Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1991

Usaha Salon Kecantikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Usaha Salon Kecantikan yang meliputi Perijinan, Pencabutan Ijin Dan Penutupan Tempat Usaha, Ketentijan Tempat Usaha, Kewajiban Dan Larangan, Klasifikasi Dan Pungutan Retribusi, Tata Cara Pungutan Dan Penyetoran Retribusi, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1991 tentang Usaha Salon Kecantikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1991

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

17 Oktober 1991

Tanggal Pengundangan

22 Januari 1992

Tanggal Berlaku

22 Januari 1992

Sumber

LD.1992/NO.3

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sukoharjo Tahun 1991 No 12_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

usaha salon kecantikan
1991
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.1992/NO.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Usaha Salon Kecantikan
ABSTRAK:	bahwa Salon Kecantikan merupakan salah satu sarana kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan dan pengusahaannya perlu diatur, diawasi dan dibina; bahwa penggunaan kosmetik dan alat kesehatan yang tidak tepat dan terarah pada Salon Kecantikan dapat merugikan konsumen; bahwa keberadaan Salon Kecantikan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Usaha Salon Kecantikan; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantio) Tahun 1926 Nomor 226; Undang-undangNomor 12/Drt. Tahun 1957; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/1976; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/Per/IX/1983; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/MenKes/Per/V/1985; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Usaha Salon Kecantikan yang meliputi Perijinan, Pencabutan Ijin Dan Penutupan Tempat Usaha, Ketentijan Tempat Usaha, Kewajiban Dan Larangan, Klasifikasi Dan Pungutan Retribusi, Tata Cara Pungutan Dan Penyetoran Retribusi, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 1992. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521