PEDOMAN - PEMBERIAN - PERMAKANAN - BAGI - FAKIR - MISKIN - DAN - ATAU - TERLANTAR - DI - KABUPATEN - BEKASI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2018/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin Dan/Atau Terlantar Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kab. Bekasi, agar memperoleh kehidupan yang layak Dan agar dalam pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kab. Bekasi yang telah dianggarkan dalam APBD Kab. Bekasi dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah maka perlu Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kab.n Bekasi yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun I 950; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permensos No. 8 Tahun 2012; Perda Prov Jabar No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Pelaksanaan Pemberian Permakanan, Penatausahaan Pemberian Permakanan, Mekanisme Pencairan, Tugas Dan Tanggungjawab, Pertanggungjawaban, Pembiayaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kepulauan Anambas No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 509)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 609
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa perjalanan dinas merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan pembiayaan, dan pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara selektif, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta untuk menjamin kepastian hukum sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai pedoman perjalanan dinas, yang terdiri dari prinsip, klasifikasi perjalanan dinas, persetujuan dan/atau perintah, kedudukan perintah perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas, prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan pengendalian internal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 509)
peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai standar satuan harga, peraturan mengenai perhitungan besaran biaya perjalanan dinas
36 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun merupakan penghargaan yang diberikan atas jasa dan pengabdiannya kepada Negara dan Pemerintah; bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, menyebutkan bahwa penghargaan dalam bentuk lain dapat pula diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat dimana Pegawai Negeri Sipil mengabdi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pemberian Penghargaan
Bab IV Pembiayaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bengkalis No. 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serta tertibnya administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan.
asar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018;
Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 69) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2023 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah
untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta usulan
kegiatan lain, perlu adanya perubahan Analisa Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisa Standar Belanja.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes
Nomor 68 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua terhadap Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes untuk tahun anggaran 2023, mengubah sejumlah ketentuan yang telah direvisi sebelumnya. Perubahan tersebut terutama mengenai lampiran yang diubah untuk disesuaikan dengan isi Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2018
pedoman - penyelenggaraan - perlindungan - masyarakat - di - kabupetan - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2018/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dan untuk memelihara keamanan maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017; Permendagri No. 42 Tahun 2017; Perda Kab. 12 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 33 Tahun 2017; Perbub Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatr Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan, Pengorganisasian, Struktur Oganisasi, Tugas Hak Da Kewajiban, Pemberdayaan, Pembinaan, Pakaian Seragam, Monitoring Dan Evaluasi, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
19 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 38 Tahun 2021
PERWALI Kota Depok No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Depok No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2022, sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022, diperlukan adanya Pedoman Standar Biaya Umum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Fungsi Standar Biaya Umum, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ayat (6) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja Digunakan untuk menyusun rencana kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Barat diubah yaitu Pasal 11 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Barat
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalaro penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa cliperlukan penyela.rasan kebijakan perobangunan antara
Pemerintab Desa dengan Pemerintab Daerah dan Kebija.kan
prioritas penggunaan Dana Desa untuk roendukung
keberhaailan pernbangunan sesuai dengan potensi dan konclisi
Desa; bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Desa serta tertib administ.rasi
pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jepara, maka perlu
disusun pedoman: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, roaka perlu menetapkan Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Passi 18 aya.t (6) Undang-Undan_g Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2023; Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedornan penyusunan APBDesa, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa; dan e. hal-hal khusus lainnya. Uraian pedoman penyusunan APBDesa dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
66 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan untuk mendapatkan kualitas penyelenggaraan serta pemeringkat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan, perlu adanya penyesuaian pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyeleggara Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan penilaian dari Pemerintah Pusat dan/atau Instansi Lainnya sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
88 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
