Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.145 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 22 Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

22. PERBUP TAHUN 2014 NO.22 TENTANG SAPD HSU.pdf

Kebijakan Akuntansi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Sitematika; ketentuan Umum; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP 2014-22 TTG SISTEM...AH DAERAH KABUPA.pdf

kebijakan akuntansi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Nomor 22 Seri G

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: a. Sistem Akuntansi SKPD; b. Sistem Akuntansi PPKD; dan c. Bagan Akun Standar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah.pdf

sistem akuntansi pemerintah daerah

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa guna kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur sistem akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, sistem akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar, dan ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
184 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 21 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

21. PERBUP TAHUN 2014 NO....NTANSI PEMDA HSU.pdf

Kebijakan Akuntansi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kebijakaan Akuntansi; Pelaporan Keuangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 21 Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintah Jombang

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERATURAN BUPATI NO 21 TAHUN 2014.pdf

SISTEM AKUNTANSI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD No 21/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Jombang

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sis tern Akuntansi Pemerintahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012; Permendagri No 64 Tahun 2013; Perda Kab. Jombang No 15 Tahun 2006.
Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: a. Ruang lingkup sistem Akuntansi SKPD; b. Ruang lingkup sistem Akuntansi PPKD; dan c. Bagan Akun Standar (BAS).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 21 Tahun 2014

Kebijakan AKuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP 2014-21 TTG KEBIJA...INTAH DAERAH KAB.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Nomor 21 Seri G

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan AKuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah perlu disusun kebijakan akuntansi keuangan daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, maka perlu mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB III KETENTUAN PERALIHAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 21 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Akuntansi Keuangan Daerah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Diubah dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 2 Tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Download file:

Perbup Sleman No. 21 Tahu...euangan Daerah_1.pdf

Perbup Sleman No. 21 Tahu...euangan Daerah_2.pdf

Perbup Sleman No. 21 Tahu...euangan Daerah_3.pdf

Perbup Sleman No. 21 Tahu...euangan Daerah_4.pdf

Perbup Sleman No. 21 Tahu...euangan Daerah_5.pdf

Akuntansi-Keuangan-Daerah

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2014/NO.12.SERI.E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Akuntansi Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu disusun kebijakan akuntansi keuangan daerah serta sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah berbasis akrual; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum: Undang-UndangNomor 15Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Laporan Keuangan; Sisten Informasi Akuntansi Keuangan Daerah; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 2/Per.Bup/2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran: 101 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP-NO-20-TAHUN-2014-ocr.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014/NO.20, TBD No.20, LL KAB. SINTANG: 91 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2014.
91 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP Bone Bolango No. 2...TANSI PEMERINTAH.pdf

kebijakan akuntan pemerintah kabupaten bone bolango

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat (5) serta Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.32 Tahun 2014; Perda Kab Bone Bolango No.67 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Kebijakan Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
Terdiri dari 74 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Perbup Nomor 20 Tahun 2014.pdf

