Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.1992/No. 8 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1991/1992
ABSTRAK:
Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1991/1991
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang No 5 Tahun 1974; Undang-undang 16 tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975; Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 570-360 tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 903/716/1991 tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 4 tahun 1991; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 06/DPRD/X/1987 tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1991/1992 dan rincian perubahannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 1992.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 1991
PERDA Kab. Rembang No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Pasar Umum, Pasar Hewan Dan Pasar Kaki Lima
Mencabut
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 23 Tahun 1977
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 1992 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomu masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang maka yang sangat diperlukan sebagai sarana kebutuhan pokok dalam perdagangan adalah pasar. Peraturan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang No. 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang dengan segala rangkaian perubahannya sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan keadaan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut untuk diperbarui yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12/Drt Tahun 1957; Peraturan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1989.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan pendirian, pemindahan dan / atau penghapusan Pasar. Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerima panyahan pasar desa menjadi pasar umum atau menyerahkan hak kekuasaan atas pasar
umum kepeda dasa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1992.
Dengan berlakukanya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 23 Tahun 1977 dengan segala rangkaian perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
24 hlm beserta Penjelasan
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1991
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyisihan Penerimaan Sebagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang Diterima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengupayakan sumber dana melalui penyisihan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan penyisihan sebagian hasil Pajak dimaksud untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 49 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Penyisihan Penerimaan Sebagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang Diterima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 1992.
8 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1991
Peraturan Daerah (Perda) tentang Usaha Salon Kecantikan
ABSTRAK:
bahwa Salon Kecantikan merupakan salah satu sarana kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan dan pengusahaannya perlu diatur, diawasi dan dibina;
bahwa penggunaan kosmetik dan alat kesehatan yang tidak tepat dan terarah pada Salon Kecantikan dapat merugikan konsumen;
bahwa keberadaan Salon Kecantikan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Usaha Salon Kecantikan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantio) Tahun 1926 Nomor 226; Undang-undangNomor 12/Drt. Tahun 1957; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/1976; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/Per/IX/1983; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/MenKes/Per/V/1985; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Usaha Salon Kecantikan yang meliputi
Perijinan, Pencabutan Ijin Dan Penutupan Tempat Usaha, Ketentijan Tempat Usaha, Kewajiban Dan Larangan, Klasifikasi Dan Pungutan Retribusi, Tata Cara Pungutan Dan Penyetoran Retribusi, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 1992.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.1992/Seri.D No.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Bobotsari
ABSTRAK:
bahwa perkembangan Ibukota Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada umumnya telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat khususnya Ibukota Kecamatan Bobotsari, maka perlu adanya perencanaan dan pengarahan perkembangannya; bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan
Ibukota Bobotsari sebagai unsur pendorong pembangunan Regional maupun Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Ibukota Bobotsari secara terpadu, maka diperlukan pemanfaatan ruang kota secara optimal, serasi dan seimbang; bahwa dalam pemanfaatan ruang kota untuk meningkatkan kualitas
lingkungan kehidupan dan penghidupan diberbagai bidang sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, maka perlu penataan ruang kota Ibukota Bobotsari yang sistimatis dalam bentuk Rencana umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan
Bobotsari; bahwa Rencana umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bobotsari dalam kurun waktu 20 tahun (tahun 1990 sampai dengan tahun 2010) yang bersifat optimal, serasi dan seimbang; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Stadsvormings Ordonantie Tahun 1948 (Staadblad Nomor 168 Tahun 1948; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Stadsvormings Verodening Tahun 1949; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1989;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang maksud dan tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan sistematika Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1992.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1990/1991
ABSTRAK:
Bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1990/1991 yang dibuat oleh
Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1985 Nomor 903-1319; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057
Tahun 1988; Kepu.tusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor 903-617; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Juni 1990 Nomor 903/639/1990; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1991 Nomor 903/225/1991; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 11 Tahun 1990; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karanganyar tanggal 23 Maret 1991 Nomor 186.4/05/1991.
Peraturan ini mengatur Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angearan 1990/1991
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 1991.
3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 1992 No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan titik berat otonomi di Daerah Tingkat II, Pemerintah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam PERDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 10 Tahun 1990. Dalam upaya memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Kab. Daerah Tingkat II Rembang agar Urusan yang diserahkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk dan mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Daerah Tingkat II Rembang dengan PERDA.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1950; PP No. 65 Tahun 1951; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977; Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980; Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1989; PERDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 14 Tahun 1981; PERDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 10 Tahun 1990; Keputusan Gubernis Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 127 388/90; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061/19/1991.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : PERDA ini dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Daerah Tingkat II Rembang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelasana Pemerintah Daerah di Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibentuk berdasarkan penyerahan Urusan lebih lanjut kepala Daerah sebagi Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perunsang undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas pembuatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1992.
22 hlm beserta Penjalasan dan Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Tempat Menyimpan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pengamatan masih banyak terdapat pengusaha-pengusaha yang menyimpan dan menimbun barang barang persediaan dagangannya dalam suatu ruangan tidak pada
tempat usaha yang telah diizinkan kepadanya bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya
pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha tersebut untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha
Dalam Peraturan Daerah ini adalah : UU No 5 Tahun 1974 ;UU No 28 Tahun 1959;UU Gangguan (Hinder Ordonanitie) Stbl Tahun 1926 ;UU No 12 Drt tahun 1957;Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No 6 Tahun 1990; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No 7 Tahun 1990 ;
Dalam Peraturan Daerah ini antara lain ;Pasal 2 Objek Izin Tempat Penyimpanan Barang adalah semua tempat dan atau ruanganbukan tempat usaha yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persedian dagangan di Daerah.Pasal 6
Surat Izin ini akan dikeluarkan apabila :
a. Bupati Kepala Daerah memandang bahwa tempat tersebut tidak memenuhi syarat
sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan barang dan membahayakan pihak
lain.
b. Lokasi/tempat yang dimohonkan tidak sesuai dengan keindahan kota.
c. Tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
Pasal 7
(1) Setiap pemberian izin dan pembaharuan izin, kepada pengusaha yang bersangkutan
dikenakan pembayaran biaya perizinan dan uang leges yang besarnya sebagai
berikut :
a. Biaya Perizinan sebesar….. Rp. 15.000,-
b. Uang Leges sebesar…….. Rp. 5.000,-
(2) Pembayaran dilakukan secara tunai dan disetorkan langsung ke Kas Daerah.
(3) Bukti Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku juga sebagai bukti
pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1991.
6 Hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1991
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Obyek wisata Dan Retribusi Di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1968 tentang pembentukan. susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka perlu ditindaklanjuti adanya penetapan Obyek Wisata dan Retribusi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
bahwa pungutan retribusi schagalmana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 Agustus 1989 Nomor: 556.1/283/1989 tentang Penetapan Retribusi Obyek Wisata zyarah Makam Balakan Kecamatan Bendosari Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Surat Keputusan tanggal 21 Juni 1990 Nomor 974/556/665/1990 tentang Penetapan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
bahwa berhuung dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987; Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1987; Keputusan Menparpostel Nomor KM. 98/PW.102/MPPT-87; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo Nomor 19 Tahun 1986
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Obyek wisata Dan Retribusi Di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang meliputi
Penggolongan,Jenis, Fungsi Dan Pengelolaan, Pengembangan Dan Pembiayaan, Retribusi, Penyetoran Dan Pembagian Hasil Retribusi, Tata Tertib, Pelaksanaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentijan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 1992.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1991
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 1992 No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
ABSTRAK:
Bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras telah perkembangan sangat pesat baik yang diusahakan oleh perorangan maupun Perusahaan yang berbadan Hukum, maka perlu diadakan penataan dan pembinaan kembali terhadap perusahaan di maksud. Perusahaan penggilingan padi Huller dan Penyerahan beras merupakan preasaranan produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha kearah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat. BErdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan PERDA.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No 5 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1950; UU No 12/Drt. Tahun 1957; PP RI No. 65 Tahun 1971; PP No. 5 Tahun 1975; Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No 53/kpts/Um/2/1972; Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 649/Kpts/TP/250/8/1984; Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 161/Kpts/KU 402/3/1989; PERDA Kab. Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Setiap Badan Hukum atau Perorangan yang mendirikan Perusahaan di wajibkan memiliki Ijin Usaha. Pemilik Perusahaan diwajibkan memiliki ijin usaha baru, apabila terjadi : a. Peralihan Hak Milik atas Perusahaan. b. Perubahan Peralatan (mesin) penggerak, instalasi dan mesin pengering. c. Pemindahan lokasi Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1992.
13 hlm beserta Penjelas
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
