Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 30 disempurnakan dan disesuaikan, serta penambahan, angka baru pada Ketentuan Pasal 1 yakni angka 38 dan angka 39 Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 3 dan satu Pasal barn yakni Pasal 8A

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

11 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2017

Tanggal Berlaku

11 Januari 2017

Sumber

BD.2017/No.-

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 535 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 12 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna tidak. ditetapkan nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal, rnaka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan; b. bahwa untuk memberikan kepastian ·: hukum daJam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. maka dipandang perlu ditetapkannya nilai Besaran Ketetapan Pajak Bumi t)an Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal di Kabupaten Muna;· c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupa.ti No.mar 05 tahun 2014 tentang Tata Cam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 l Nomor 38 Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3029); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).,. sehagairoaoa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4_ Undang-Undang Nomar Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4355.}; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nam.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20.14 Nam.or 244~ Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~rakhir dengan Undang- U ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ·· Perubahan Kedua atas U ndan g -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da e r ah (Lembaran Negara Republik Yadao~~ Tahun 2015 Nomnr 58 , Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679) ; 9. Pe raturan P emerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pe n y i taan D alam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 , " Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik. Indon esia Nam.or 4049) . ; 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke uangan Daerah ( Lembaran Nega r a Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Pe raturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe mberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12 . Pe rat uran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Me nt eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe ngelolaan Keuangan Daerah; 15 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 03. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 17. Peraturan Bupati Muna Nam.or 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 30 disempurnakan dan disesuaikan, serta penambahan, angka baru pada Ketentuan Pasal 1 yakni angka 38 dan angka 39 Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 3 dan satu Pasal barn yakni Pasal 8A

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT