Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 18 Tahun 2006

ALOKASI DANA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Besar Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % dari Pendapatan Daerah setelah dikurangi belanja pegawai antara lain : a. Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak; b. Sumber daya alam; c. Dana Alokasi Umum; (2) Alokasi Dana Desa ditetapkan secara proporsional setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati 3. Alokasi Dana Desa sebagaimana di maksud ayat (2) dimasukkan ke dalam APB Desa setiap Tahun Anggaran

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Selayar Nomor 18 Tahun 2006 tentang ALOKASI DANA DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

16 Desember 2006

Tanggal Pengundangan

16 Desember 2006

Tanggal Berlaku

16 Desember 2006

Sumber

LD.2006/NO.18 TLD NO.18

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 430 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 18 Tahun 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2006/NO.18 TLD NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan Kepala Desa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 09). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2004 Nomor 12 ). (1) Besar Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % dari Pendapatan Daerah setelah dikurangi belanja pegawai antara lain : a. Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak; b. Sumber daya alam; c. Dana Alokasi Umum; (2) Alokasi Dana Desa ditetapkan secara proporsional setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati 3. Alokasi Dana Desa sebagaimana di maksud ayat (2) dimasukkan ke dalam APB Desa setiap Tahun Anggaran
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006. Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 18 Tahun 2006

ALOKASI DANA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT