Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, Menimbang : a ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 | tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di | Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 33 Tahun 2019.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. 2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 3. ...

... untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar insitusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Kelitbangan lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Tana ...

... Tidung. 4, Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemamfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 33 Tahun 2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. MENGESAHKAN : uai dengan Aslinya “Pp AN HUKUM Kh ...

Hal. 9, File: Perbup Nomor 33 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Nomor 33 Tahun 2019.pdf

sistem inovasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2019/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

ABSTRAK:

Untuk menciptakan kondisi masyarakat dan Pemerintah yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah.
Dasar Hukum : UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Kebijakan Penguatan SIDA; Bab IV Unsur SIDA; Bab V; Pengembangan SIDA; Bab VI Tim Koordinasi Penguatan SIDA; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII Pendanaan; Bab X Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung; . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung; . ...

... Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tana Tidung; 7.Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tana ...

... Tidung; 8. ...

Hal. 3, File: PB KTT 75-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 31 DeSember 2020 BUPATI TAMA TIDUNG, H. ...

... UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 31 Desember °2020 SEKRETARIS, DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, AD ERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 75 AID ...

Hal. 15, File: PB KTT 75-2020.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PB KTT 75-2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Download file:

PB KTT 75-2020.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 75

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI TATA KERJA BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 1 Tahun 2015

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 1 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3): Peraturan Daerah Kabupaten Tana T.dunz Nomor ...

... 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarya Daerah nabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014: Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 Nomor !! ...

... , Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Numor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Perdapatan dan Belania Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014 : Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2914 ...

Hal. 3, File: Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

... In mn aa NA mar na - “5 - - Tung Nomer oo ah "3 Ul 2ILS tentang Penasaran Perutanan Anggaran Pensararan dan Belana Disran Kabupaten Tana Tidung Tanun Anggaran 2114 Berra Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 ...

... Nomor IT i: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANA TIDUNG n -— - Da BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ...

Hal. 4, File: Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

... PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, 7 Pi Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peine Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undaine ii. ...

... Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Tim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Non 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nur 4750), 2. ...

Hal. 1, File: Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

Download file:

Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN – PELAKSANAAN TA 2014

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014.
UU No. 34 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2010; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perdakab Tana Tidung No. 3 Tahun 2008; Perdakab Tana Tidung No. 1 Tahun 2014; Perdakab Tana Tidung No. 3 Tahun 2014; Perbupkab Tana Tidung No. 1 Tahun 2014; Perbupkab Tana Tidung No. 17 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan; Pasal 2: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tentang Laporan Realisasi Anggaran; Pasal 3: Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; Pasal 4: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tentang Neraca; Pasal 5: Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tentang Laporan Arus Kas; Pasal 6: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum huruf d catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan; Pasal 7: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; Pasal 8: Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pasal 9: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 64 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung; Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten ...

... Tana Tidung; Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; Bupati adalah Bupati Tana Tidung; ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung ...

Hal. 3, File: PB KTT 64-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal Desember 2020 BUPATY TANA TIDUNG, H. ...

... UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 31 DEsember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, AERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR_ 64 ...

Hal. 20, File: PB KTT 64-2020.pdf

... KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) (3) (1) Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) ...

... Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana ...

... Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

Hal. 4, File: PB KTT 64-2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung

Download file:

PB KTT 64-2020.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BAB V TIM TEKNIS PTSP DAN JABATAN FUNGSIONAL BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII TATA KERJA BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,Transmiograsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng pada tanggal 04 Ja le ar1 2021 BUPATI TANA TIDUNG, H. ...

... UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 04 Januari 2021 SEKRETARIS NAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, IL RAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 1 ITA D ...

Hal. 4, File: PB KTT 01-2020.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 3 Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. . ...

... Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang 5 selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. . ...

Hal. 3, File: PB KTT 01-2020.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. . Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya 3 4 disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. . ...

... Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang 5 selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. . ...