SISTEM AKUNTANSI PEM ERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014/NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan dan menetapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkaa tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouermencel, perlu adanya aturan tentang pengelolaan keuangan yang bersifat mengikat dalam pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagrmana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yalg Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Menirnbang Mengingat 1 BUPATI TORAJA UTARA, Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangal Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang 2OO8 tentang Pernbentrlkan Kabupaten Toraja Utara di Prowinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOa Nomor 101, Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 447 4l', 7. Undang-Undang Nomor 39 Ta}un 2OO8 tentang Kernenterian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal. r-rn 2OO8 Nornor 166, tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia. Nornor 49161; 8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2oll tentang pernbentukan Peraturan Perundalg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 9. Undarrg-Undang Nornor 23 Tal.un 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repr.blik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nornor 244' 2 Tarnbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentalg Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peratlrran Pemerintaan Nornor 8 TaI.un 2006 tentarrg Laporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pernerinta} (Lernbaral Negara Republik Indonesia Tatlrn 2006 Nornor 25, Tarnbal. an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tal"un 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pernerintal" an Daeral" Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dal Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahal Daeral" Kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 19, Tarnbahal Indonesia Nornor a693\; 17. Peraturan Pernerintah tentang Pernbagiart Lernbaran Negara RePublik Nornor IJrrsan 3a Tal.un 2OO7 Pernerintahan 3 Antara Pernerintah, Pernerintahal Daerah Provinsi dan Pernerintal- an Daeratr Kabupaten/ Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal.t.n 2OO7 Nornor 82, Tarnbal. am Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 47371; 18. Peratr-rran Pernerintal. Nornor 7I Tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi Pernerintah (L,ernbaran Negara Repr:blik Indonesia Taht n 2010 Nornor 123, Tarnbal- an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 20. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosialdan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja' Utara Nornor 8 Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Ta'ta Kerja Dinas-Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Toraja lJtara Tahun 2O1O Nornor 8); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah 4 Menetapkan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL. BAEI I KSTENTUAN UMUM Pasa,l 1 Dalarn Peraturan Br.rpati ini yang dirnaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalcsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahal Daerah. 4. Bupati adalah BupaLi Toraja Utara. 5. Keualgan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam ralgka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifrkasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laPoran. 8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangar Standar Akuntansi Pemerintahan bagi 5 komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penlrusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan da-lam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 9. Standar Akuntansi Pernerintahan yang selanjutnya disingka-t SAP a.dalatr prinsip-prinsip aktmtansi yang diterapkan dalarn rnen) rstur dan rnenyajikan laporan kerlangan pernerintal. . 10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang rnengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuita-s dalarn pelaporan frnansial berbasis akrual, serta rnengal<ui pendapatan, belanja. dan pernbiayaan dalarn pelaporan pelaksarraan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalarn APBD. 11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. l2.Kebijakan Akuntansi adalal.prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifrk yang dipili}. oleh suatu entitas pelaporan dalarn pen5rr-rsrlnan dan penya.jian laporan ket angan. l3.Kebijakan Akuntansi Pernerintah Daeral. adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensikonvensi, a.tLlran-a.turan dan praktik-praktik spesil-k yang dipilih oleh pernerintal. daeral. sebagai pedornan dalam rnenJmstrn dan rnenyajikan laporan keuangan pernerintal. daerah untuk mernemrl. i kebtrtuhan pengguna laporan keuangan dalarn rangka rneningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap arrggaran, antar periode rnaup\ln antar entitas' l4.Sistern Akuntansi Pernerintah Daera}. yang selanjutnya dising!