Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024, menindaklanjuti Telaahan Staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kepada Bupati Berau perihal Pencegahan dan Penanggulangan Wabah/KLB diperlukan penggeseran anggaran dari Belanja Tak Terduga, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Pasal 69 ayat (1) keadaan darurat sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa serta Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Perbup Berau No. 75 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor:20/ PRT/ M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran
Dasar Hukum ini adalah UU NO 1 Tahun 1970; UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 28 Tahun 2002; UU NO 24 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2017; PP NO 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/ PRT/ M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/ PRT/ M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:27 PRT/ M/2018; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 16 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 14 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk sehubungan dengan perubahan terhadap tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati terkait Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dimana Ketentuan Pasal 3 diubah yakni menjadi Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah, meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi,
dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas, serta
penyesuaian nomor registrasi kendaraan perorangan dinas
dan kendaraan dinas jabatan; bahwa untuk menyesuaikan ketentuan terkait penggunaan
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotr Pejabat Pemerintah
Daerah maka perlu penyesuaian atas tanda nomor
kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
maka diperlukan penyesuaian atas nomor tanda
kendaraan dinas perorangan dinas dan kendaraan dinas
jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tanda Nomor
Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas
Jabatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 dan perubahan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Tahun 2024 No. 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyrakat untuk memperoleh pelayanan, serta memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Barito Selatan diperlukan Pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayaan Publik;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan Penyelenggaraan Mal Pelayan Publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
Ruang lingkup penyelenggaraan MPP, meliputi:
a. Penyelenggaraan;
b. Kedudukan;
c. susunan organisasi;
d. tugas dan fungsi;
e. tata kerja;
f. pengangkatan dan pemberhentian;
g. kepegawaian;
h. monitoring dan evaluasi; dan
i. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Ketentuan mengenai pedoman teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman pembentukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana
teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2024
PERBUP Kab. Muna No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Muna
PERBUP Kab. Muna No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha
PERBUP Kab. Muna No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERBUP Kab. Muna No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERBUP Kab. Muna No. 38 Tahun 2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERBUP Kab. Muna No. 11 Tahun 2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERBUP Kab. Muna No. 34 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
PERBUP Kab. Muna No. 33 Tahun 2011 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
PERBUP Kab. Muna No. 32 Tahun 2011 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal
Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tarrah dan Bangunan;
Peraturan Bupati Muna Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Berbasis
Daring;
Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan;
Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentangTata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi
Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Muna (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PAJAK DAERAH,
BAB III RETRIBUSI DAERAH,
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN,
BAB V KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
a. Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan;
b. Peraturan Bupati Muna Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
c. Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
d. Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Muna Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel;
e. Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
f. Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
g. Peraturan Bupati Muna Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi;
h. Peraturan Bupati Muna Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
1. Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun
2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
J. Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
k. Peraturan Bupati Muna Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tarrah dan Bangunan;
m. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 5 Tahun
2014 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Muna;
n. Peraturan Bupati Muna Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah
Kabupaten Muna;
o. Peraturan Bupati Muna Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Berbasis
Daring;
p. Peraturan Bupati Muna Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telkomunikasi;
q. Peraturan Bupati Muna Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
176
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menetapkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 sesuai dengan lampiran Keputusan tersebut. Pemerintah Daerah perlu melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dengan melakukan beberapa perubahan berbagai kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Penajam Paser Utara No. 9 Tahun 2023; Perbup Penajam Paser Utara No. 36 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 26.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
1339 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Tahun 2024 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala
BPN No. 11 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Rencana Struktur Ruang Bab IV Rencana Pola Ruang Bab V Ketentuan Pemanfaatan Ruang Bab VI Peraturan Zonasi Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
70 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa makna Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan
bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka sebagai salah satu bentuk
tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah memberikan bantuan
terhadap Masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan; bahwa sebagai wujud pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah
menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023
tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa,
namun perlu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta
pembinaan masyarakat desa secara cepat dan tepat, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa, perlu
disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah
dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada
Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian Bantuan Keuangan, Pengelolaan, Penyaluran kepada Pemerintah Desa, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 dicabut.
53 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
