Pencarian Peraturan

PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/No.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamika Fasilitatif

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis Fasilitatif di lingkup pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak• pihak yang tidak berhak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Klasifi.kasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik lndoneia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 ' I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pasal 6 pasal 7 pasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 11 pasal 12 pasal 13 pasal 14 pasal 15 pasal 16

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
NOMOR 59 TAHUN 2018
39 halaman

PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2017/No.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Yang Pindah Dari dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penerimaan dan penugasan pegawai negeri sipil yang akan pindah dari dan ke instansi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kebutuhan Formasi, Kompetensi dan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dalarn lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka perlu mengatur tata cara Penerimaan dan penugasannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Yang Pindah Dari dan Ke lnstansi di Luar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintahan naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Tujuh belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2077 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2015 Nomor 123); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Kenaikan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAR DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 5. Pegawai pindahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas dari instansi di luar pemerintah daerah ke dalam pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah. 6. Pegawai titipan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di pemerintah daerah dan bekerja dalam jangka waktu tertentu atau sebaliknya, dengan alasan kedinasan. 7. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan/ atau tes substansi. BAB II PENERIMAAN PEGAWAI PINDAHAN Pasal 2 Pegawai pindahan meliputi: a. pegawai pindahan dari pemerintah daerah yang akan pindah tugas ke Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah; dan b. pegawai pindahan dari Instansi di luar pemerintah daerah yang akan pindah tugas ke pemerintah daerah. Pasal 3 Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara selektif dan hanya diperuntukan jika ada formasi yang tersedia pada pemerintah daerah. Pasal 4 Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; c. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun; d. memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituju; e. tidak sedang menjalani hukuman dinyatakan secara tertulis oleh �· disiplin yang pejabat yang f. berwenang; tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; g. tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan h. memperoleh bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten. Pasal 5 Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati; c. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman; d. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun; e. mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Instansi asal; f. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun; g. pangkat/golongan maksimal Penata TK.I, 111/d; h. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dan/ atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses hukum (peradilan/ penyidikan); i. tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal/pejabat yang berwenang; j. nilai setiap unsur dalam SKP tahun terakhir sekurang kurangnya baik; k. memiliki surat Keterangan Bebas Temuan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Instansi asal; l. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara; m. surat pernyataan tidak menuntut untuk ditempatkan padajabatan Struktural; dan n. mengikuti tes yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. Pasa16 Tata cara penerimaan pegawai pindahan dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang akan pindah tugas ke Pemerintah Daerah sebagai berikut: a. calon pegawai pindahan mengajukan surat permohonan pegawai pindahan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian meneliti kelengkapan berkas yang disampaikan pegawai pindahan; c. jangka waktu penelitian kelengkapan berkas persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan pindah oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan d. apabila memenuhi syarat administrasi, pegawai yang bersangkutan harus mengikuti tes/ujian. Pasal 7 (1) Tes seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari: a. tes wawasan aparatur; dan b. tes kemampuan penggunaan teknologi informasi. (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis (3) Waktu pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun pada Triwulan ketiga tahun berjalan. (4) Hasil tes akan di umumkan secara terbuka pada papan pengumuman perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak lolos seleksi permohonan dinyatakan gugur. Pasal 8 (1) Pegawai Negeri sipil yang dinyatakan lulus tes lebih lanjut dapat direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak lolos akan diberikan surat pemberitahuan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten yang ditandatangani kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas nama Bupati. (3) Pegawai pindahan yang dinyatakan gugur dapat mengajukan kembali permohonan pindahnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Berkas usulan pegawai pindahan menjadi dokumen pemerintah daerah. BAB III PENERIMAAN PEGAWAI TITIPAN Pasal 9 Pegawai titipan terdiri atas: a. pegawai titipan dari instansi luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah; dan b. pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah. Pasal 10 Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. mengajukan usulan permohonan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang; c. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang; d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses Penyidikan maupun Peradilan; e. mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah kabupaten luwu utara; dan f. memperoleh Surat Keterangan Bebas Temuan dari pejabat yang berwenang dari Instansinya. Pasal 11 Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi syarat: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil; b. adanya rekomendasi dari tempat yang di tuju; c. tidak sedang menjalani tugas belajar dan dalam ikatan dinas setelah menjalani tugas belajar; d. mengikuti suami/istri yang bertugas di luar wilayah Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara; e. tidak sedang dalam atau menjalani proses hukuman yang dinyatakan secara tertulis dari pimpinan; dan f. memperoleh Surat Keterangan Bebas Temuan dari perangkat daerah yang membidangi pengawasan. Pasal 12 \ .. Tata cara penerimaan Pegawai titipan Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah sebagai berikut: a. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian meneliti permohonan tertulis dari pimpinan instansi asal atau ditugaskan sebagai Pegawai titipan; b. calon pegawai titipan yang memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. calon pegawai titipan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh perrierintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas nama Bupati; d. penerimaan dan penugasan pegawai titipan hanya berlaku untukjangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan;dan e. Pegawai titipan yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan dari instansi asal paling Iambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai titipan yang di tujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 13 Pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di Juar Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan: a. calon pegawai titipan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan Jangsung secara berjenjang dengan tembusan ke kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; b. atasan Jangsung dari calon pegawai titipan meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian me!alui kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian paling Jama 2 (dua) minggu setelah diterimanya permohonan; c. pegawai titipan mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian melalui kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan d. jangka waktu pegawai titipan yang bertugas ke instansi di luar pemerintah daerah paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 14 (1) ' Hak pegawai titipan sebagai berikut: a. pegawai titipan dari Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Instansi asal; dan b. pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi diluar pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. (2) Pemberian gaji pegawai titipan sebagai berikut: a. pemberian gaji pegawai titipan dari Instansi di luar pemerintah daerah tetap tanggung jawab Instansi asal; dan b. pemberian gaji pegawai titipan dari pemerintah daerah yang ditempatkan ke intansi di Juar pemerintah daerah tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 15 Pegawai titipan dari instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 16 Pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah wajib: a. mengirimkan laporan kehadiran pegawai titipan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang; b. menyerahkan nilai masingmasing unsur SKP / daftar penilaian pelaksanaan pekerjsaan kepada perangkat daerah asal; c. melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan kepada pejabat yang berwenang pada lnstansi yang dituju setelah berakhimya jangka waktu sebagai pegawai titipan; dan d. khusus bagi pegawai titipan yang menduduki sebagai jabatan fungsional berkewajiban mengmm rekomendasi angka kredit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar perhitungan angka kredit oleh tim penilai angka kredit. BABN KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Dalam hal tertentu dan/atau berdasarkan kebutuhan organisasi, maka Bupati dapat menerima perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar pemerintah daerah berdasarkan syarat dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dengan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruff. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
10

PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMlS SUBTANTIF

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinas Subtantif

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinarnis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis Subtantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Subtantif;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubiik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5071); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- - 1 - Undan g N om or 23 T ahun 2 0 14 t en tan g P emerint ah an Da erah [ Le m bar an Neg ar a Repub lik I ndo nes ia Tah u n 2 0 15 N om o r 58, Tam b ah an Le mbar an N eg a r a Republik I n done s ia No mor 5 6 79) ; 6. P era t u ran P eme rintah N o mo r 61 Tahun 2 01 0 t en tan g P elaksanaan U n dan g - Undang N o m or 1 4 T ah un 2 0 08 T en tang K eterbu k aan I n f ormasi Pu blik (Le mbar an Neg ar a Re pu bli k I ndon e s ia T ah un 2 0 08 No m o r 61, T ambahan Le m bar an N e g ar a Republik I ndo nes ia N omo r 4 846) ; 7. Per at uran P eme rintah N o mo r 2 8 T ahun 2 0 1 2 tentan g Pelak san aan U n dang - Undang N om o r 43 T ahun 2 0 09 ten tang K ear sipan [Le m bar an N eg ar a Repu bl ik I ndo nes ia Ta hu n 2 01 2 No mor 5 3, T ambahan Le rnb aran N eg ar a R e publi k I ndones ia N o mo r 5286) ; 8. P erat uran K epala Ar sip Nasi onal Nomo r 1 7 T a hu n 20 1 1 tentang Pe do man P emb uatan Sis tem Klasifi ka si K eaman an dan Akses Ar sip Dinam is ; 9. Per at uran K epala Ar s i p N asio n al No m o r 1 4 T ah u n 2 01 4 t en tan g O r gani sas i d an T a ta K erj a Ar sip Nas ional Republik I ndo n e sia;
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 1 0 Pasal 11 Pasal 1 2 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
NOMOR 60 TAHUN 2018
152

WARUNG KOORDINASI DAN PEMBANGUNAN INOVAST DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/No.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di lingkungan perangkat Daerah melalui program one agency one innovation; b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dilingkungan perangkat daerah dalam rangka irnplementasi program one agency one innovation sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya fasilitasi, koordinasi, perancangan, asistensi dan pendampingan melalui pelaksanaan Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah (WARKOP INDAH); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 · tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI BAB V TAHAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BAB VI KRITERIA INOVASI BAB VII BENTUK INOVASI BAB VIII JENIS INOVASI BAB VIII TIM PELAKSANA WARKOP INDAH BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 61
13 halaman

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2017/No.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan. b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :0601.1/7305/B. Ortala Tanggal 6 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara; c. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); o, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); �. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349};
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin ,, j pelak:sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Utara 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 8. Unit Pelak:sana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri. 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupak:an penjabaran dari tugas. 12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupak:an upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (2) UPT sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), masing• masing tersebut pada lampiran I, yang merupak:an bagian tidak: terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing• masing dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala UPT sebagaimana dimak:sud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. t -4- BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala UPT Sekolah; b. Urusan Tata Usaha; dan c. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang• undangan. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Dasar Negeri; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; d. pelaksanaan administrasi UPT; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, urnum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; 1. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar; j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; administrasi k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat; I. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, kesiswaan, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan; o. mengoordinasikan , mengatur kegiatan ekstrakurikuler; pelaksanaan p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat; q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah; r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPf dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Togas dan Uraian Togas Kepala Urusan Tata usaha Pasal 5 (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu kepala UPfD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan Program dan Kegiatan, Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Pelaporan dalam lingkup UPfD, yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang• Undangan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembagan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan dalam lingkungan UPf sehingga koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan kegiatan; kegiatan terwujud integrasi g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; J. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umum; k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuagan; 1. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan m. Ketatausahaan; mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Organisasi dan Ketatalaksanaan; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan Kehumasan; p. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas da fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukantugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV ', JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuar ketentuan peraturan perundang-undangan. r..._ J BAB VI TATA KERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, trasparansi serta efektifitas dan efisiensi. (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. I BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 8 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 10 (1) Dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, maka kepala daerah dapat membentuk Koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator. (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fumgsional, atau dari pegawai ASN lainnya yang ditunjukoleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT. (4) Pembentukan satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Bupati ini dengan penempatannya dalarn berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
18

TATA CARA PEMAKAIAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/No.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pernerintah Kabupaten Luwu Utara memiliki alat berat dan peralatan lainnya yang penggunaannya selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, juga dapat di sewakan kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun yang berbadan hukum; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenDaerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; s; Peraturan Menteri' Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 547); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGUNAAN DAN OPERASIONAL BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA.PEMAKAIAN/PEMINJAMAN BAB IV BIAYA SEWA MENYEWA BAB V SEWA MENYEWA BAB VI MASA SEWA MENYEWA BAB VII LARANGAN BAB VIII SANKSI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 62
15 Halaman

DESA MANDIRI TERPADU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2017/No.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Mandiri Terpadu

ABSTRAK:

a. bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri Terpadu;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentangPembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ,• I 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 · tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093}; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luvvu Utara Tahun 2015· Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Talttun 201 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor342); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
PERATURAN BUPATI TENTANG DESA MANDIRI TERPADU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten luwu utara 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Assesment adalah melihat/meninjau secara langsung sejauh mana tingkat perkembangan pembangunan di desa, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk menyimpulkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan di desa tersebut. 5·. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan clan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Polrja adalah pokja desa mandiri terpadu. 7. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Luwu Utara. 9. Rencana Pembangunan Menengah desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (ebnam) tahun 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa.. selanjutnya clisebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. BAB III RUANO LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. l,.-' BAB IV PERENCANAAN PROGRAM DESA MANDIRI TERPADU Pasal 4 ( 1) Pemerintah daerah menyusun kebijakan, dengan mengarahkan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah ke Desa yang menjadi Pilot Project Program Desa Mandiri Terpadu. (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Desa Mandiri Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui assesment. Pasal 5 (I} Assesment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan di desa yang menjadi Pilot Project Program/Kegiatan Desa Mandiri Terpadu untuk melihat bidang penyelengaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan sosial kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat (2) Assesment dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan Pokja Desa Mandiri Terpadu. BABV PENGANGGARAN PROGRAM DESA MANDIRI TERPADU Pasal 6 ( 1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Desa Mandiri Terpadu di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah dan desa. -, ,,. BAB vr PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN POGRAM DESA MANDIRI TERPADU Pasal 7 Bupati menetapkan perangkat daerah yang membidangi desa sebagai koordinator penyelenggaraan Program Desa Mandiri Terpadu di Daerah dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 Lembaga non pemerintah dapat ikut serta dalam program Desa Mandiri Terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan program• pembangunan. Pasal 9 (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan Program Desa Mandiri Terpadu, dibentuk Pokja Desa Mandiri Terpadu Kabupaten. (2) Keanggotaan Pokja Desa Mandiri Terpadu. meliputi seluruh kepala/pimpinan perangkat daerah. (3) Pembentukan Pokja Desa Mandiri Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasal 10 Pokja Desa Mandiri Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut: a. mendorong Sistem Manajemen Pemerintahan Desa; b. mendorong peningkatan. ekonomi pedesaan berbasis. pemberdayaan; dan c. mendorong pembangunan desa sehat dan layak anak. Pasal 11 Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Program Desa Mandiri Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya atau dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 12 Pokja menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu kepada Bupati secara berkala dengan tembusan ·kepada perangkat daerah propinsi yang membidangi Desa. Pasal 13 Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. pelaksanaan program dan kegiatan; b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. sasaran kegiatan; d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes atau sumber Iain; e. permasalahan yang dihadapi; dan f. upaya yang telah dilakukan. Pasal 14 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu. Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi Pasal 15 (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi desa bersama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan untuk mendorong percepatan pembangunan desa secara maksimal dan terkontrol. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disetiap perangkat daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun mendatang. Bagian Ketiga Pembinaan Pasal 16 Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu yang meliputi : a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu dilakukan oleh perangkat daerah, kecamatan dan lembaga non pemerintah; c. peningkatan kapasitas pokja Desa Mandiri Terpadu; dan d. strategi pencapaian kinerja. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 17 Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa Mandiri Terpadu. BAB lX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Bupati im dengan penempatannya dalarn berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
8

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMALAM DI DESA MASYARAKAT BERTANYA PEMERINTAH MENJAWAB

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/No.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Semalam Di Desa Masyarakat Bertanya Pemerintah Menjawab

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu untuk mendengar dan menerima aspirasi masyarakat di desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan di desa; b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi program perangkat daerah dan desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Semalam di Desa Masyarakat Bertanya Pemerintah Menjawab;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pernbangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2094); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BABIIl PROSEDURPELAKSANAAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENDANAAN BAB VI KETENTAUN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
5

PENETAPAN PAGU DEFINITIF ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2008/No.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pagu Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penetapan Rincian Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 pada Pasal 2 Ayat (5) disebutkan bahwa Rincian Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2008 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati pada akhir Tahun Anggaran 2008; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan · Pagu Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008.
1. Undang-Uf!dang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan -· Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor4355) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ·Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ' 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 09 tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 09); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 187); 12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Serita Daerah Tahun 2008 Nomor27);
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PAGU DEFINITIF ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008. pasal 1 Pagu Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2008 yang diberikan kepada Pernerinteh Desa Se-Kab, Luwu Utara rinciannya sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tak terplsehkan, Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
6

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu; b. bahwa bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah merupakan motivasi bagi mahasiswa yang berprestasi dalam peningkatan prestasi di bidang akademik; c. bahwa bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah finansial bagi mahasiswa kurang mampu untuk meningkatkan prestasi di bidang pendidikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 253); 14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Biaya Pendidikan adalah seluruh biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, baik terkait dengan proses belajar mengajar maupun untuk pengembangan sarana belajar. 5. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. 6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. 7. Berprestasi adalah hasil pelajaran yang telah dicapai dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang dilakukan melalui pengukuran dan penilaian di perguruan tinggi. 8. Kurang mampu adalah keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kredit semester tiap mata kuliah yang ditempuh. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Maksud dan tujuan; b. Kriteria Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu; dan c. Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dimaksudkan agar pengalokasian dan pengelolaan Dana Program Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan secara tertib, ekonomis, elektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 4 Tujuan Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut: a. Untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Luwu Utara; b. Untuk mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan c. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi bagi mahasiswa Luwu Utara. BAB IV KRITERIA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU Pasal 5 Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagai berikut: a. Tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b. Surat Keterangan Belum menikah dari Kepala Desa/Lurah; c. Tidak sedang menerima biaya pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya ; d. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas; e. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang jurusan dan Program Studinya teraktreditasi A atau B pada program 03, program 04, program S 1 atau program 82 ; f. Terdaftar sebagai mahasiswa : 1. Semester V untuk program D3; 2. Semester VII untuk program D4/Sl; dan 3. Semester Ill untuk program S2 g. Memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,75 untuk Program D3, Sl/04 dan S2; h. Minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semseter 4 untuk Program D3, 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program D4/Sl, dan 36 SKS untuk Program 82; i. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g di atas; j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana; k. Melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus; 1. Melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar; m. Melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh penjabat yang berwewenang; n. Melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; o. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga yang clisahkan oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Pasal 6 Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu sebagai berikut: a. Tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b. Surat Keterangan Belum menikah dari Kepala Desa/Lurah; c. Tidak sedang menerima biaya pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya ; d. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas; e. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang jurusan dan Program Studinya teraktreditasi A atau B pada program D3, program 04 atau program S 1; f. Terdaftar sebagai mahasiswa : 1. Semester V untuk program D3; dan 2. Semester VII untuk program 04/Sl; g. Memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50 untuk Program 03 dan 04/Sl; h. Minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semseter 4 untuk Program D3, dan 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program 04/Sl; i. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g di atas; j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana; k. Melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus; 1. Melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar; m. Melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh penjabat yang berwewenang; n. Melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; o. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. p. Melampirkan Fakta Integritas dari Kepala Oesa/Lurah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan kurang mampu dengan berpedoman pada basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara atau penghasilan orang tua kurang atau sama dengan penghasilan tidak kena pajak; q. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf p dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf n diketahui oleh Camat. BABV MEKANISME PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU Pasal 7 Mekanisme Pemberian biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut: a. Permohonan diajukan oleh mahasiswa pada saat mahasiswa memasuki Semester V (Kelirna) bagi mahasiswa Program D3, Semester VII (Ketujuh) bagi mahasiswa Program S 1 /D4, dan Semester III (Ketiga) bagi mahasiswa Program 82; b. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; c. Permohonan diajukan oleh Mahasiswa kepada Bupati; d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 ( 1) Pencairan dana biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan• peraturan perundang-undangan. (2) Pencairan dilakukan langsung melalu rekening Kas Daerah ke rekening penerima. (3) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa Kurang Mampu sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah,-) untuk Program D3 dan Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah,-) untuk Program Sl/D4/S2. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi Mahasiswa Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT