun 2024 - 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Paser Tahun 2024-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perka BKPM No. 9 Tahun 2012; Perda Kab. Paser No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu
ABSTRAK:
bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemillihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan; bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan reses; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 61 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman teknis pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Pasangkayu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penjadwalan, Administrasi dan Mekanisme; Tenaga Pendamping; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman SKPD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2024
PERBUP Kab. Kolaka No. 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor : 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa ditetapkannya Peraturan Bupati Kolaka Nomor
36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Kolaka Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian
saat ini dan adanya kenaikan APBD Kabupaten Kolaka
tahun 2024 dari kelompok sedang menjadi tinggi
terhadap Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kolaka, perlu ditinjau ulang Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kolaka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Kolaka Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembarem Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahein Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor IS Tahun 2017 tentang
Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembeiran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Teihun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun
2012 tentang Legislasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun
2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kolaka
(Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor
9), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Kolaka (Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 54).
Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut:
1. Pasal 3 diubah dan disempurnakan
2. Pasal 12 ayat (2) diubah dan disempurnakan
3. Pasal 13 diubah dan disempurnakan dengan ditambahkan ayat (4)
4. Pasal 16 diubah dan disempurnakan
5. Pasal 17 diubah dan disempurnakan
6. Pasal 19 Ayat (3) diubah dan disempurnakan
7. Pasal 26 diubah dan disempurnakan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 592
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun
2022 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak;
1. Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4
Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Tahapan SRA
BAB III Indikator SRA
BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SRA
BAB V Pendanaan
BAB VI Penghargaan
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
