... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 17 September 2019. ...
... BUPATIMALINAU, YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal, 17 September 2019. SEKRETARIS DAERAH, ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 37. ...
... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9); 8. ...
... Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau ...
... Daerah adalah Kabupaten Malinau. 2. Pemerintahan......... ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATIMALINAU NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2021 KABUPATEN MALINAU DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. ...
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2021 Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Pasal 15 ayat (1), maka diamanatkan kepada Bupati untuk menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2021
... Primer Malinau Hulu 8; 124. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 9; 125. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 10; 126. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 11; 127. ruas jalan Lingkungan ...
... Primer Malinau Hulu 12; 128. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 13; 129. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 14; 130. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 15; 131. ruasjalan Lingkungan ...
... Primer Malinau Hulu 29; 144. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 30; 145. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Hulu 31; ...
... Primer Malinau Kota 17; 16 7. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 16; 166. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 15; 165. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 14; 164. ruas jalan Lingkungan ...
... Primer Malinau Kota 13; 163. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 12; 162. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Kota 11; 161. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 10; 160. ruas j alan Lingkungan ...
... Malinau Kota 5; 155. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kota 4; 154. ruas j alan Lingkungan Primer Malinau Kota 3; 153. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau Kota 2; 152. ruasjalan Lingkungan Primer Malinau ...
... Primer Malinau Kata 24; 176. mas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 25; 177. mas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 26; 178. mas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 27; 179. mas jalan Lingkungan Primer ...
... Malinau Kata 28; 180. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 29; 181. mas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 30; 182. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 31; 183. mas jalan Lingkungan Primer ...
... Malinau Kata 44; 196. mas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 45; 197. ruas jalan Lingkungan Primer Malinau Kata 46; ...
rencana - detail tata ruang - kawasan perkotaan - kabupaten malinau
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2041
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 35, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017; dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang bagian wilayah perencanaan, tujuan penataan BWP kawasan perkotaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, kelembagaan, hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang, serta ketentuan-ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
Peraturan ini terdiri dari 72 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPers, Pos, dan Periklanan
Hasil pencarian pada file:
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 16 April 2020. ...
... BUPATI MALINAU, ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 16 April 2020. SEKRETARIS DAERAH, ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 7. ...
... Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau ...
... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau ...
... (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3); 11. ...
... Peraturan Bupati Malinau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 55). ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALINAU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ...
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan;
untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat derah dan instansi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
Peraturan Bupati Malinau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III ORGANISASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAB IV PENGELOLAAN
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI PENDANAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 35 Tahun 2019
... Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau ...
... DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU. ...
... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. 2. Bupati adalah Bupati Malinau. 3. ...
... Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau Ditetapkan di Malinau pada tanggal 23 Agustus 2019. ...
... BUPATI MALINAU, ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 23 Agustus 2019. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 35. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 188 TAHUN 2014 TENTANG BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN ...
... SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam ...
... bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 tentang Belanja Hibah dan Belanja ...
PERBUP Kab. Malinau No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 34 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Malinau No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
erubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2018/NO.34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
Peraturan ini mengenai tentang belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan ini diubah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Malinau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 19 Tahun 2017
PERBUP Kab. Malinau No. 61.2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 - 2021
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2017/NO. 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 - 2021
ABSTRAK:
telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka pertu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Pererangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangikat Daerah Katrupaten Malinau Tahun 2016-2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021
Peraturan ini mengenai rencana strategis satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Malinau tahun 2016-2021. Peraturan ini mencakup kedudukan RENSTRA SKPD; sistematika. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja SKPD dalam menjalankan program-program pembangunan daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malinau secara keseluruhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
8 Halaman (7 halaman isi peraturan dan 1 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Malinau No. 60 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD 2017/NO 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan; Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; pemberian tambahan penghasilan diharapkan tidak menimbulkan beban baru terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah
Peraturan ini mengenai tambahan penghasilah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup ruang lingkup dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan; pengurangan tambahan penghasilan dan waktu kerja efektif; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
25 Halaman (10 halaman isi peraturan dan 15 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD 2017/NO.3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, diperlukan prosedur guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuloan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Peraturan ini mengenai berbagai hal terkait penyampaian informasi kepada masyarakat. Peraturan ini mencakup tujuan dan prinsip; hak dan kewajiban; prosedur permohonan informasi; klasifikasi informasi; dokumentasi dan penyimpanan; sanksi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 6 Tahun 2014
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau; untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, teratur, dan damai; penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kriteria kepadatan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologis serta resiko keselamatan polisi pamong praja; tugas perlindungan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga dengan demikian maka fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.
Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan; Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Dalam peraturan ini, biasanya diatur tentang kewenangan Satpol PP dalam penegakan hukum, pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah, serta koordinasi dengan instansi lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2020
... Ditetapkan di Malinau pada tanggal 3 Februari 2020 BUPATI MALINAU ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 3 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ttd ERNES SILVANUS BERITA ...
... DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 3. ...
... Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat Pelampauan pendapatan dari target ...
... tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. ...
... Pendapatan BLUD adalah hak RSUD Malinau yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 18. Belanja BLUD adalah kewajiban RSUD Malinau yang sebagai pengurang nilai kekayaan. ...
... BAB II SURPLUS KAS BLUD RSUD MALINAU Pasal 2 BLUD RSUD Malinau dapat menggunakan surplus kas anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan ...
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-SURPLUS KAS-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat Pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkanm sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Surplus;
sebagai pedoman agar pelaksanaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten MalinauNomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SURPLUS KAS BLUD RSUD MALINAU
BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS KAS BLUD RSUD MALINAU
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