Hal. 13, File: PB KTT 01-2020.pdf

Download file:

PB KTT 01-2020.pdf

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengatur pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial: Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021 Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021
BAB I KETENTUAN BAB II PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Kehadiran Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Salinan sesyai dengan aslinya Ditetapkan di Tideng Pale HUKUM KEPALA BAGIAN pada tanggal 13 Agustus 2021 a BUPATI TANA TIDUNG, “| ao hier iat. $.A.MH Penata WK.I/Uld IBRAHIM ALI NIF. 198109122010011005 ...

... Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 13 Agustus 2021 SEKRETAR RAH KABUPATEN TANA TIDUNG, IS DA N RAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 29 ERITA DA ...

Hal. 11, File: PB KTT 29-2021.pdf

... Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun ...

... 2021 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG SISTEM KEHADIRAN APARATUR- SIPIL NEGARA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. ...

Hal. 2, File: PB KTT 29-2021.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR: 29 TAHUN 2021 TENTANG | SISTEM KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS TEKNOLOGI Menimbang Mengingat . ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | BUPATI TANA TIDUNG, | . bahwa dalam rangka mewujudkan Profesiohalitas, a. ...

... Indonesia Tahun 1945; tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100); 2. . ...

Hal. 1, File: PB KTT 29-2021.pdf

Download file:

PB KTT 29-2021.pdf

SISTEM KEHADIRAN-APARATUR SIPIL NEGARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2021/Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kehadiran Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan Profesiohalitas, Disiplin serta membangun sistem prestasi kerja dan pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara yang adil, terukur, transparan dan akuntabel maka perlu mengatur sistem kehadiran Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERANGKAT ABSENSI ONLINE BAB III PENGELOLAAN BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Mengingat : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 53 BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET BUPATI TANA TIDUNG, ...

... Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet: n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana ...

... Tidung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 1), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 8 Tahun 2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... ME NGESAHKAN su dengan Aslinya ide IAN HUI SE ataf Arif Pratomo 3800305 200904 1 001 Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 15 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, H.M. ...

... YUSUF BADRUN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 8 ...

Hal. 14, File: Perbup Nomor 8 Tahun 2019.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tana Tidung. 4. ...

... Pejabat adalah pejabat pada lingkungan pemerintahan kabupaten Tana Tidung yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengurusi bidang-bidang tertentu dari Izin Pengelolaan Sarang Burung ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 8 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Nomor 8 Tahun 2019.pdf

izin usaha

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2019/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketntuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Bab III Objek dan Subjek Izin; Bab IV Perizinan; Bab V Hak dan Kewajiban; Bab VI Pengawasan dan Penertiban Sarang Burung Walet; Bab VII : Sanksi; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH Menimbang Mengingat BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, a. bahwa dalam rangka pengembangan angkutan pelayaran rakyat dan mendukung pelaksanaan angkutan pelayaran rakyat, perlu adanya penugasan kepada Pelaksana ...

... Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Kapal Pelayaran Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sehingga diperlukan ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 29 Tahun 2019.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. 4. ...

... Kapal adalah kapal angkutan pelayaran rakyat yang terdaftar dan/atau beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Tana Tidung. 5. ...

Hal. 4, File: Perbup Nomor 29 Tahun 2019.pdf

... Bagian Ketiga Penetapan lokasi dan Trayek Paragraf 1 Penetapan lokasi Pasal 5 1) Menetapkan lokasi kegiatan usaha angkutan pelayaran rakyat berada di Wilayah Perairan Kabupaten Tana Tidung. 2) Pusat kegiatan ...

... Kegiatan pelayaran yang bersifat insidentil, yaitu: 1) Kemanusiaan Kegiatan pelayaran sebagai bantuan dalam misi penyelamatan keselamatan di perairan dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung dan atau perairan ...

... yang lebih jauh sesuai petunjuk dan ijin pejabat berwenang. 2) Kepentingan dinas Kegiatan pelayaran yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan Dinas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan memperhatikan ...

