Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,018 detik

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1988

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1988.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1993

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1993.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2018

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cooperation In The Field Of Defence)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pengesahan-persetujuan-antara-pemerintah-republik-indonesia-dan-pemerintah-kerajaan-thailand-tentang-kerja-sama-di-bidang-pertahanan

2018

Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2018/NO.76, TLN NO. 6206, LL SETKAB : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cooperation In The Field Of Defence)

ABSTRAK:

Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kerja sama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Sehingga, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000.
UU ini mengatur tentang : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
-
-

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1986

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1986.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Mengubah :

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2004.pdf

Abstrak

bank-indonesia

2004

Undang-undang (UU) NO. 3, LN 2004/ No.7, TLN. NO.4357, LL SETNEG : 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

ABSTRAK:

bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2) 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah 5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) 6. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah 7. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah 8. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, dan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) 9. KetentuanPasal40hurufbdiubah 10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah 11. Ayat (1) huruf c Pasal 47 dihapus, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), 12. Ketentuan Pasal 48 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (2) dan ayat (3), 13. Ketentuan Pasal 52 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2), 14. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, 15. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) diubah 16. Ketentuan Pasal 58 diubah, 17. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 58A 18. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), 19. Ketentuan Pasal 62 diubah 20. Ketentuan Pasal 77 diubah,

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004.
mengubah UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
36

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1975

Partai Politik dan Golongan Karya

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1975.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1995

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1958

Penempatan Tenaga Asing

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penempatan- Tenaga -Asing

1958

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1958 No. 8, LL SETNEG : 8 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penempatan Tenaga Asing

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja diIndonesia bagi warga Indonesia, perlu diadakan peraturan untukmengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia;
Pasal-pasal 28 ayat 1 dan 89 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:a.Orang asing, ialah tiap orang bukan warganegara Republik Indonesia;b.Pekerjaan, ialah1.Setiap pekerjaan yang dilakukan dibawah perintah orang laindengan menerima upah atau tidak; 2.Setiap pekerjaan yang dijalankan atas dasar borongan dalamsuatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaanitu sendiri maupun oleh orang yang membantu orang yangmenjalankan pekerjaan itu;c.Majikan, ialah tiap orang atau badan hukum, yang mempekerjakanorang lain, atau jika majikan berkedudukan di luar Indonesiawakilnya yang sah atau yang menurut kenyataan bertindak sebagaiwakilnya, yang berkedudukan di Indonesia.d.Menteri, ialah Menteri Perburuhan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 1958.
-
-
8

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Menetapkan :

PERPU No. 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1964.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1988.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1985.