TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMIISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak daerah di Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan; Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Pengajuan dan Penyelesaian Penguranagan Atau Penghapusan Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2005/No.23 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.7 Tahun 19996; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Restoran termasuk didalamnya mengatur tentang Nama, Objek dan Subjek Pajak, Label Makanan, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungut Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keinganan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembentulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding, Ketentuan Penyidik.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005.
Terdiri dari 40 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Timur, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pengadilan pajak;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Paiak dengan Surat Paksa;
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
1. Obyek dan Subyek Pajak;
2. Pendaftaran dan Pendataan;
3. Penyelenggaraan Reklame, Kewajiban dan Larangan;
4. Tata Cara Pemungutan Pajak;
5. Penagihan;
6. Pembukuan, Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian;
7. Keberatan dan Banding;
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
ABSTRAK:
Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan saat ini sudah tidak sesuai
dengan perkembangan perekonomian dan biaya operasional
serta untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah, maka
perlu merubah tarif retribusi pada Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir
dan/atau Pertokoan
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perda Paser No.12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Paser No.21 Tahun 2016.
Merubah tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang tentang
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan
Peratutan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
4 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 7 ayat (9) dan Ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi
Sulawesi Tenggara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
BAB Ill
TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2022
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf e PERDA No. 2 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan insentif fiskal dalam rangka melakukan upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, dan pemberian insentif fiskal dimaksud dilakukan melalui kebijakan penetapan PBB-P2 dengan nominal tertentu dan pemberian faktor pengurang luas dan presentase tertentu serta kemudahan pembayaran PBB-P2 secara angsuran dengan pemberian keringanan pokok dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diatur dengan peraturan gubernur.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2016; Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002; PERDA No. 16 Tahun 2011; serta PERDA No. 2 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang Penetapan, Pembayaran, dan Pelaporan PBB-P2.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERGUB No. 259 Tahun 2015, PERGUB No. 38 Tahun 2019, serta PERGUB No. 38 Tahun 2020
9 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Pajak Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memudahkan penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah, diperlukan suatu sistem online yang mampu meningkatkan akurasi data dengan cara merekam data transaksi wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.
Materi pokok: Sistem Informasi Secara Online, Penggunaan Perangkat Secara Online, Kewajiban dan Larangan, dan Pengawasan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2021
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Yang Pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Yang Pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan, perlu diterapkan teknologi digital dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Pajaknya Ditetapkan oleh Gubernur, perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang mengubah Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Pajaknya Ditetapkan oleh Gubernur, yaitu mengubah Pasal 1, ayat (1) Pasal 10, Pasal 11; menyisipkan 2 pasal diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yakni Pasal 11 A dan Pasal 11 B
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Pajaknya Ditetapkan oleh Gubernur
9 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa kewenangan pemungutan Pajak Hiburan telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka
“Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hiburan perlu diatur
dalam Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah
tiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
Dalam Peraturan ini berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 34 (tiga puluh empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Objek Dan Subjek Pajak; Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; Ketentuan Perizinan; Penyelenggaraan Usaha Hiburan Yang Merupakan Fasilitas Hotel; Kewajiban Dan Larangan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Media Pembayaran Dan Perforasi; Sistem Pemungutan Pajak; Yata Cara Perhitungan Pajak Dan Uang Jaminan; Tata Cara Penyetoran Pajak; Tata Cara Pelaporan; Penetapan Pajak; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Pengawasan Dan Penertiban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2010/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor I Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4), dipandang perlu ada petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Umum
Bab IV Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanpa Rawat Inap
Bab V Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dengan Rawat Inap
Bab VI Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
Bab VII Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
Bab VIII Pelayanan Kesehatan di Labkesda
Bab IX Biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda
Bab X Penyetoran Retribusi
Bab XI Keringanan dan Pembebasan Biaya
Bab XII Pemanfaatan Pendapatan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2010.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
