ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2018/NO. 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
Dalam rangkamewujudkan tercapainya efisiensi dan
efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sebagai pedoman
dalam melakukan Analisis Standar Belanja Daerah dalam
menyusun kegiatan, perlu adanya pedoman Pelaksanaan
Analisis Standar Belanja Daerah dengan ditetapkan Peraturan Bupati Analisis tentang Standar Belanja Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan ini mengenai analisis standar belanja di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup penetapan standar belanja; analisis belanja; pengawasan dan evaluasi penyusunan anggaran; pelaporan dan dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja pemerintah daerah dilakukan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Malinau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
10 Halaman (5 halaman isi peraturan dan 5 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2018
Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa Beserta Perangkat Desa
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2018/NO.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa Beserta Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa perlu melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83. Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nuraor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai berbagai hal terkait ketentuan pakaian dinas dan atribut yang harus dikenakan oleh kepala desa di Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup jenis pakaian dinas; atribut; tata cara penggunaan; tujuan; dan sanksi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan meningkatkan citra positif kepala desa dalam menjalankan tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat; keberadaan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika dan budaya daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Reklame.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan ini mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup asas dan tujuan; kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; subjek dan objek penyelenggaraan reklame; ketentuan penyelenggaraan reklame; permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame; hak, kewajiban dan larangan pemegang hak izin reklame; pengawasan, penertiban dan pembongkaran reklame; jaminan biaya bongkar; peran serta masyarakat; sanksi adminnistrasi. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan reklame secara teratur dan sesuai dengan kebijakan daerah, dengan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan, dan kepentingan umum di Kabupaten Malinau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
19 Halaman (18 halaman isi peraturan dan 1 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset desa
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa.
Peraturan ini mengenai pengelolaan aset desa. Peraturan ini mencakup Definisi dan Klasifikasi Aset Desa; Pendaftaran dan Inventarisasi; Pengelolaan dan Pemeliharaan; Penggunaan dan Pemanfaatan; Pengalihan dan Penghapusan Aset; Pengawasan dan Akuntabilitas; Perencanaan dan Penganggaran. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset desa dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa di Kabupaten Malinau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2018
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT DOMISILI, SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2018/NO. 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT DOMISILI, SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Surat Domisili, Surat Keterangan Bertempat Tinggal dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi WNA;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ) sebagaimana tekah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan surat domisilli, surat keterangan bertempat tinggal dan surat keterangan tempat tinggal bagi WNA. Peraturan ini mencakup Definisi dan Jenis Surat; Persyaratan Penerbitan; Prosedur Permohonan; Verifikasi dan Validasi; Waktu Penerbitan; Biaya dan Retribusi; Pengawasan dan Penegakan; Hak dan Kewajiban Penerima. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam penerbitan surat keterangan terkait tempat tinggal, baik untuk penduduk lokal maupun warga negara asing, serta memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
10 Halaman (7 halaman isi peraturan dan 3 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2018
Pembentukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Perusahaan Daerah Intimung
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2018/NO.17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Perusahaan Daerah Intimung
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Malinau perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Perusahaan Daerah Intimung Kabupaten Malinau.
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Malinau
Peraturan ini mengenai berbagai hal terkait pembentukan dan pengelolaan perusahaan daerah Intimung. Peraturan ini mencakup tujuan pembentukan; struktur organisasi; modal dan penyertaan; tugas dan fungsi; pengawasandan akuntabilitas; serta ketentuan lain yang Mengatur tentang hal-hal lain yang relevan untuk operasional perusahaan, termasuk sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien melalui badan usaha milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan asli desa perlu optimalisasi kekayaaan desa yang berupa pasar desa; bahwa untuk tertibnya dan lancarnya pelaksanaan pengelolaan pasar desa, penggunaan fasilitas pasar guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusunya dibidang penyediaan fasilitas bagi pedagang serta peningkatan kualitas pelayanan pasar oleh Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar; Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
Peraturan ini mengenai pedoman pengelolaan pasar desa. peraturan ini mencakup pembentukan pasar desa; pembangunan dan pengembangan; pengelolaan; keuangan; kerjasama; penyerahan pengelolaan pasar desa; pembinaan dan pengawasan Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasar desa dikelola dengan baik, memenuhi standar yang ditetapkan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2018/NO. 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
ABSTRAK:
untuk mempermudah pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik, perlu diberikan hak akses dari Bupati kepada petugas yang ada pada instansi pelaksana yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga dapat mengakses database sesuai dengan izin yang diberikan; agar pelaksanaan pemanfaatan dimaksud dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Malinau; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.
Peraturan ini mengenai tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kepundudukan dan kartu tanda penduduk elektronik. peraturan ini mencakup lingkup pemanfaatan; cakupan pelayanan; tata cara pemberian hak akses; tata cara pemanfaatan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan data kependudukan yang transparan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan administrasi serta pelayanan publik, sekaligus menjaga hak privasi warga negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2018
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2018/NO. 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terselenggaranya penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang lebih realistis, jelas, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; Peraturan Bupati Malinau Nomor 181 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 202 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
Peraturan ini mengenai penilaian kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup penilaian kinerja OPD; tim penilai kinerja OPD; hasil dan model penelitian kinerja OPD. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga diharapkan dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD 2018/NO.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017; berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018; Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017.
Peraturan ini mengenai perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Malinnau tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa perubahan pada RKPD dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan dengan baik meskipun ada perubahan dalam rencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
