Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.035 peraturan dalam 0,063 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 42 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Subang No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang

Download file:

PERBUP 42 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Cilegon No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Download file:

Perwal No 42.pdf

pengelolaan - dana - kapasitasi - jaminan - kesehatan - nasional

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD.2019/No.42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

ABSTRAK:

Bahwa Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah ditetapkan dalam peraturan wali kota cilegon 32 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelola dana kapasitas jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 101 Th 2012; Perpres Ri no 12 Th 2013 yang telah diubah Perpres No 26 Th 2016; Perpres RI No 32 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permenkes No 71 Th 2013 yang telah diubah Permenkes No 99 Th 2015; Permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 21 Th 2016; Permenkes No 59 Th 2014 yang telah diubah Permenkes No 12 Th 2016; Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial Kesehatan No 2 Th 2015; Kepmenkes RI No 89/ Menkes / SK /II / 2013; Surat Edaran Mentri Dalam Negri Ri No : 900 / 2280 / SJ; Perwal Kota Cilegon No 32 Th 2016.
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 42 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Malinau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Malinau No. 3 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Download file:

Nomor 42 tentang Pengelol... Desa Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2017

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konsel No.42 Tahun 2017.pdf

TATA CARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan Pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati; b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang cara pertanggung jawaban, belanja tidak terduga.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahlun 2Ol4 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589|; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 56);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM BAB III PENGANGGARAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2019

STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perwal 42 SBU SBK 2019.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 42/G

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis prestasi kerja secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan auditabel di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya standar biaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.
1. UU Nomor 28 Tahun 1999; 2. UU Nomor 17 Tahun 2003; 3. UU Nomor 1 Tahun 2004; 4. UU Nomor 15 Tahun 2004; 5. UU Nomor 33 Tahun 2004; 6. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; 7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 8. PP Nomor 8 Tahun 2006; 9. PP Nomor 12 Tahun 2019; 10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011; 12. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- SBU Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini; - SBK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
48 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 42 Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Sekadau No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

Download file:

PERBUP NO 42 TAHUN 2018 ocr.pdf

rencana kerja

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/NO.42, TBD NO.42, LL KAB.SEKADAU: 44 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya dalam penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Uu No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.56 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, Perda No.2 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Pendekatan dan Dasar Penysunan RKA; Standar Biaya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Perbup No.31 Tahun 2017
12 halaman dan 32 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2022

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup Mahulu 42-2022 ttg...un Anggaran 2023.pdf

dana kampung - PENGALOKASIAN - ALOKASI - PEMBAGIAN - TATA CARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.42, BD No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur Ketentuan Umum; Asas Pengelolaan Alokasi Dana Kampung; Pengalokasian Alokasi Dana Kampung; Penetapan Rincian ADK; Penyaluran ADK; Penggunaan ADK; Pelaporan ADK; Penundaan Penyaluran ADK; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
24 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

Download file:

PERBUP NO 42 TH 2019.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.7/20 19 Hal Peringatan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)Tanggal 28 Juni 2019 perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor91 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubah an Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019, DENGAN MENGUBAH lampiran I Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Peraturan Bupati Pasaman Barat Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 (Dalam Rp.) NO NAMA NAGARI AlOKASI DASAR DANA NAGARI AlOKASI BERDASAR DANAPllWANA TOTAL PERSIAPAN 1. AIABANGIH 1.487.606.416,00 225.000.000,00 1.554.276.561,00 - 3.266.882.977,00 2. UJUNGGADING 1.487.606.416,00 1.800.000.000,00 2.127.282.579,00 290.111.000,00 5.704.999.995,00 3. lINGKUANGAUA 1.487.606.416,00 1.575.000.000,00 995.325.094,00 - 4.057.931.510,00 4. AUA KUNIANG 1.487.606.416,00 900.000.000,00 856.813.332,00 - 3.244.419.748,00 5. AIAGADANG 1.487.606.416,00 450.000.000,00 603.165.812,00 - 2.540.772.228,00 6. KAJAI 1.487.606.416,00 450.000.000,00 897.172.264,00 78.140.000,00 2.912.918.680,00 7. TAlU 1.487.606.416,00 450.000.000,00 915.557.753,00 - 2.853.164.169,00 8. SINURUIK 1.487.606.416,00 225.000.000,00 954.171. 781,00 - 2.666.778.197,00 9. KINALI 1.487.606.416,00 3.375.000.000,00 2.246.252.813,00 - 7.108.859.229,00 10. KATIAGAN 1.487.606.416,00 - 978.622.421,00 - 2.466.228.837,00 11. MUAROKIAWAI 1.487.606.416,00 450.000.000,00 759.782.451,00 75.000.000,00 2.772.388.867,00 12. RABIJONGGOR 1.487.606.416,00 675.000.000,00 1.374.981.864,00 - 3.537.588.280,00 13. BATAHAN 1.487.606.416,00 900.000.000,00 1.488.231.672,00 - 3.875.838.088,00 14. DESABARU 1.487.606.416,00 225.000.000,00 648.592.360,00 - 2.361.198.776,00 15. PARIT 1.487.606.416,00 1.125.000.000,00 1.770.631.297,00 150.111.000,00 4.533.348.713,00 16. SUNGAIAUA 1.487.606.416,00 1.350.000.000,00 2.224.527.668,00 - 5.062.134.084,00 17. KOTOBARU 1.487.606.416,00 1.575.000.000,00 845.547.460,00 - 3.908.153.876,00 18. KAPA 1.487.606.416,00 - 770.234.628,00 - 2.257.841.044,00 19. SASAK 1.487.606.416,00 675.000.000,00 1.091.378.686,00 101. 750.000,00 3.355.735.102,00 JUMLAH 28.264.521.904,00 16.425.000.000,00 23.102.548.496,00 695.112.000,00 68.487.182.400,00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019
4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Bekasi

Abstrak

APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Bekasi No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Bekasi

Mengubah

PERWALI Kota Bekasi No. 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Bekasi

Download file:

PERWAL 42 2021.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 42 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019

Download file:

Perwako Sawahlunto No 42 Th 2019.pdf

Pemerintah Daerah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto berjalan secara tertib dan efektif serta memberikan dampak positif bagi Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota sawahlunto Nomor 65 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.