<a't SAPD a-da-lah rangkaian sisternatik dari prosedur, penyelenggara' peralatan dan elernen lain r:ntuk rnewujudkan fungsi akuntansi sej ak analisis transaksi sarnpai dengan pelaporan kerlangan di lingkungan orgarrisasi pernerintal. an daeratr' 6 l5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalal. rencana kerlangan tal.unan Pernerintahan Daera}. yang dibahas dan disetujui bersarna oletr Pernerintal. Daera}. dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perattrran Daeral. - 16.Elasis Akrlral adalatr basis akuntansi yang rrrengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa. itu terjadi, tanpa rnernperhatikan saat kas atau setara kas diterirna atam dibayar. l7.Basis Kas adalal. basis akuntansi yang rnengakui pengarutr transal<si dan peristiwza. lainnya padasa-at kas atau setara kas diterirna atau dibayar. l8.Basis Kas Mentju Akrual adalah basis akuntansi yang rrrengakui pendapatan, belanja dan pernbiayazrn berbasis kas serta rnengaklri aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. l9.Pengal<uan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria penca.tatan suatr.t kej adian atam peristivza dalarn catatan al<trntansi sehingga akan rnenjadi bagran yang rnelengkapi unsur asset, kevra,jiban, ekLritas, pendapatan-LRA, belanj a, pernbiaya-an, pendapatan- LO dan beban, sebagirnana akan terrnuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 2O.Pengukuran a-dalah proses penetapan nilai uang untLrk rnengal<ui dan rnernasukkan setiap pos dalarn la.poran keuangan. 2l.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang rnenya-jikan secara lengkap inforrnasi yang dibutu}kan oleh pengguna. 22.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang rnerryaj ikan inforrnasi realisa-si pendapatan-LRA, belarta, transfer, surplus/defisit-LRA, pernbiaya-an, dan sisa- lebih/kurang pernbiayaan anggaran, yang rnasing-rnasing di perbandingkan dengan anggarannya dalarn satu periode. 23 -Lapora n Peruba} an Saldo Anegararr l,ebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalal. laporan 7 yang rnenyajikan inforrnasi kenaikan dan penr-rrLrnan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 24.Neraca a.da-lal. laporan yang rnenyajikan inforrnasi posisi keuangan snatu entita.s pelaporan rnengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertenttt. 25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang rnenyaj ikan inforrnasi rnengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerrnin dalarn pendapatan-LO, beban dan surplus / defrsit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya. disandingkan dengan periode sebeltrrnnya. 26.Laporalr Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK a.dala}. laporan yang rnenyajikan inforrnasi rnengenai surnber, penggtrnaan, perubal.an kas dan setara kas selarna satr.r periode akuntansi, serta. saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 27.Laporan, Peruba1lan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE a-dalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi rnengenai peruba} an ekurita-s yang terdiri dari ekuitas anral, surplus / dehsit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 2S.Catatan atas Laporan Ker.rangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atan r analisis atas nilai suatu pos yang disajikan datarn LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalarn rangka pengungkap an yang rnerna-dai29.Satuan Kerja Perangkat Daeral. yang selanjutnya disingkat SKPD adalal. perangkat daeratr pa'da Pernerintal. Daeral. selaku pengguna a;rg€.araar / Perrgguna barang30. Pejabat Pengelola Keuangal Daerah yang selanjutnya disingka't PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang rnernpunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan APBD d.an bertindak seb^gai benda}.ara tlrntlrn daera.l.