Hal. 6, File: Perbup Nomor 29 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Nomor 29 Tahun 2019.pdf

angkutan pelayaran

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2019/No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH

ABSTRAK:

Dalam rangka pengembangan angkutan pekayaran rakyat dsn mendukung pelaksanaan angkutan pelayaran rakyat, perlu adanya penugasan kepada Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayarab Rakyat yang bergerak di bidang angkutan pelayaran yang dinilai mampu untuk menyelenggarakan kewajiban pelayaran publik kepada masyarakat. Dan Perjanjian Hibah antara Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Kapal Pelayaran Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik kapal angkutan pelayaran rakyat milik pemerintah.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan; PP Nomor 51 Tahun 202 tentang Perkapalan; PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Angkutan dan Perairan; Permen Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY.66/1/2-02 tentang Persyaratan Keselamatan bagi Kapal Layar Motor berukuran sampai dengan GT 500; dan Peraturan Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK./103/2/8/DJPL tentang Petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang.
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyelenggaraan Operasional Kapal; Bab III Pembinaan dan Pengawasan; Bab IV Pembiayaan; dan Bab V Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... -4 Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGA SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELO DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA TO A. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tana Tor 3. ...

... Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Dewan pe Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja dan ditetapkan de Peraturan PNSD adalah Sipil yang kewajiban, Sipil Daerah euangan yang bersangkutan i selanjutnya ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati 09 2018.pdf

... -13BAB V PEMBIAYAAN Pasal 17 segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perafuran Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... A aorB c ru CODEMUS GI(ATA"E Diundangkan di Makale Pada tanggal A 6 fc@n,,,a-, 2o tO Plt.SE S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, SEMUEL E BURA BERITA D RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2Ot8 NOMOR : dg ...

Hal. 13, File: Peraturan Bupati 09 2018.pdf

... Menimbang BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR E TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI N DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN AS ...

... KABUPATEN TANA TORAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahi.rr Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri ...

... kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan b. bahwa berdasarkan hasil analisis beban dilakukan oleh Tim penyusun Analisis T\rnjangan Kinerja, maka pegawai Negeri pada Badan pengelola Keuangan dan Kabupaten Tana ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati 09 2018.pdf

Download file:

Peraturan Bupati 09 2018.pdf

PEMBAGIAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN ASPAL/BETON DENGAN DANADESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2018/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja

ABSTRAK:

a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai; b. bahwa dalam rangka memperjelas wewenang penyelenggaraan jalan dan status jalan yang ada di Kabupaten Luwu Utara serta dengan adanya perkembangan masyarakat dan tuntutan peningkatan perav masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, perlu mengatur pembagian pembiayaan Pembangunan Jalan Aspal/Beton pengaspalan/beton dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten LuwuUtara; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian pembiayaan pembangunan jalan aspal/beton dengan Dana Desa
1 . U ndangUndang No mor 13 Tah un 1999 t entang Pembentuk an Kab upaten Daerah Tingk at II Lu wu Utara (Le mbaran Neg ara R epublik Indo nesia Tahun 1999 No mor 47 , Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia No mor 3826); 1 . ' 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Urtdang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); - 2 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III STATUS JALAN BAB IV PENYELENGGARAJALAN BAB V PELAKSANAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
NOMOR 30 TAHUN 2018
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RETRIBUSI JASA USAHA

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 6 Tahun 2019 ...ibusi Jasa Usaha.pdf

... Menimbang Mengingat : BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG | NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA ...

... TIDUNG, a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), UridangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Peraturan ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 6 Tahun 2019 ...ibusi Jasa Usaha.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.MENGESAHKAN : uai dengan Aslinya N Ceresucsansoononeonasucsooonn ...

... AN HUKUM, Kh Diundangkan di Tideng Pale NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PRC KALIMANTAN UTARA: (26/6/2019) DVINSI 4 ...

Hal. 23, File: Perda Nomor 6 Tahun 2019 ...ibusi Jasa Usaha.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Tana Tidung No. 18 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

Download file:

Perda Nomor 6 Tahun 2019 ...ibusi Jasa Usaha.pdf

RETRIBUSI JASA USAHA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2019/NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VI TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB IX PEMERIKSAAN BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT