Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.549 peraturan dalam 0,261 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Banjar No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar

Mengubah

PERDA Kota Banjar No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 12...sal)-Final-Cetak.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

LD 15 SERI E (PEMBINAAN P...G KAKI LIMA) PDF.pdf

penataan-pembinaan-pedagang kaki lima

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/No.15 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan serta memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan pembinaan dan penataan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat ketentuan umum; ruang lingkup, maksud dan tujuan; asas; penataan lokasi dan tempat usaha; karakteristik dan klasifikasi PKL; pendaftaran PKL; pembinaan; pengawasan dan penertiban; sanksi administasi; ketentuan penutup terkait penataan dan pembinaan PKL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.
22 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 12 Tahun 2013

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Abstrak

Lingkungan Hidup Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Download file:

Perda_No._12_th_2013_ttg_...u_Pulau_Kecil[1].pdf

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.157

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk karena keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalu pemberdayaan masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2012.
Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil termasuk di dalamnya mengatur tentang azas dan tujuan, ruang lingkup, penetapan batas wilayah laut kewenangan kabupaten, perencanaan, pemanfaatan, masyarakat adat, masyarakat lokal, peran serta masyarakat, organisasi pengelola, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, reklamasi pantai, rehabilitasi, konservasi, mitigasi bencana, sanksi, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_12-2013_perubahan_p...retribusi_daerah.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian dan keuangan daerah melalui sektor retribusi daerah dengan melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 9ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, pengadaan perawatan dan pengawasan serta pembinaan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya. (3) Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaiberikut : a. Pemakaian Alat Berat di Kabupaten Barru: 1. Stone Walls (6-8 Ton) Rp. 650.000,-/hari 2. Stone Walls (1-5 Ton) Rp. 300.000,-/hari 3. Dump Truk (1-3 Ton) Rp. 275.000,-/hari 4. Stone Cruiser Rp. 20.000.000/bulan 5. Stamper Rp. 75.000,-/hari 6. Wheel Loader Rp. 200.000,-/jam 7. Bulduser Rp. 200.000,-/jam 8. Motor Greader Rp. 200.000,-/jam 9. Excapator Rp. 400.000,-/jam 10. Tire Roler Rp. 200.000,-/jam 11. Molen Rp. 150.000,-/hari 12. AspaltSpreyer Rp. 225.000,-/hari 13. Plat Bled Truk/ Crein Rp. 300.000,-/hari 14. Beackho Loader Rp. 1.500.000,-/hari b. Pemakaian Alat Berat di luar Kabupaten Barru: k 4. Kamar VIP untuk 2 orangRp. 120.000,-/hari f. Mess Pemda di Jakarta 1. Kamar (WC luar) Rp.100.000,/hari/kamar 2. Kamar (WC dalam) Rp.125.000,-/hari/kamar 3. Kamaruntuk 6 orang Rp. 50.000,-/hari/orang g. Balai Latihan Kerja (BLK) 1. Sewa Kamar Asrama Kelas I Rp. 100.000,-/hari 2. Sewa Kamar Asrama Kelas II Rp. 75.000,-/hari 3. Ruang Belajar Kelas I Rp. 300.000,-/hari 4. Ruang Belajar Kelas II Rp. 200.000,-/hari 5. Aula Pertemuan Rp. 300.000,-/hari h. Gedung/Balai Pertemuan 1. Bola SobaE a) Malamhari Rp. 400.000,-/mlm b) Siang hari Rp. 400.000,-/hari c) Siang Malam Rp 600.000,- d) Khusus untuk pesta perkawinan Rp.1.200.000,- 2. Islamic Center a) Untuk Pesta Perkawinan 1) Malam hari Rp. 2.500.000,-/mlm 2) Siang hari Rp. 2.000.000,-/hari 3) Siang Malam Rp. 4.000.000,-/hari b) Untuk pertemuan/rapat/seminar 1) Malam hari Rp. 200.000,-/jam 2) Siang hari Rp. 150.000,-/jam i. Pemeriksaan Kualitas Air 1. Bakteriologi/e-coli Rp. 65.000,- 2. Kimia terbatas (mangan, Fe, Ni) Rp. 15.000,- j. Gudang Rp. 750,-/m/hari k. Penggunaan pelataran Rp. 500,-/m/hari l. Sewa tanah asset pemerintah daerah disesuaikan dengan harga tanah berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut : No. Tempat Jenis Pelayanan Golongan Tarif (Rp) Volume Pelayanan Tarif a. Objek a) Masuk Kawasan - Anak-anak 1.000,- /orang Wisata b) Penggunaan - Dewasa 2.000,- /orang Fasilitas : 1) parkir - Mobil 2.000,- /kendaraan - Motor 1.000,- /kendaraan 2) pondok wisata - 200.000,- /malam 3) alat pancing - 2.000,- /orang 4) permainan anak- - 1.000,- /orang anak 5) perahu dan - Anak-anak 2.000,- /orang sejenisnya - Dewasa 2.000,- /orang 6) kolam renang - Anak-anak 2.500,- /orang - Dewasa 3.000,- /orang 7) pelampung dan - Anak-anak 2.000,- /orang sejenisnya - Dewasa 5.000,- /orang 8) Kios usaha - 600.000,- /bulan pariwisata 9) Gedung usaha 600.000,- /bulan pariwisata 10) Pelataran 15.000,- /meter3/ bulan 11) Gazebo 10.000,- /petak/ jam 12) Out Bond - Anak-anak 10.000,- /orang - Dewasa 15.000,- /orang 13) ATP 20.000,- /30 menit 14) Panggung 600.000,- /kegiatan/hari hiburan b. Tempat a) Sewa Stadion untuk Olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa). 500.000,- /hari olahraga 1. Stadion - Pagi/ sore non komersil komersil kegiatan komersil 8 untuk kegiatan /hari komersil d. Kios Sewa - hari 25.000,- /hari/lods Kompleks - bulan 250.000,- /bulan/lods Olahraga e Lapangan Sewa untuk kegiatan komersial - 150.000 /hari sepakbola Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai No. 12 Tahun 2013

