Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 31 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No 8 Tahun 2021.pdf

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2022

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2021/NO. 08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 8November 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 28 Tahun 1999;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 20004;UU No. 33 Tahun 2004;UU No. 17 tahun 2007;UU No. 14 Tahun 2008;UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 2 Tahun 2020;PP No. 55 Tahun 2005;PP No. 56 Tahun 2005PP No. 8 Tahun 2006;PP No. 71 Tahun 2010;PP No. 30 Tahun 2011;PP No. 18 Tahun 2017;PP No. 2 Tahun 2018;PP No. 33 Tahun 2020;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 130 Tahun 2018;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permendagri No. 27 Tahun 2021;
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp84.989.104.644,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 7 Tahun 2021.pdf

PAJAK-SARANG-BURUNG-WALET

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2021/NO. 07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pajak Sarang Burung Walet perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah; b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
Pasal 18 ayat (6) UUd 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 28 Tahun 1999;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 12 Tahun 2017;Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Setiap pengambilan sarang burung walet dipungut Pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
23 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No 6 Tahun 2021.pdf

RENCANA-INDUK-PEMBANGUNAN-KEPARIWISATAAN-KABUPATEN-TAHUN-2021-2025

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2021/NO. 06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-2025

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2025; b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2025
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 10 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 11 Tahun 2020;PP No. 50 Tahun 2011;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 8 Tahun 2017;Perda No. 5 Tahun 2016;Perda No. 10 Tahun 2019;
(1) Kebijakan pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; c. pemasaran pariwisata; dan d. kelembagaan kepariwisataan. (2) Kebijakan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan RIPPARKAB.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Mamuju Nomor 5 Tahun 2021.pdf

apbd - perubahan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2021 (5): 12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; b. bahwa kebijakan umum APBD, pergeseran antar unit organisasi dan antara jenis Belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran barjalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, untuk itu perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021;
UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2020; UU No.25 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.17 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2005; PP No.17 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Mamuju Nomor 6 Tahun 2016; Perda Mamuju Nomor 6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah semula sebesar Rp1.105.304.926.433,00 berkurang sejumlah Rp47.417.018.271,97 sehingga menjadi Rp1.057.887.908.161,03

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perda No 4 Tahun 2021.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-MAMUJU-NOMOR-7-TAHUN-2017-TENTANG-PEMILIHAN-PENGANGKATAN-DAN-PEMBERHENTIAN-KEPALA-DESA-DAN-PENJABAT-KEPALA-DESA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2021/NO. 04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang membahayakan kesehatan masyarakat pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu penerapan protokol kesehatan; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 23 Tahun 2014;Permendagri No. 112 Tahun 2014;
Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Mencabut 1. Perda Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 1992 2. Perda Kabupaten Mamuju No. 25 Tahun 2001 3. Perda Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2002 4. Perda Kabupaten Mamuju No. 20 Tahun 2001 5. Perda Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2019

Download file:

Perda Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2021.pdf

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2021 (3) : 4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Retribusi, perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Perda: 1. Perda Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 1992 2. Perda Kabupaten Mamuju No. 25 Tahun 2001 3. Perda Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2002 4. Perda Kabupaten Mamuju No. 20 Tahun 2001 5. Perda Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2019

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
1. Perda Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 1992 2. Perda Kabupaten Mamuju No. 25 Tahun 2001 3. Perda Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2002 4. Perda Kabupaten Mamuju No. 20 Tahun 2001 5. Perda Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2019
4 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Mamuju Nomor 1 Tahun 2021.pdf

apbd - pelaksanaan - pertanggungjawaban

2021

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2021 (1): 6 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Daerah Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran yang disebut LRA; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disebut LP-SAL; c. neraca; d. laporan operasional yang disebut LO; e. laporan arus kas yang disebut LAK; f. laporan perubahan ekuitas yang disebut LPE; dan g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan keuangan BUMD

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 32 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

Perbub No 32 Tahun 2021.pdf

PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2022

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2021/NO. 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapantan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 12 Tahun 1985;UU No. 28 Tahun 1999;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 15 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 33 Tahun 2004;UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 9 Tahun 2020;PP No. 55 Tahun 2005;PP NO. 56 Tahun 2005;PP No. 57 Tahun 2005;PP No. 65 Tahun 2005;PP No. 8 Tahun 2006;PP No. 71 Tahun 2010;PP No. 30 tahun 2011;PP No. 18 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 33 Tahun 2020;Permendagri No. 13 Tahun 2006;Permendagri No. 32 Tahun 2011;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 130 Tahun 2018;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permendagri No. 27 Tahun 2021;Perda No. 8 Tahun 2021;
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.074.188.836.070,00 (satu triliun tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
49

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Mamuju No. 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
PERBUP Kab. Mamuju No. 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Diubah dengan

Perbup Kab. Mamuju No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Mencabut

PERBUP Kab. Mamuju No. 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 62 Tahun 2019 tentanng Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju

Download file:

Perbup Mamuju Nomor 31 Tahun 2021.pdf

perangkat daerah - susunan organisasi - kedudukan

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD 2021 (31): 463 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi, perubahan organisasi pada instansi daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil penyederhanaan strutur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (8), dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa peraturan Bupati Mamuju tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpan RB No.17 Tahun 2021; Permenpan RB No.6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Kabupaten Mamuju

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 57 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 60 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 62 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 64 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 65 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 66 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 67 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 69 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 73 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 74 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 76 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 81 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 83 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 84 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 85 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 87 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 109 Tahun 2019
463 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Abstrak

Desa

Download file:

Perbub No 30 Tahun 2021.pdf

PERAN-DESA-DALAM-PENCEGAHAN-DAN-PENURUNAN-STUNTING-TERINTEGRASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. 2021/NO. 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

ABSTRAK:

a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya, sehingga pencegahan yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konversi Stunting terintegrasi termasuk di dorong peranan Desa di Kabupaten Mamuju; b. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (stunting) terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa, perlu disusun pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 36 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 18 Tahun 2012;UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 43 Tahun 2014;PP No. 2 Tahun 2018;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 83 Tahun 2017;Perpres No. 82 Tahun 2018;Perpres No. 72 Tahun 2021;Pemendagri No. 19 Tahun 2011;Permenkes No. 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011;Permenkes No. 66 Tahun 2014;Permendagri No. 114 Tahun 2014;Permendes No. 2 Tahun 2015;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenkes No. 39 Tahun 2016;Permendagri No. 44 Tahun 2016;PerBAPPENAS No. 1 Tahun 2018;Permendagri No. 20 Tahun 2018;Permenkes No. 8 Tahun 2019;Permenkeu No. 61/PMK.07/2019;Perda No. 6 Tahun 2016;Perbub No. 55 Tahun 2016;
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APB Desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan Stunting di tingkat Desa. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan Stunting.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
23 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT