Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR O TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN2021TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ...
... miskin dan masyarakat lansia, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun2021 perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ...
... Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun2021tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok; : 1. ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun2021 ...
... Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun2021tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok; MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR ...
... gram; f. kartu ucapan; dan g. kemasan paket barang kebutuhan pokok. (4) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. beras 5 kg; b. minyak goreng 1 liter; c. biskuit 2 bungkus; d. susu ...
... Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ? ...
... SEKRETARIS D KABUPATEN Di di Liwa V pcb da tanggal BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMORQ ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian barang kebutuhan pokok serta mengurangi beban pengeluaran pegawai berpenghasilan rendah, masyarakat kurang mampu dan lanjut usia (lansia), Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok; dan bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap rincian jumlah paket kebutuhan pokok untuk keluarga miskin dan masyarakat lansia, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok.
Barang Kebutuhan Pokok yang diberikan dalam bentuk paket. Paket dibagi 2 jenis terdiri dari: paket kebutuhan pokok untuk keluarga kurang mampu dan pegawai berpenghasilan rendah; dan paket kebutuhan pokok untuk masyarakat lansia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 42 Tahun 2021
... 2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun2021tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun ...
... huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun2021tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran ...
... Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun ...
... Peraturan Daerah Kota Depok Nomor7Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ...
... 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor7Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8); ...
... Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun2021tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun2021Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3); 13. ...
... : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN2021TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2021. ...
... Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun2021tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Depok Tahun2021Nomor ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2022
... Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Nomor4438); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun2021tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 ...
... /2021tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Birna Nomor 41 tahun2021tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah DesaTahun Anggaran2022; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ...
... Undang-UndangNomor 6 Tahun2021tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2021Nomor245, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6735 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan PeIaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan ...
... Nomor7Tahun 2021tentang Penetapan Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2021 Nomor961); 18.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 ...
... Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5,Tambahan LembaranDaerah Kabupaten SimaNomor05); 20.Peraturan Daerah Kabupaten Sima Nomor 5 Tahun2021tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten ...
... Bima Tahun2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten BimaTahun 2021 Nomor46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SimaNomor104); 21.Peraturan Daerah Kabupaten Sima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bima
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan keuangan desa,perlu menetapkan perubahan peraturan Bupati Bima Nomor 41 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021,Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019,Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019,Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021,Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 tahun 2017,Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020,Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2020,dan Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2020
Materi Pokok :
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 4 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2021
... SALINAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 67 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN2021TENTANG PENJABARAN ...
... anggaran 2021, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun2021tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur ...
... Nomor 54 Tahun2021, perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun ...
... Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2021tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021Nomor 403 ...
... telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun2021tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun2021tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
... Jakarta Nomor 61001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun2021tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun2021tentang Penjabaran Anggaran ...
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62025
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan penyusunan rencana kegiatan untuk dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2021 pada menu bantuan operasional kesehatan provinsi dan bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta harus dilakukan penyesuaian alokasi anggaran yang semula dialokasikan 100% untuk upaya kesehatan masyarakat esensial menjadi 60% dan 40% untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) serta sebagai tindak lanjut pemetaan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2021, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021, perlu diubah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 std dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 std dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 std dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021
5 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 55 Tahun 2021
... JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 55 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN2021TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...
... Bupati Nomor 51 Tahun2021tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. ...
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 15. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun2021tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun2021Nomor 2 Seri A); ...
... Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun2021tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun2021Nomor 52); MEMUTUSKAN ...
... : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN2021TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi Dana Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, serta
pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/ atau
belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 5 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 ; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2021; 22. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur menegnai Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; memuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula
sebesar Rp.3.062.371.542.585,00 bertambah sebesar Rp.167.400.000,00
sehingga menjadi Rp.3.062.538.942.585,00 dengan rinciannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mengubah Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2021
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Magelang Tahun 2021 No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdampak pada pelaksanaan APB Desa;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan perubahan APB Desa lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai akibat terjadinya keadaan luar biasa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa akali terkahir dengan PP No 8 Tahun 2016; Permendes PDTT No 4 Tahun 2015; Permendagri No 20 tahun 2018; Perbup Magelang No 53 Tahun 2014; Perbup Magelang No 56 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Magelang No 9 tahun 2017; Perbup Magelang No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Magelang No 4 Tahun 2017; Perbup Magelang No 19 Tahun 2017; perbup Magelang No 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup magelang No 57 Tahun 2020; Perbup Magelang No 6 Tahun 2019; Perbup Magelang No 47 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Magelang No 47 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 47 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a)
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 42.B Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4), pasal 13 ayat (6), pasal 14 ayat (4) dan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2012, Peraraturan Daeran Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi, 4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 5. Tata Cara Pemungutan Retribusi, 6. Tata Cara Penagihan, 7. Tata Cara Pembayaran, 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, 9. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, 10. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 51 Tahun 2021
... BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 51 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN2021TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...
... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun2021tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945 : Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888), 7. ...
... Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun2021tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun2021Nomor 40), MEMUTUSKAN: PERATURAN ...
... BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN2021TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. ...
... Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, -4Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. ...
... Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 1 5esen»s7 2021 BE U, SRI JUNTAKSIH MAS 1 Tesewber 2021 DAERAH SEKRE 'GAZALI DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN2021NOMOR ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Bantuan Keuangan Inspektorat Wilayah Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2021 No. 976/6268/2681-III/ BPKAD dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2021; Perbup Berau No. 40 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Penjabaran Perbup No. 40 Tahun 2021 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2, Lampiran I, Lampiran II, dan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2011.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali diubah.
3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 7 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PERIZINAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
