Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya peningkatan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 31 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai; Transaksi Non Tunai Penerimaan; Transaksi Non Tunai Pengeluaran; Mekanisme Transaksi Non Tunai Pengelaran; Pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro & Kecil
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2013; PERPRES No. 98 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2014; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Prinsip dan Tujuan; Pelaksanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran APBD Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017 di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Pelaksanaan Penjabaran APBD Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Bupati Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara N0. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 23 tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan REetribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Pelaporan dan Pengawasan; Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembetulan; Pembatalan; Pengurangan Ketetapan Retribusi dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 No. 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk agar mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame, tidak ditetapkan klasifikasi nilai jual reklame, sehingga dalam perhitungan penetapan pajak menimbulkan multi tafsir; untuk mencegah adanya multi tafsir perlu ditetapkan kasifikasi nilai jual reklame.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 87 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Pajak Reklame di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan; Objek dan Subjek Pajak dan Saran Pemungutan; Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak; Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Penetapan Pajak; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Pelaporan dan Pengawasan; Keberatan; Pembetulan; Pembatalan; Pengurangan Pokok Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 No. 14 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dalam hal terdapat Pajak Reklame yang terutang, masih berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 28 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Aatas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewa Perwakilan RakyaT Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2017; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk didalamya mengatur tentang Penghasilan; Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anngota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan yang berkaitan dengan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD baik yang bersifat pengatur maupun penetapan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 19 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi Daerah, perlu peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 25 Tahun 2007; PERPRES No. 27 Tahun 2009; PERPRES No. 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 9 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan; Sistematika; Isi dan Uraian; Peninjauan dan Evaluasi; Pengendalian dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Budaya Huyula
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Dasar hukum Peraturan Bupati adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 1981; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2012; PERPRES No. 15 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Budaya Huyula di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Azas; Tujuan; Visi dan Misi; Ruang Lingkup; Identifikasi Warga Miskin; Indikator Kemiskinan; Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Budaya Huyula; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Desa Peduli Kemisikinan dan Pemuda Peduli Kemisikinan; Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulngan Kemiskinan Melalui Budaya Huyula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui makna penanggulngan kemiskinan melalui budaya huyula, pemerintah daerah membuat dan menetapkan logo serta pengertiannya melalui keputusan bupati.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2017
JADWAL RETENSI ARSIP - FASILITATIF NON KEUNGAN DAN NON KEPEGAWAIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan & Non Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; KEMENDAGRI No. 30 Tahun 1979; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 06 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 22 Tahun 2009; Surat Kepala Arsip Nasional No. BPK.03.09/57/2014 tanggal 9 Desember 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; JRA Fasilitatif Keuangan; Penyusutan Arsip Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 25 Halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipam, telah diamanatkan Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal retensi Arsip.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; KEMENDAGRI No. 30 Tahun 1979; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08 Tahun 2012 dan No. 15 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 22 Tahun 2009; Surat Kepala Arsip Nasional No. BPK.03.09/57/2014 Tanggal 9 Desember 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan di Lingkungan PemerintahKabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; JRA Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 19 Halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
