Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 12 Tahun 2013

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik; 4. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya; 5. Informasi yang Dikecualikan; 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 7. Mekanisme Memperoleh Informasi; 8. Komisi Informasi; 9. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi; 10. Hukum Acara Komisi; 11. Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi; 12. Ketentuan Pidana; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

01 November 2013

Tanggal Pengundangan

01 November 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2013/ NO. 12

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 508 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Baubau No.12 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

keterbukaan - penyelenggaraan - pemerintahan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2013/ NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik, perlu dilaksanakan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan; bahwa perwujudan prinsip keterbukaan diaktualisasikan melalui pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari bahan-bahan publik; bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh infomasi harus diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat baik terhadap proses pengambilan kebijakan maupun terhadap pengawasan publik yang bermuara kepada percepatan pembangunan Kota Baubau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta untuk penguatan akses publik terhadap informasi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Baubau. Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik; 4. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya; 5. Informasi yang Dikecualikan; 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 7. Mekanisme Memperoleh Informasi; 8. Komisi Informasi; 9. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi; 10. Hukum Acara Komisi; 11. Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi; 12. Ketentuan Pidana; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 50 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521