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Manggarai No. 12 Tahun 2013.pdf

pembentukan-dana-cadangan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2013 NOMOR 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 yang memerlukan biaya yang sangat tinggi, sehingga diperlukan perencanaan anggaran kebutuhannya; b. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemngelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Program Kegiatan; Besaran dan Cadangan; Sumber Dana Cadangan; Tahun Anggaran Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman; 3 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

12 TAHUN 2013 _PEMBNTUKAN ORG SATPOL PP_.pdf

pembentukan - organisasi - satuan - polisi - pamong - praja

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2013/12 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya menuingkatakan penegakan Perda maka perlu membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011;PP No. 100 Tahun 2000 sebasgaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2007; Permendagri No. 26 Tahun 2010; Permendagri No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Peemedagri No. 60 Tahun 2012; Permendagri No. 19 Tahun 2013; Pernmendagri No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tenatng Ketentuan Umum, Pembentukan Keuddukan Tugas Dan Fungsi, Wewenang Hak Dan Kewajiban, Susunan Organisasi, Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian, Pendidikan Dan Pelatihan, Pakaian Dinas Perlengkapan Dan Peraltan Operasional, Standar Oprasional Proseduor Satpol PP, Tata Kerja, Kerjasama Dan Koordinasi, Pembinaan Dan Pelaporan, Pendanaan, Jabatran Fungsional, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
20 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 12 Tahun 2013

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau

Abstrak

Download file:

Perda Kota Baubau No.12 Tahun 2013.pdf

keterbukaan - penyelenggaraan - pemerintahan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2013/ NO. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik, perlu dilaksanakan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan; bahwa perwujudan prinsip keterbukaan diaktualisasikan melalui pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari bahan-bahan publik; bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh infomasi harus diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat baik terhadap proses pengambilan kebijakan maupun terhadap pengawasan publik yang bermuara kepada percepatan pembangunan Kota Baubau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta untuk penguatan akses publik terhadap informasi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Baubau.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik; 4. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya; 5. Informasi yang Dikecualikan; 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 7. Mekanisme Memperoleh Informasi; 8. Komisi Informasi; 9. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi; 10. Hukum Acara Komisi; 11. Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi; 12. Ketentuan Pidana; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
50 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2013

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 12 Tahun 2013.pdf

APBD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan ya,ng tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berj alan maka perlu dilakukan Pembahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebag;aimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah terrtang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UndangUndang Nomor 1 Tahun 20O4; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4; Unciang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Femerintah Nomor 1O9 Tahun 2O0O; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4; Peraturan Pemerintah l\omor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO; Peraturan Pemerintah Nomor 3O Talun 2OI1; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O11; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2O11; Peraturan Daerah Kota Banjarberru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2O08; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2OI2.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang berisi; Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tambrauw Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA Tambrauw No 12 Tahu...anan Kepelabuhan.pdf

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan, perlu diatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permenhub No. 58 Tahun 2007; dan Perda Kab. Tambrauw No. 04 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Daerah; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Daerah Terhutang; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Pembayaran Retribusi; Penagihan; Keberatan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah; Kadaluwarsa; Ketentuan Pidana; Tata Cara Administrasi; Pelaksanaan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.
-
-
31 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab.Sleman No.12 Ta...un Anggaran 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.