- 8 3l.Entita.s Akuntansi adalah unit pernerintal. an penggLrna anr.1.,garan/ pengguna barang yang wajib rnenyelenggarakan aklntansi dan rnenJnlsnn laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 32.Entita.s Pelaporan adala-l- unit pernerintal.an yang terdiri dari satu a-tau lebih entitas akuntansi atan r entitas pelaporan yang rnenurut ketentrlan peraturan Perundang-Undangan wajib rnenyarnpaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan. 33.Pendapatan-LRA adalah sernrla penerirnaan Rekening Kas IJrnurn Daeral. yang rnenarnbal. Saldo Anggaran Lebih dalarn periode tatun anggararr yang bersangkutan yang rnenjadi hak Pernerintatr Daerah dan tidak perlr.r dibayar kernbali oleh pernerintatr daeral. . 34.Pendapatan-LO adalah hak pernerintah daera}. yang diakui sebagai penarnbah ektrita.s dalarn periode tal. un €rnggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kernbali. 35.Belanja adalah sernua pengeluaran dari Rekening Kas lJrrrrrn Daera}. yang rnengurangi Saldo Anggaran Lebih dalarn periode tal.un anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh perrrbayarannya kernbali oleh pernerintah daerah. 36.Beban adalal. penunln€rrr rnanfaat ekonorni a.tam potensi ja.sa. dalarn periode pelaporarr yarrg rnenurunkan ekuitas, yang dapat bert pa pengeluaran atau. konsurnsi aset atam tirnbulnya kewajiban. 37. Pernbiayaan Daeral. adalah serrtlla perrerirnaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tal. rln anggaran yang bersangkutan rrraupLrn pada- ta}.un-tahun anggaran berikutnYa. 38. Aset adalal. surnber daya ekonorni yang dikuasai d.a.n/ a.ta-u dirniliki oleh Pernerintah Daeratr seb.gai akibat dari peristiwa lnasa lalu dan dari rnzrna rnanfaat ekonorni dan/atau social di rnasa depan dil. arapkan dapat diperoleh, baik oleh Pernerinta}. Daeral. rnaupun rna syarakat 9 serta dapat diukurr dalarn satnan uang, terrrrasuk surnber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk perryediaan jasa- bagt rnasyarakat urnllrrl dan surnber-surnber daya yan1o dipelihara karena alasan sej aral. dan budaya. 39. Kerwaj iban adala}. utang yang tirnbrrl dari peristirrra. rrlasa lah.r yang penyelesaiannya rnengakibatkan aliran kehrar sr.rrnber daya ekonorni Pernerintah Daeral. . 4O.Ekuita-s adalah kekayaan bersill Pernerintatr Daera}. ya.ng rnenrpakan selisih antara aset dan kewaj iban Pernerintal- Daeral.. 4l.Koreksi adalal. tindakan pernbetr:lan secetra akuntansi a.gar akun/pos yang tersaji dalarn laporan keuangan entitas rnenjadi sesuai dengan yang seharlsnya. 42.Penyesuaian adalal. transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk rnengal<ui pos-pos seperti persediaan, piutang, r.rtang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belurn dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berj alan. 43.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalal. daftar kodefrkasi dan klasifikasi terkait transaksi kerlangan yang disusun secara sisternatis sebagai pedornan dalarn pelaksanaan angg€rran dan pelaporan ketrangan Pernerintal. Daera}. . BAB II TUJUAN Pasal 2 Peratlrran Etupa.ti ini rnerr.rpakan Perrrerintah Daeral- dalarn rangka berbasis akrual. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 pedornan bagi penerapzrn SAP Rrlang lingkup Peraturan Elupati ini rneliputi: a. Sistern al<untansi Pernerintal. Daeral. ; b. SAPD; dan c. BAS. t0 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 (1) Kebijakan akurntansi Pernerintal. Daeral. sebagairnana dirnaksud dalarn Pasa-l 3 huruf a terdiri ata.s: a. kebij akan a-kuntarrsi pelaporan keuangan; dan b. kebij akan al<untansi akr-n. (2) Kebij akan al<untansi pelaporan keuangan setragairnana dirnaksrld pada ayat (l) tmruf a rnernr.lat penjelasan a-tas rlnsrlr-tlrlstar laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalarn penya.jian pelaporan keuangan. (3) Kebij akan akuntansi akun sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnengatur defrnisi, pengakr.an, pengukuran, penilaian dan/ata-u pengungkapan transaksi a-tau peristirx,a sesuai dengan PSAP atas: a. pernilihan rnetode akuntansi atas kebij aJ<an akuntansi dalarn SAP; dan b. pengaturan yang lebil. rinci atas kebijakan al<untansi dalarn SAP. (4) Kebij akan akuntansi Pernerintah Daeratr sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akrrntansi dan entitas pelaporan Pernerintall Daeral- - (5) Ketentuan rnengenai Kebijakal Akuntansi Pernerintah Daera}. sebagairnana dirnaksr.d pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Elupati. (6) Panduan pen5rusunan kebijakan alcuntansi Pernerintal. Daera}. sebagairnana dirnaksud pada aya.t (1) tercanturn dalarn Larnpiran I yang merupakan tragian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati rn1 1t BAB V SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 (l) SAPD sebagairnana- dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf b rnernuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalarn rnelakukan identifrkasi transaksi, pencatatan pada jr:rnal, posting kedalarn buku besar, pen5rlrsunurn neraca sa-ldo serta. penya.jian laporan ker.rangan. (2) Penya.j ian laporan keuangan ebagairnana dirnaksr.rd pada aya.t (1) terdiri atas: a.. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan artrs kas; f. laporan perubal" an ekuitas; dan g. catata-rr a-tas laporan keuangarl. Pasal 6 (l) SAPD 5gfoagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a. sisterrr akrra-rtansi PPKD; dan b. sistern akuntansi SKPD. (2) Sistern akuntansi PPKD sgfragairnana dirnaksud pada ayat (1) hr-rrrf a rnencakLrp teknik pencatatan, pengal<uan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pernbiayaan, aset, kewaj iban, ekuita.s, penyesuaian dan koreksi, perrJ.ustrnan laporan keuangan PPKD serta pen5rusunan laporan kerlangan konsolidasian Pernerintal. Daeral.. (3) Sistern alruntansi SKPD sebagairnana dirnaksrld pada ayat (l) trr:ruf b rnencakup teknik pencatatan, pengal<uan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,belanja, aset, kewajiban, ekuitas, perryesuaian dan koreksi, serta penJrusun€rn laporan keuangan SKPD. (4) Ketentuan mengenai SAPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatrrr dengan Peraturan Elupati. (5) Panduan pen5rusunan SAPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Larnpiran II yang rnerupakan $agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Br.pati ini. BAB VI BAGAN AKUN STANDAR Pasal 7 (l) BAS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf c rnerlrpakan pedornan ba.gi Pernerintah Daera}. dalarn t2 rnelal<ukan kodefrkasi aJ<un yang rnenggarnbarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. (2) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) digunakan dalarn pencatatan transaksi pada- buku jr.rrnal, pengklasif-kasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penya.j ian pada laporan keuangan. (3) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dirinci seb.gai berikut: a.level 1 (satu) rnenunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) rnenrmjukkan kode kelornpok; c. level 3 (tiga) rnenunjukkan kode jenis; d. level 4 (ernpat) rnenunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) rnenunjukkan kode rincian obyek. (4) Kode akun sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. akun I (satu) rnenunjukkan a.set; b. akun 2 (dua) rnenunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) rnenurrjukkan ekuitas; d. akun 4 (ernpat) rnemrnjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) rnerrLlnjukkan belanja; f. akun 6 (enarn) rnenlrnjukkan transfer; g. akun 7 (tujuh) rnenunjukkan pernbiayaan; h. al<un 8 (delapan) rnenunjukkan pendapatan-LO; dan i. akun 9 (sernbilan) rnenunjukkan beban. (5) BAS sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tercanturn dalarn Larnpiran III dan merupakan lagian yang tidak terpisa1- kan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII KE*TENTUAN LAIN-I,AIN Pasal 8 (1) Pencatatan transal<si pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokurnen anggaran. (2) Dalarn hal kodefrkasi akun dokurnen anggar€rn belurn sesuai dengan BAS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (5), Pernerintatr Daeral. dapat rnelakukan konversi dalarn penyajian LRA. (3) Forrnat konversi penyajian LRA ssforagairnana yang dirnaksud pada ayat l2l tercanturn dalarn Larnpiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 13 t Pasal 9 Pernerintal. Daeral. rnenyajikan kernbali LRA, Neraca dan LAK ta.hun sebelurnnya pada tatrrrn pertarna penerapan SAP berbasis akmal. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Pada sa.at Peraturan Elupati ini rnulai berlal<u: a. Peratlrran Bupati yang rnengatur kebijakan akuntansi Pernerintal.. Daeral- sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (5); dan b. Peraturan Bupati yang rnengatLrr SAPD sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat l4li ditetapkan paling larnbat tanggal 31 Mei 2014. (2) Penerapan SAP berbasis al<rual pada Pemerintah Daeral. palirrg larnbat rnulai tal.un anggaran 2015. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Brrpati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetal-uinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatafrnya dalarn Berita Daeral. Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT