Pencarian Peraturan

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2006/NO.19 TLD NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA KAHU-KAHU KECAMATAN BONTOHARU

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat Desa Bontoborusu, maka perlu melakukan upaya pemekaran Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu menjadi dua desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2000 Nomor 14); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 14) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).
(1) Desa Kahu-Kahu merupakan hasil pemecahan dari Desa Bontoborusu yang wilayahnya meliputi : a. Dusun Dopa; b. Dusun Kahu-kahu Selatan; c. Dusun Kahu-kahu Tengah; d. Dusun Kahu-kahu Utara; (2) Wilayah Desa Kahu-Kahu sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan wilayah Desa Bontoborusu. (3) Dengan dibentuknya Desa Kahu-Kahu, maka wilayah Desa Bontoborusu meliputi : a. Dusun Manarai; b. Dusun Paoiya; c. Dusun Buluiya; d. Dusun Dongkalang;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
Peraturan Bupati
6 halaman

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2006/NO.18 TLD NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ALOKASI DANA DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan Kepala Desa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 09). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2004 Nomor 12 ).
(1) Besar Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % dari Pendapatan Daerah setelah dikurangi belanja pegawai antara lain : a. Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak; b. Sumber daya alam; c. Dana Alokasi Umum; (2) Alokasi Dana Desa ditetapkan secara proporsional setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati 3. Alokasi Dana Desa sebagaimana di maksud ayat (2) dimasukkan ke dalam APB Desa setiap Tahun Anggaran

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
15 halaman

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2006/NO.17 TLD NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan desa yang mampu mencerminkan nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa, perlu penataan susunan dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
(1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (2) BPD dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa
23 halaman

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16 TLD NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA ANTAR DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengatur kepentingan bersama dalam upaya meningkatkan kelangsungan pembangunan desa, diperlukan adanya kerja sama antar desa. b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Antar Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9)
(1) Kerja sama antar Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan, dan antar Desa dengan Desa di luar Kecamatan dalam Daerah serta antara desa dengan desa di luar kabupaten. (2) Kerja Sama dapat pula dilakukan antara pemerintah desa dan pihak ketiga. (3) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa
10 halaman

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/NO.15 TLD NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUMBER PENDAPATAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, maka setiap desa harus mempunyai sumber pendapatan dan kekayaan desa; b. bahwa sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur sesuai kewenangan desa; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
(1) Sumber Pendapatan Asli Desa, meliputi : a. hasil usaha Desa ; b. hasil kekayaan Desa ; c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa; d. hasil gotong royong masyarakat Desa; f. lain-lain pendapatan asli desa yang sah. (2) Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten terdiri atas : a. Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak b. Sumber Daya Alam c. Dana Alokasi Umum (3) Lain-Lain pendapatan desa yang sah berasal dari : a. Pemerintah pusat dan provinsi b. Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga c. Hasil kerjasama antara desa dan atau pihak ketiga

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
12 halaman

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2006/NO.14 TLD NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan tugastugas Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan masing-masing desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa dengan berpedoman pada Keputusan Bupati. Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada APB Desa, yaitu : a. Kepala Desa sebesar Rp. 600.000,- / bulan. b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000,- / bulan. c. Kepala Seksi Rp. 350.000,- / bulan d. Kepala Urusan sebesar Rp. 300.000,- / bulan. e. Kepala Dusun sebesar Rp. 300.000,- / bulan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10 halaman

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.13, TLD No. 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Selayar; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar; c. Bupati adalah Bupati Selayar; d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten; e. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara dan Daerah yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan; f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja Desa. BAB II PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. (2) APB Desa ditetapkan paling lambat bulan pebruari tahun berjalan (3) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. (4) Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Pasal 3 (1) Rancangan APB Desa disusun oleh Kepala Desa. (2) Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama. Pasal 4 Rancangan APB Desa dimaksud Pasal 3 dibahas dalam Sidang BPD melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu tahap I, II, III, dan IV (1) Mekanisme dan ruang lingkup pembicaraan setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati (3) Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kepada Kepala Desa. (4) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. (5) Apabila APB Desa yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka APB Desa tersebut tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki. BAB III TATA USAHA KEUANGAN DESA Pasal 6 (1) Pada Sekretariat Desa setiap Tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa yang dikerjakan menurut pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan Keuangan Desa dan pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa. (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IV PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA Pasal 7 (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa. (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Bendaharawan Desa adalah : a. berkedudukan sebagai Perangkat Desa; b. mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa; c. jujur dan bertanggung jawab; d. tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda BAB V SUSUNAN ANGGARAN Bagian Pertama Pendapatan Pasal 8 (1) Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) pos dengan kode Anggaran sebagai berikut: 1.1 Pendapatan Asli Desa; 1.2 Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten; 1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah. (2) Setiap pos terdiri atas ayat-ayat. Pasal 9 (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 1 terdiri atas : a. Hasil Usaha Desa; b. Hasil Kekayaan Desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa; d. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa; e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah; Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 2 terdiri atas : a. Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak b. Sumber Daya Alam c. Dana Alokasi Umum (3) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Sub 3 adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari : a. Pemerintah Pusat dan Propinsi; b. Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga; c. Hasil kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga; Bagian Kedua Belanja Pasal 10 (1) a. Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut : 2R.1 Belanja Pegawai; 2R.2 Belanja Barang; 2R.3 Belanja Operasional / Pemeliharaan; 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas; 2R.5 Belanja Lain-lain; 2R.6 Pengeluran tidak terduga. b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 ( enam ) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut: 2P.1Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan; 2P.2Pembangunan Prasarana Produksi; 2P.3Pembangunan Prasarana Pemasaran; 2P.4Pembangunan Prasarana Perhubungan; 2P.5Pembangunan Prasarana Sosial; 2P.6Pembangunan lain-lain. (2) Pos-pos bagian Belanja Rutin dan bagian Belanja Pembangunan terdiri atas pasal-pasal Pasal 11 (1) Pengeluaran tidak dapat dilakukan jika tidak tersedia dan atau tidak cukup tersedia dananya dalam APB Desa. (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 12 Pembiayaan merupakan transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutupi devisit APB Desa, terdiri atas : a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari : a.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu a.2. Transfer dari dana cadangan a.3. Penerimaan pinjaman dan obligasi a.4. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan b Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : b.1. Transfer ke dana cadangan b.2. Penyertaan modal b.3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo b.4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN Pasal 13 Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pendapatan Desa yang ditetapkan; c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja Pasal 14 (1) Rancangan Perubahan APB Desa disusun oleh Kepala Desa (2) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan persetujuan (3) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi (4) Hasil evaluasi terhadap Ranperda perubahan APB Desa disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Ranperda kepada Kepala Desa (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana di maksud ayat (4) melampaui batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Ranperda perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa (6) Apabila perubahan APB Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4), maka APB Desa tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki B A B VII PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 15 (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan APB Desa (2) Perhitungan APB Desa harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Pasal 16 (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APB Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. BAB VIII MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Pasal 17 (1) Pengelolaan Keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran. (2) Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. pemberian keterangan atau penjelasan dari Kepala Desa tentang pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa; b. tanggapan dari BPD terhadap keterangan atau penjelasan pertanggungjawaban Kepala Desa; c. jawaban Kepala Desa terhadap tanggapan BPD. (3) Pertanggungjawaban Keuangan Desa disampaikan oleh Kepala Desa dalam bentuk tertulis. Pasal 18 Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban yang belum diatur dalam Pasal 17 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB IX MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA Pasal 19 Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan Camat. Pasal 20 Pengawasan pelaksanaan Anggaran Desa dengan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APB Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BPD. b. Apabila diperlukan, BPD dapat meminta keterangan atau penjelasan secara langsung kepada Kepala Desa. BAB X TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 21 (1) Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian, maka Kepala Desa dan pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi. (2) Tuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Pemerintah Kabupaten, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
16

TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2006/No.12, TLD No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan; b. bahwa agar pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur tata cara dalam membentuk lembaga kemasyarakatan di desa; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 09);
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; b. Bupati adalah Bupati Selayar; c. Camat adalah Kepala kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; f. Badan Permusyaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; g. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. B A B II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Pertama Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 2 (1) Di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM atau sebutan lain Pasal 3 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 4 (1) Selain Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain. (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pengesahan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagian Kedua Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut : a. Ketua, atau yang disebut lain sebagai pimpinan dan penanggung jawab; b. Sekretaris, sebagai pembantu pimpinan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi; c. Bendahara, sebagai pembantu pimpinan dalam pengelolaan keuangan; d. Seksi-seksi sebagai pembantu pimpinan dalam pelaksanaan operasional kegiatan, yang banyaknya dan penyebutannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 6 (1) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat (4) Untuk menjamin kemandirian Lembaga Kemasyarakatan di Desa, maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dibenarkan menjadi pengurus dalam organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa. B A B III TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa mempunyai tugas : a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipatif; e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan; g. Pemberdayaan hak politik masyarakat. Pasal 9 Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari : a. Swadaya Masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IV TATA KERJA Pasal 10 Hubungan kerjasama antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Pasal 11 (1) Dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pemerintah Desa dapat senantiasa menjalin kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa. (2) Pemerintah Desa senantiasa membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi : a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 14 Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi : a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan; b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; d. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan; e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; f. Memfasilitasi koordinasi Unit Kerja Pemerintah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 15 (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 14, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga wajib dikonsultasikan kepada Camat. (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang penyusunannya tidak dikonsultasikan kepada Camat, dapat diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk membatalkan Lembaga Kemasyarakatan dimaksud. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/NO.11 TLD NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna maka Organisasi Pemerintahan Desa perlu disusun sesederhana dan seefektif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa, terdiri atas : a. Kepala Desa; b. Sekretariat Desa, adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu : - Urusan Pemerintahan; - Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; - Urusan Umun dan Keuangan ; c. Seksi, sebagai unsur pelaksana teknis, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu : - Seksi Ketentraman dan Ketertiban; - Seksi Pemberdayaan Masyarakat; - Seksi Pendapatan. d. Dusun sebagai unsur wilayah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
19 halaman

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2006/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka Kepala Desa sebagai unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintah Desa harus didukung oleh perangkat desa yang mampu menunjang kemampuan Kepala Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Kepala Urusan; b. Kepala Seksi; dan c. Kepala Dusun;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa
16 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT