Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2017

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM BAB III PENGANGGARAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

29 September 2017

Tanggal Pengundangan

29 September 2017

Tanggal Berlaku

29 September 2017

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 42

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 410 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.42 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan Pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati; b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang cara pertanggung jawaban, belanja tidak terduga. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahlun 2Ol4 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589\|; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 56); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM BAB III PENGANGGARAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2017

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT